Ancaman PHK & Krisis Industri Nasional di Tengah Perang AS-Iran

tirto.id - Konflik antara Amerika Serikat dan Iran mulai memunculkan efek rambatan terhadap industri nasional. Salah satu dampaknya terlihat dari penghentian operasional PT Xacti Indonesia, produsen peralatan elektronik dan perangkat digital imaging yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Perusahaan tersebut resmi menutup kegiatan usahanya secara permanen di tengah tekanan ekonomi global yang kian berat.

Lonjakan harga bahan baku impor, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta merosotnya permintaan pasar global disebut menjadi faktor utama yang menekan keberlangsungan operasional perusahaan. Kondisi itu dinilai tidak hanya dialami Xacti Indonesia, tetapi juga mulai dirasakan sejumlah industri manufaktur lain di berbagai daerah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, meminta pemerintah segera merespons serius kondisi tersebut dan mengambil langkah penyelamatan bagi industri di dalam negri. Menurut dia, tanpa intervensi cepat, kasus serupa berpotensi meluas dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dalam tiga bulan ke depan.

Di Xacti Indonesia sendiri, penutupan operasional telah berdampak pada sekitar 350 karyawan. Sementara itu, PHK juga mulai terjadi di sejumlah kawasan industri di Banten, Tangerang, Karawang, hingga Jawa Timur, terutama pada sektor manufaktur padat karya seperti industri sepatu dan tekstil. Said menyebut beberapa perusahaan, seperti PT Shewa, Luncheong, PT PWI, hingga Nikomas, terpaksa mengurangi jumlah pekerja akibat tekanan usaha yang terus meningkat.

“Bahkan, perusahaan besar seperti Nikomas juga mengurangi sekitar 279 pekerja,” ujar Said Iqbal, sembari menambahkan bahwa sekitar 9.000 pekerja di hampir 10 perusahaan kini berada dalam ancaman kehilangan pekerjaan apabila situasi tidak segera ditangani pemerintah.

Kekhawatiran terhadap meluasnya gelombang PHK juga diakui kalangan pengusaha. Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira, mengatakan konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memberi tekanan nyata terhadap dunia usaha nasional melalui setidaknya tiga jalur utama, yakni pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan logistik, serta membengkaknya biaya bahan baku impor.

“Rupiah bahkan sempat bergerak di kisaran Rp17.700–Rp17.800 per dolar AS, sementara harga minyak global masih sangat volatil karena isu Selat Hormuz,” kata Anggawira kepada Tirto, Kamis (28/5/2026).

Menurut dia, tekanan tersebut paling terasa bagi sektor-sektor padat karya yang sangat bergantung pada bahan baku impor dan distribusi logistik, seperti industri tekstil, alas kaki, makanan dan minuman, farmasi, plastik, hingga manufaktur berbasis impor lainnya. Pelemahan rupiah membuat biaya produksi meningkat secara langsung, sehingga ruang gerak perusahaan menjadi semakin sempit.

Dalam situasi seperti itu, perusahaan umumnya akan mengambil langkah bertahap untuk menjaga keberlangsungan usaha. Mulai dari menahan ekspansi, mengurangi jumlah shift kerja, memangkas lembur, hingga pada tahap paling berat melakukan efisiensi tenaga kerja.

Anggawira menilai industri nasional, khususnya sektor padat karya, memang sedang menghadapi fase yang cukup berat. Tekanan datang secara bersamaan, mulai dari kurs rupiah yang melemah, kenaikan biaya logistik dan energi, suku bunga yang masih tinggi, hingga daya beli masyarakat yang melemah di sejumlah sektor. Kondisi global yang tidak menentu membuat banyak pelaku usaha memilih lebih berhati-hati menjaga arus kas, menunda ekspansi, dan fokus mempertahankan utilisasi produksi agar tetap stabil.

