Menuju konten utama

Soroti Hobi Prabowo ke LN, Dino Patti Djalal Beri 5 Saran

Dino meminta Istana Negara memaksimalkan forum internasional yang dihadiri presiden untuk sekaligus menggelar sejumlah pertemuan bilateral.

Soroti Hobi Prabowo ke LN, Dino Patti Djalal Beri 5 Saran
Founder and Chairman FPCI Dino Patti Djalal menjadi moderator saat sesi panel pada Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Sabtu (11/10/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/sgd
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) sekaligus diplomat senior Dino Patti Djalal menyoroti intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilai terlalu tinggi sejak menjabat sebagai kepala negara.

Menurut Dino, Prabowo setidaknya melakukan satu kali kunjungan luar negeri setiap pekan sejak dilantik menjadi presiden.

"Bapak Presiden telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan keluar negeri. Semenjak menjabat menjadi Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri," sebut Dino dalam sebuah video yang diunggah melalui akun X/Twitter-nya, dikutip Minggu (31/5/2026).

Dino menilai, tingginya frekuensi kunjungan internasional tersebut berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi dan gejolak global.

Ia juga menyinggung besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk setiap lawatan luar negeri Prabowo. Menurutnya, anggaran itu mencakup kebutuhan tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokol, pengamanan, hingga uang harian delegasi.

"Satu perjalanan [Prabowo dan rombongan] keluar negeri bisa keluar puluhan bahkan ratusan miliar," ujarnya.

Karena itu, Dino menyampaikan lima usulan yang dinilainya dapat diterapkan pemerintah guna meningkatkan efisiensi diplomasi sekaligus menjawab kritik publik.

Usulan pertama, Prabowo diminta lebih banyak memanfaatkan komunikasi jarak jauh, seperti panggilan video melalui Zoom maupun sambungan telepon, untuk berkomunikasi dengan para pemimpin dunia.

Menurut Dino, substansi pembicaraan bilateral umumnya hanya berlangsung selama satu hingga dua jam, sedangkan agenda lainnya lebih banyak bersifat seremonial.

"Dengan satu video call yang bernilai nol rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan keluar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama," ucapnya.

Ia mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang beberapa kali berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat (AS) tanpa harus melakukan kunjungan bilateral secara langsung.

Usulan kedua, Dino meminta Istana Negara memaksimalkan forum internasional yang dihadiri presiden untuk sekaligus menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan pemimpin negara lain.

Ia mengusulkan formula “1 plus 8”, yakni setiap menghadiri forum internasional, presiden setidaknya dapat bertemu dengan delapan kepala negara lain yang turut hadir.

"Sembari menyampaikan pidato, Presiden juga bisa menerima atau bertemu paling tidak dengan delapan kepala negara lain yang juga hadir," sebut Dino.

Usulan ketiga, Dino meminta agar setiap kunjungan luar negeri direncanakan secara lebih profesional, transparan, dan diumumkan kepada publik jauh-jauh hari.

Menurut dia, ada sejumlah perjalanan Prabowo yang dilakukan secara mendadak tanpa penjelasan memadai kepada masyarakat.

"Kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera, misalnya, dilakukan tanpa ada informasi apa pun kepada publik sebelum berangkat," katanya.

Karena itu, ia meminta Sekretariat Presiden maupun Kementerian Luar Negeri mengumumkan agenda perjalanan presiden setidaknya satu minggu hingga satu bulan sebelum keberangkatan.

Usulan keempat, Dino mendorong Prabowo lebih banyak menerima kunjungan kepala negara asing di Tanah Air dibandingkan melakukan lawatan ke luar negeri.

Ia mencontohkan Presiden China Xi Jinping yang lebih sering menerima tamu negara di Beijing ketimbang melakukan kunjungan ke berbagai negara.

"Untuk satu tahun ke depan, Presiden Prabowo [disarankan] lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri," tuturnya.

Usulan kelima, Dino mengusulkan agar sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis diserahkan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.

Menurut dia, pendelegasian tersebut akan jauh lebih hemat dibandingkan perjalanan presiden yang melibatkan rombongan besar. Namun, langkah itu dinilai tetap dapat mencapai tujuan diplomatik yang sama.

Dino mengatakan, pandangan tersebut mencerminkan suara masyarakat yang menginginkan pemerintah lebih sensitif terhadap situasi yang dihadapi rakyat.

"Dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi," sebut dia.

Tanggapan Istana

Menanggapi masukan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M Qodari menyatakan pemerintah menghargai seluruh kritik dan saran yang disampaikan kepada Presiden Prabowo, terutama jika dinilai relevan bagi kepentingan bangsa dan negara.

Menurut dia, prinsip utama yang menjadi pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan, termasuk terkait kunjungan luar negeri, adalah asas kemanfaatan bagi Indonesia.

"Pasti asas manfaat menjadi sesuatu yang utamabagi Presiden dalam mengambil langkah-langkah, termasuk soal keluar negeri. Manfaat itu dalam pengertian untuk bangsa dan negara," ujarnya saat ditemui di Wisma Danantara.

Qodari juga menegaskan bahwa kunjungan Prabowo ke Prancis telah direncanakan sejak lama dan mencakup banyak agenda strategis kerja sama bilateral.

Ia menyebut pembahasan dalam lawatan tersebut tidak hanya terkait alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga kerja sama di sektor logam tanah jarang atau rare earth.

Selain itu, Qodari menilai hubungan personal Prabowo dengan sejumlah pemimpin dunia menjadi salah satu kelebihan yang dapat menguntungkan posisi Indonesia di tengah dinamika global.

Menurut dia, kedekatan tersebut dapat mempermudah Indonesia memperoleh dukungan internasional dalam situasi-situasi krusial yang menyangkut kepentingan nasional.

Qodari mengatakan pemerintah meyakini manfaat yang diperoleh dari kunjungan Prabowo ke Prancis cukup besar dan signifikan sehingga perlu dilihat secara menyeluruh, tidak semata dari sisi biaya perjalanan.

"Ya kembali lagi, bagaimana kemudian asas kemanfaatan yang dibawa itu kanjuga harus dipertimbangkan atau diperhitungkan.Dan kita yakin bahwa apa yang bisa diperoleh dari kunjungan dari Perancis kemarin itumemang betul-betul bisa besar dan signifikan," tandasnya.

Baca juga artikel terkait LATEST NEWS atau tulisan lainnya dari Muhammad Naufal

tirto.id - Flash News
Reporter: Muhammad Naufal
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana