Dino Patti Bantah Isu Bertemu Dubes Singapura: 100 Persen Fiktif

tirto.id - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Dino Patti Djalal, membantah kabar viral di media sosial yang menuding dirinya bertemu dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia bersama akademisi sekaligus pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani.

Dino menegaskan informasi tersebut sepenuhnya fiktif. Ia menyebut saat pertemuan yang dituduhkan itu dikabarkan berlangsung, dirinya justru berada di Perth, Australia, selama tiga hari untuk menghadiri kegiatan terkait perubahan iklim.

Klarifikasi tersebut disampaikan Dino melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu (25/10/2026). Ia mengatakan unggahan yang menuding dirinya bertemu dengan Dubes Singapura muncul setelah dirinya menyampaikan pernyataan mengenai hubungan Indonesia dan Singapura.

“Saya ingin memberikan klarifikasi bahwa berita itu 100 persen fiktif, totally fabricated. Karena pada hari Minggu itu saya berada di Perth, Australia, selama tiga hari, baru kembali hari Selasa malam,” ujar Dino.

Ia menjelaskan keberadaannya di Perth berkaitan dengan kegiatan diskusi mengenai perubahan iklim yang diselenggarakan oleh LSM Global Citizen. Dino menyebut dirinya merupakan anggota Oceania Board organisasi tersebut.

Selama berada di Perth, ia juga mengaku bertemu dengan Presiden Timor-Leste, Jose Ramos-Horta.

Unggahan yang beredar di media sosial itu turut menampilkan rekaman video area pagar depan Kedutaan Besar Singapura di Jakarta. Video tersebut disertai narasi bernada tuduhan, yakni “Londo ireng is coming”.

Bantah Bertemu Saiful Mujani

Selain membantah kabar pertemuan dengan Dubes Singapura, Dino juga menegaskan tidak memiliki urusan dengan Saiful Mujani dan tidak pernah bertemu dengannya.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu mengatakan dirinya memang mengenal sosok Duta Besar Singapura untuk Indonesia, tetapi sudah bertahun-tahun tidak berkunjung ke kediaman sang dubes di Jakarta.

Terkait Saiful Mujani, Dino mengaku mengetahui reputasinya sebagai analis survei kuantitatif, tetapi keduanya belum pernah bertemu secara langsung.

“Walaupun saya tahu beliau adalah analis atau ahli kuantitatif survei yang baik, tapi saya tidak pernah ada pertemuan dengan beliau. Hopefully one day I will meet him,” katanya.

Dino menilai unggahan tersebut bertujuan membangun persepsi bahwa dirinya tidak nasionalis dan memiliki kolusi dengan Singapura.

Ia kemudian menyinggung perjalanan pengabdiannya kepada negara selama 28 tahun serta penghargaan yang diterimanya, termasuk dua tanda kehormatan Bintang Mahaputera dan satu Bintang Jasa Utama.

“Saya bisa katakan bahwa saya mengabdi kepada negara selama 28 tahun dan telah menerima dua bintang maha putra salah satunya dari Presiden Prabowo dan satu bintang jasa utama. Jadi, ada tiga bintang dari negara atas pengabdian saya,” ujarnya.

Dino juga mengingatkan bahwa dirinya berasal dari keluarga yang memiliki sejarah pengabdian terhadap Indonesia. Ia menyebut ayahnya turut memperjuangkan gagasan Wawasan Nusantara, yang menegaskan kesatuan wilayah kepulauan Indonesia.

“Jadi saya datang dari keluarga nasionalis yang hidup kami adalah untuk mengabdi pada negara,” ujarnya.

Sebut Dugaan Intimidasi terhadap Kebebasan Berpendapat

Dino mengaku prihatin dengan beredarnya informasi yang disebutnya fiktif tersebut. Menurut dia, kasus itu menunjukkan adanya pola penyebaran informasi yang diduga dilakukan secara terkoordinasi melalui sejumlah akun media sosial.

Ia menduga pihak-pihak yang terlibat menggunakan akun yang mereka kelola sendiri untuk menyebarkan narasi tertentu sehingga seolah-olah informasi tersebut muncul secara spontan dari masyarakat.

“Ini adalah aksi yang terkoordinir, terorganisir dan ada backing-nya. Karena tidak mungkin mereka melakukan ini karena iseng,” kata Dino.

Ia menyebut pola tersebut sebagai salah satu bentuk intimidasi terhadap kebebasan berbicara, khususnya bagi masyarakat sipil yang aktif menyampaikan pendapat dan kritik di ruang publik.

Dino juga menyatakan akan membawa persoalan tersebut kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap praktik penyebaran informasi yang dinilainya bertujuan mengintimidasi pihak tertentu dan mengaburkan fakta.

Menurut Dino, persoalan tersebut perlu diwaspadai karena berpotensi dialami tokoh maupun pihak lain yang aktif menyampaikan pandangan di ruang publik.

Gerindra Sempat Tanggapi Isu Pertemuan

Sebelumnya, Partai Gerindra turut mencermati kabar mengenai dugaan pertemuan sejumlah tokoh yang disebut sebagai pihak oposisi dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, menyampaikan hal tersebut sebagai respons atas maraknya unggahan di media sosial yang menyebut adanya pertemuan di kediaman Dubes Singapura di Jakarta.

“Partai Gerindra mencermati informasi yang belakangan beredar di media sosial, di mana disebutkan adanya pertemuan tokoh-tokoh antipemerintahan bertemu Dubes Singapura untuk Indonesia,” kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, sebagaimana dilansir Antara.

Bambang mengatakan anggota Fraksi Gerindra yang bertugas di Komisi I DPR RI tengah mendalami kebenaran informasi tersebut.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat dan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi selama dilakukan secara konstruktif.

“Pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo selama ini terbuka terhadap kritik. Tapi, perlu ditekankan, kritik tersebut hendaknya ditujukan untuk perbaikan tanpa ada sisipan kepentingan lain apalagi asing,” ujarnya.