“Jadi, potensi lonjakan PHK ada, terutama bila konflik berkepanjangan dan rupiah mendekati atau menembus level psikologis Rp18.000,” ujar Anggawira, sembari menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja seharusnya menjadi opsi terakhir yang diambil perusahaan dalam melakukan efisiensi usaha.

Tekanan Berlapis Dunia Usaha

Pandangan serupa juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani. Menurut dia, tantangan yang dihadapi dunia usaha saat ini bukan semata-mata pelemahan nilai tukar rupiah, melainkan efek berantai yang ditimbulkannya terhadap biaya produksi, biaya pembiayaan, hingga kepastian berusaha.

Dengan ketergantungan industri terhadap bahan baku impor yang masih berada di kisaran 70 persen, pelemahan rupiah secara langsung mendorong kenaikan cost of goods sold (COGS), mempersempit margin usaha, serta mengurangi ruang perusahaan untuk melakukan ekspansi. Tekanan tersebut diperberat oleh tingginya biaya logistik, energi, dan pembiayaan yang belum juga mereda.

“Dengan kata lain, saat ini pelaku usaha menghadapi tekanan berlapis atau externally driven cost pressure yang cukup signifikan,” ujar Shinta kepada Tirto, Kamis (28/5/2026).

Dampaknya, kata Shinta, mulai terlihat dari menurunnya optimisme sektor industri. Hal itu tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang kembali masuk ke zona kontraksi sejak Juli 2025, bersamaan dengan tren perlambatan Indeks Kepercayaan Industri (IKI).

Berdasarkan catatan S&P Global, PMI manufaktur Indonesia pada April 2026 berada di level 49,1, turun dari 50,1 pada bulan sebelumnya. Angka tersebut sekaligus menandai kontraksi pertama dalam sembilan bulan terakhir karena berada di bawah ambang batas ekspansi 50. Sementara itu, Indeks Kepercayaan Industri tercatat di level 51,75. Meski masih berada di zona ekspansi, laju pertumbuhannya mulai melambat dibanding periode-periode sebelumnya.

Menurut Shinta, kondisi tersebut menunjukkan sektor riil tengah menghadapi tekanan yang semakin berat. Apalagi, pelemahan rupiah saat ini dinilai jauh lebih dalam dibandingkan kuartal pertama tahun ini, ketika sebagian subsektor manufaktur saja sudah mengalami perlambatan pertumbuhan.

“Apalagi pelemahan rupiah saat ini jauh lebih dalam dibandingkan posisi pada kuartal pertama tahun ini ketika sebagian (10 subsektor) manufaktur tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, dan empat subsektor manufaktur di antaranya mengalami kontraksi,” kata dia.

Meski demikian, dunia usaha disebut masih berupaya menahan dampak tekanan tersebut melalui berbagai langkah mitigasi. Sejumlah perusahaan mulai melakukan efisiensi operasional, hiring freeze, pengendalian biaya non-esensial, hingga menunda ekspansi dan investasi baru. Di saat yang sama, pelaku usaha juga mulai memperkuat diversifikasi pasar, meningkatkan penggunaan bahan baku lokal, serta menerapkan strategi lindung nilai (hedging) untuk mengelola risiko nilai tukar.

“Fokus utama saat ini adalah menjaga business continuity sekaligus mempertahankan lapangan kerja di tengah tekanan biaya yang meningkat,” ujar Shinta.

Sementara itu, Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institutions (ISEAI), Ronny P. Sanitasi, menilai tekanan yang terjadi saat ini tak hanya bersumber dari faktor geopolitik global melainkan juga domestik—terutama melemahnya daya beli masyarakat, tingginya biaya produksi, serta penurunan permintaan global yang terjadi secara simultan.

“Jadi konflik ini hanya sebagai faktor pemicu tambahan yang memperberat kondisi yang sebelumnya sudah rentan,” kata Ronny, dikutip Jumat (28/5/2026).

