Masuk tirto.id
tirto.id -
Begitulah bunyi kritik yang disampaikan diplomat senior Dino Patti Djalal dalam sebuah video berdurasi sembilan menit-empat detik di akun instagram pribadinya @dinopattidjalal44 yang diunggah pada Ahad, 21 Desember 2025.
Puluhan tahun kiprahnya di panggung internasional menjadi dasar Dino menyoal empat catatan krusial sekaligus untuk Menteri Luar Negeri Sugiono. Kepemimpinan internal, komunikasi kebijakan luar negeri, keterlibatan dengan pemangku kepentingan, serta keterbukaan terhadap inisiatif akar rumput dibahas olehnya.
Salah satu keresahannya mengerucut pada persoalan absennya foreign policy speech atau pidato kebijakan luar negeri dari seorang Menlu. Dia mengutip prinsip almarhum Mantan Menlu Ali Alatas: foreign policy begins at home. Tanpa penjelasan kepada publik, kebijakan luar negeri—sehebat apa pun—akan kehilangan legitimasi.
Mantan Wamenlu era Susilo Bambang Yudhoyono ini mengkhawatirkan cara komunikasi Sugiono yang kurang tampil dalam persoalan internasional. Dengan gaya seperti itu, seorang Menlu berisiko dicap sebagai silent minister—dan kehilangan daya persuasi, baik di dalam negeri maupun di forum internasional.
“Dan kami sungguh berharap dalam 4 tahun ke depan, Menlu Sugiono bisa secara rutin, kalau bisa setiap minggu, berkomunikasi dengan rakyat melalui pidato publik atau policy speech, baik di dalam maupun di luar negeri. Karena itulah tugas utama seorang Menlu,” kata Dino dalam video unggahannya itu, dikutip Tirto Selasa (23/12/2025).
Masukan Dino Patti Djalal dinilai baik dan substansial karena menyangkut posisi Indonesia di kalangan internasional. Apalagi saat ini terdapat perubahan besar di hampir semua kawasan seperti Eropa, Timur Tengah, Amerika, hingga Asia Tenggara. Di tengah dinamika, Indonesia nyaris tak pernah terdengar menjelaskan posisinya secara resmi atau menunjukkan keterlibatannya dalam diskusi publik.
“Tak satu pun Menlu bicara arah strategis Indonesia dan terlibat dalam diskusi dengan publik tentang hal itu. Wajarnya tiap ada perkembangan situasi, beliau menunjukkan posisi Indonesia. Identitas kita dipertanyakan tiap kali ada perubahan strategis di sekeliling kita,” Pengamat Hubungan Internasional (HI) Dinna Prapto Raharja menyampaikan pandangannya kepada Tirto melalui aplikasi perpesanan, Selasa (23/12/2025).
Tanpa policy speech, arah, prinsip, dan prioritas politik luar negeri Indonesia tak akan bisa berjalan efektif. Diplomasi, disebut Dinna, adalah proses saling merespons dan saling mengirim sinyal. Tanpa arahan yang jelas, diplomat tak berani mengambil inisiatif atau keputusan strategis karena khawatir melakukan kesalahan.
Arah kebijakan ini juga menjadi semakin krusial, terutama di tengah situasi global dan regional yang kian kompleks.
Dosen HI Universitas Al Azhar Indonesia, Wildan Faisol, menggambarkan situasi Indonesia terjebak di persimpangan antara isu-isu high politics dan isu-isu low politics tapi berdampak sangat nyata. Keduanya menuntut respons diplomatik yang berbeda, tapi sama-sama membutuhkan kejelasan sikap.
“Saat ini kita sedang terjebak antara isu high politics seperti sengketa LCS, perang Thailand dan Kamboja dan isu low politics tapi mendesak terkait human trafficking di Myanmar-Kamboja,” ujar Wildan.
Seperti Apa Standar Kinerja Menteri Luar Negeri di Mata Publik?
Menyoal policy speech ini seperti tak bisa dilepaskan dari standar yang terbentuk pada Menlu terdahulu yang menjabat di periode-periode sebelumnya. Selama lebih dari satu dekade terakhir, publik Indonesia terbiasa melihat Menteri Luar Negeri sebagai figur yang terang-terangan menjelaskan arah politik luar negeri ke ruang publik.
