Masuk tirto.id
tirto.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih harus mengejar penerimaan pajak sekitar Rp500 triliun pada November dan Desember 2026 atau hingga akhir tahun ini.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebutkan angka tersebut masih berupa perkiraan kebutuhan penerimaan pajak yang harus dihimpun. Adapun total penerimaan pajak 2026 ditargetkan mencapai Rp2.357,7 triliun.
"Angka detailnya besok [saat Konpers APBN KiTa] akan kami sampaikan. Tetapi, kira-kira kami masih membutuhkan sekitar Rp500 triliun di November dan Desember," sebut Bimo saat Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Untuk mengoptimalkan penerimaan pada dua bulan ini, DJP telah menyiapkan sejumlah kebijakan. Beberapa di antaranya adalah kebijakan terkait marketplace dan pengurangan sanksi administratif.
Lalu, penerapan pajak minimum global atau global minimum tax. DJP disebut juga bakal memperkuat upaya administratif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Pendekatan kepada wajib pajak disebut tak hanya dilakukan melalui penegakan aturan, tapi juga komunikasi yang lebih konsisten.
"Itu merupakan kebijakan-kebijakan yang kami lakukan untuk bisa mengoptimalkan penerimaan sampai dengan akhir tahun di level kebijakan," tuturnya.
"Kemudian, di level administrasi to several margin tadi, yang mengingatkan wajib pajak, kemudian menyentuh satu konsisten dari wajib pajak tidak hanya berkomunikasi sebagai enforcer," lanjut Bimo.
Dia menambahkan, dari sisi sistem, DJP juga terus menyempurnakan Coretax, termasuk fitur analitik dan analitik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
"Fitur-fitur tersebut kini semakin terintegrasi dalam sistem Coretax untuk mendukung pengawasan dan pengumpulan penerimaan," sebut Bimo.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