Menurut dia, yang perlu diwaspadai adalah efek berantai dari gejolak harga energi global. Kenaikan harga minyak, misalnya, akan langsung mendorong biaya transportasi dan distribusi. Pada saat yang sama, tekanan tersebut berpotensi memicu inflasi, sementara konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama ekonomi nasional justru melemah.

“Jadi kalau konsumsi melemah dan industri terpukul biaya tinggi secara bersamaan, risiko PHK memang meningkat, terutama di sektor padat karya yang marjinnya tipis,” lanjutnya.

Meski demikian, Ronny menilai pemerintah masih memiliki ruang kebijakan untuk meredam dampak tersebut. Fokus utama yang perlu dijaga adalah stabilitas nilai tukar rupiah, kepastian pasokan energi, serta pemberian bantalan bagi sektor padat karya yang paling rentan terhadap tekanan biaya.

Ia menekankan bahwa insentif fiskal saja tidak cukup untuk menjaga ketahanan industri. Menurutnya, dibutuhkan stimulus yang lebih terarah dan spesifik, terutama untuk sektor padat karya yang saat ini berada di bawah tekanan.

“Misalnya relaksasi pajak sementara, subsidi bunga untuk industri tertentu, atau insentif ekspor,” ujar Ronny.

Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu menjaga tingkat kepercayaan pelaku usaha. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, dunia usaha sangat sensitif terhadap arah kebijakan. Ketidakpastian regulasi di dalam negeri, menurutnya, dapat memperburuk tekanan eksternal yang sudah ada.

“Karena pada akhirnya, keputusan PHK sangat dipengaruhi oleh ekspektasi pelaku usaha terhadap kondisi ekonomi 6-12 bulan ke depan,” katanya.

Merespons tekanan di sektor industri, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah telah melakukan koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut Yassierli, pemerintah juga telah beberapa kali melakukan intervensi agar perusahaan tidak menjadikan PHK sebagai pilihan utama. Salah satu contohnya adalah pemberian relaksasi kebijakan ketika industri menghadapi tekanan tertentu, seperti keterbatasan pasokan energi.

“Kemarin ada isu terkait dengan keterbatasan gas, keterbatasan apa lupa saya, maka kemudian solusinya adalah relaksasi terkait dengan pajak dan seterusnya. Jadi, kami lintas kementerian, kami satu tim, termasuk ada isu apakah itu di tambang dan macam-macam, kami satu tim kami terus monitor ya,” ujar Yassierli di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Sebagai bagian dari upaya lanjutan, Kementerian Ketenagakerjaan juga tengah menyiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK yang akan fokus memantau dan merespons potensi pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor. “Tunggu momen launching-nya,” kata Yassierli.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, menuturkan bahwa kementeriannya telah mendorong pelaku usaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, salah satunya melalui perluasan penggunaan skema Local Currency Transaction (LCT) yang difasilitasi Bank Indonesia. Skema ini diharapkan dapat mengurangi risiko nilai tukar dalam transaksi impor bahan baku.

“Kita juga selain krisis di Selat Hormuz, juga saat ini mengalami pelemahan nilai tukar rupiah. Dengan struktur bahan baku 24 persen dari impor itu, strategi ke depan kita akan coba menghimbau industri untuk tetap menggunakan fasilitas LCT, Bank Indonesia,” ujar Febri, Selasa (26/5/2026).

Selain itu, industri juga didorong untuk mulai mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dengan memanfaatkan pasokan domestik yang tersedia. Pemerintah, kata Febri, juga mendorong masuknya investasi untuk membangun fasilitas produksi bahan baku di dalam negeri sebagai bagian dari strategi jangka panjang substitusi impor.

Ia menilai kondisi tekanan global saat ini, meskipun berdampak negatif terhadap sebagian industri, dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat struktur industri nasional. “Pada investor kami sampaikan, inilah saatnya bagi investor untuk membangun, berinvestasi di Indonesia untuk membangun fasilitas produksi yang memproduksi substitusi bahan baku impor,” tutupnya.