Salah satu peristiwa yang cukup menyedot perhatian misalnya pada masa Menlu Retno Marsudi. Aksinya ramai dibicarakan setelah melakukan walk out atau keluar dari ruang saat Duta Besar Israel, Gilad Erdan, berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB terkait Palestina di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa, 23 Januari 2024 waktu setempat.
“Indonesia menolak keras pernyataan tersebut. Pernyataan ini tidak dapat diterima. Hal ini menegaskan tujuan akhir Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia,” tegas Retno saat itu.
Menlu Retno juga memiliki jajaran prestasi mentereng, di antaranya dipercaya oleh pemimpin negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai salah satu juru perdamaian Palestina.
Role models publik sesungguhnya sudah sangat jelas. Selama sepuluh tahun—dua periode—Retno Marsudi membentuk standar seorang Menteri Luar Negeri yang menjalankan perannya di ruang publik. Wildan memandang kehadirannya yang konsisten dan posisinya yang tegas itu secara disadari memasang ekspektasi tinggi.
Dalam sejarah diplomasi Indonesia, standar itu bukan hal baru. Figur seperti Mochtar Kusumaatmadja dan Ali Alatas telah lebih dulu menempatkan Menlu sebagai chief diplomat yang memimpin narasi politik luar negeri di hadapan rakyat dan dunia.
“Publik mengarah ke Retno Marsudi, karena selama 10 tahun publik memasang standar minimum dari figur Menlu (Retno) dalam menjalankan tugasnya sebagai Menlu. Contoh selanjutnya yang ideal, jelas Mochtar Kusumaatmadja, dilanjutkan dengan Ali Alatas,” kata Wildan.
Di era Menteri Luar Negeri Sugiono, arah dan sinyal politik luar negeri dinilai belum sepenuhnya terbaca. Bahkan, menurut sejumlah kalangan, ada situasi di mana para duta besar tidak selalu dilibatkan atau diajak berdiskusi secara memadai saat Presiden melakukan kunjungan ke negara tempat mereka bertugas.
Memang setiap Menlu memiliki gaya yang berbeda dalam jabatannya. Namun yang paling esensial adalah memastikan agar politik luar negeri Indonesia tidak menjadi terlalu berjarak dengan publiknya sendiri.
Diplomasi membutuhkan dukungan, dan dukungan hanya dapat tumbuh jika ada komunikasi, kehadiran, serta keterbukaan.
Kepala Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Broto Wardoyo, memiliki pandangan sedikit berbeda. Menurutnya, perumusan kebijakan luar negeri yang menjadi ranah eksekutif dapat ditentukan langsung oleh presiden. Menteri luar negeri kemudian bertugas memastikan arahan tersebut dijalankan.
Broto juga menilai policyspeech itu bukan kewajiban seorang menteri luar negeri. "Policy speech sifatnya opsional. Dia menjadi sarana agar kebijakan yang diambil dimengerti oleh publik dan mendapat dukungan," jawab Broto saat dihubungi tirto.
“Rasanya kritik Pak Dino dimaksudkan dalam konteks membangun. Apalagi selama ini praktik komunikasi tersebut sudah mapan dilakukan di periode-periode sebelumnya. Twist dalam style itu hal yang biasa. Tapi yang terpenting jangan sampai Kementerian Luar Negeri Indonesia terlalu berjarak dengan publik,” ujar Broto selanjutnya.
Menlu Sugiono dan Bayang-Bayang Presiden Prabowo
Menlu Sugiono dinilai para pakar hubungan internasional masih terlihat lemah, baik secara administatif maupun secara operasional.
Pembacaan ini ditengarai bertaut dengan konfigurasi kekuasaan politik di mana peran Presiden yang begitu dominan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Situasi ini membuat Sugiono tak terlihat untuk memimpin dan membentuk arah diplomasi secara mandiri.
Dalam berbagai forum internasional, suara yang paling sering terdengar justru datang langsung dari Presiden, bukan dari Menteri Luar Negeri. Dari pidato di luar negeri hingga pernyataan strategis, Prabowo yang selalu tampil.
Kondisi ini membuat absennya policy speech dari Sugiono menjadi lebih dapat dipahami. Substansi kebijakan luar negeri dianggap sudah tersirat dalam setiap pidato dan manuver politik Prabowo di panggung internasional.
