Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Dino Patti Djalal, terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak konstruktif dan cenderung melampaui batas etika yang seharusnya dijaga oleh mantan pejabat negara.
Pernyataan itu disampaikan Waketum Partai Gerindra itu, menanggapi Dino yang mengkritik intensitas kunjungan Prabowo ke luar negeri.
Menurut Habiburokhman, di negara maju mantan pejabat seperti Dino membatasi diri untuk mengkritik kinerja pemerintahan yang sedang berjalan. Hal itu dianggap Habiburokhman sebagai bentuk sikap menghormati orang yang sedang bekerja.
Bagi Habiburokhman, kritik Dino bisa menjadi bumerang jika publik membandingkan kinerja dengan pejabat yang sedang menjabat. Namun, jelas dia, kritik terhadap pemerintah adalah hal wajar di tengah iklim demokrasi dan keterbukaan.
"Sebagai mantan Wamenlu juga kurang etis jika Dino mengkritik kinerja politik luar negeri pemerintahan Prabowo,” kata Habiburokhman, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6/2026).
Habiburokhman memandang kritik yang dilontarkan Dino tidak didasarkan pada informasi yang akurat dan lebih menyerupai serangan politik.
“Bahkan ada tendensi kritik beliau sebagai serangan politik yang membabi buta dan sekedar mengolok-olok pemerintahan Pak Prabowo,” ucap Habiburokhman.
Habiburokhman juga menyoroti usulan Dino agar Presiden Prabowo lebih banyak mengundang pemimpin negara lain ke Indonesia. Dia menilai pandangan tersebut kurang tepat mengingat dinamika geopolitik global saat ini menuntut kepala negara untuk aktif melakukan diplomasi secara langsung.
“Solusi yang disampaikan agar Pak Prabowo lebih banyak mengundang pemimpin negara lain juga agak aneh. Di tengah ketidakpastian situasi global saat ini bahkan Donald Trump merasa perlu mengunjungi China untuk memperjuangkan kepentingan negaranya,” kata dia.
Habiburokhman berpendapat pendekatan yang dilakukan Prabowo justru sejalan dengan kebutuhan diplomasi internasional saat ini. “Menurut kami justru Presiden Prabowo harus sangat proaktif baik menerima kunjungan maupun juga mengunjungi pemimpin negara lain,” lanjutnya.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal, menyoroti intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai kepala negara. Menurut Dino, frekuensi perjalanan internasional Prabowo tergolong tinggi dibandingkan pemimpin negara lain di dunia.
Pandangan tersebut disampaikan Dino melalui video yang diunggah di akun media sosial Instagram pribadinya pada Sabtu (30/5/2026). Dalam video itu, ia menyebut Prabowo menjadi salah satu kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri sejak dilantik sebagai presiden.
Dino menilai kunjungan kepala negara ke luar negeri membutuhkan anggaran yang besar. Menurut dia, biaya tersebut tidak hanya mencakup perjalanan presiden, tetapi juga berbagai kebutuhan pendukung yang menyertai kunjungan kenegaraan.
Ia menjelaskan, komponen pengeluaran dalam satu kunjungan luar negeri meliputi biaya tim pendahulu, penggunaan pesawat, akomodasi hotel, logistik, konsumsi, kebutuhan protokoler, pengamanan, hingga uang harian bagi seluruh anggota delegasi. Berdasarkan perhitungannya, satu kali perjalanan luar negeri dapat menghabiskan dana dalam jumlah yang sangat besar.
“Satu perjalanan ke luar negeri bisa menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah,” ujar Dino.
Atas dasar itu, Dino menyampaikan lima saran kepada Prabowo terkait pola diplomasi yang dijalankan pemerintah. Salah satu saran yang ia kemukakan adalah memanfaatkan teknologi komunikasi untuk menjaga hubungan dengan para pemimpin negara lain.
Menurut Dino, komunikasi antar kepala negara tidak selalu harus dilakukan melalui pertemuan tatap muka. Ia menilai penggunaan panggilan video, konferensi virtual, maupun sambungan telepon dapat menjadi alternatif yang lebih efisien.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