“Menjadi right hand Prabowo, bukan leader Kemlutentu bukan pembenaran untuk tidak aktif dalam policy speech,” kata Wildan.
Dalam imajinasi Wildan, posisi Sugiono sebetulnya memiliki potensi jauh lebih besar. Ia bisa memainkan peran seperti Robert F. Kennedy di era Presiden John F. Kennedy, atau Dick Cheney pada masa George W. Bush. Peran kunci yang tidak hanya dekat dengan pusat kekuasaan, tetapi juga memiliki peran sebagai penentu arah.
Apa Risiko Diplomasi Tanpa Policy Speech?
Kekhawatiran Dino Patti Djalal terkait diplomasi luar negeri Indonesia yang ditujukan kepada Menlu Sugiono tergambar pula dalam absennya pejabat negara itu baik secara fisik dan komunikatif dalam forum-forum strategis politik luar negeri di dalam negeri.
Ketidakhadirannya baik yang melibatkan publik, pemuda, ormas, media, maupun diplomat internal sendiri seperti Conference on Indonesian Foreign Policy yang dihadiri ribuan pemuda dari berbagai provinsi dan ASEAN for the Peoples Conference, menimbulkan tanda tanya.
Pengamat hubungan internasional ini berpandangan bahwa tanpa narasi kebijakan yang jelas, Indonesia berisiko kehilangan posisi tawar. Di tingkat ASEAN, misalnya, ketidakjelasan suara Indonesia dapat membuat perspektif nasional tersisih dalam perumusan resolusi bersama.
Lebih parah lagi risikonya bisa berdampak terhadap tidak didengarnya suara bahkan oleh mitra strategisnya sendiri.
“Indonesia bisa tidak didengar, diabaikan dalam pengambilan keputusan antar negara, bahkan oleh tetangga dan para mitra yang awalnya punya komitmen strategis,” kata Dinna.
Risiko ini juga membayangi di level ASEAN, kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena pandangan Indonesia seolah tidak mendapat tempat dalam keputusan bersama, meskipun Indonesia bukan sedang memegang kursi ketua ASEAN.
“Minimal di level Asean, sangat mengkhawatirkan jika resolusi kebijakan bersama ASEAN tidak memberikan tempat untuk cara pandang dari Indonesia, terlepas Indonesia sedang tidak memiliki posisi sebagai chairman ASEAN,” kata Wildan.
DPR: Menlu Sugiono Memilih Jalur Substantif, Tak Tampil Dalam Pidato
Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono menilai Sugiono sebenarnya telah berupaya menegaskan arah politik luar negeri Indonesia secara konsisten dengan menekankan kepentingan nasional dalam setiap forum internasional. DPR disebutnya telah menerima penjelasan terkait garis besar arah kebijakan Indonesia di kancah internasional.
“Hal tersebut menjadi dasar bagi kami dalam menjalankan fungsi pengawasan, dan sejauh ini terlihat bahwa mandat dijalankan dengan serius dan terukur,” ujar Dave dalam keterangannya diterima Tirto pada Selasa (23/12/2025).
Kritik Dino Patti Djalal dipandang sebagai dinamika demokrasi yang sehat. Akan tetapi, akuntabilitas diplomasi tidak bisa diukur hanya dari keberadaan policy speech. Menlu Sugiono, disebut Dave, memilih jalur yang lebih substantif, fokus pada implementasi kebijakan, sehingga tidak selalu tampil dalam bentuk pidato panjang yang terbuka.
“Bagi kami, yang terpenting adalah substansi kebijakan luar negeri tetap jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Kemenlu Siap Catat Kritik Dino Patti Djalal
Menanggapi kritik Kementerian Luar Negeri melalui juru bicaranya Yvonne Mewengkang siap mencatat pandangan Dino Patti Djalal sebagai bagian dari masukan yang konstruktif.
Kemlu RI memastikan bahwa setiap kebijakan luar negeri Indonesia dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri bebas aktif, serta perhitungan yang matang dan komprehensif.
“Komunikasi publik secara konsisten dilaksanakan antara lain melalui berbagai sarana seperti portal/website, media sosial, rilis, press conference, press briefing, media gathering, wawancara terjadwal dan doorstep interview,” kata Yvonne kepada Tirto, Rabu (24/12/2025).
Yvonne membeberkan sejumlah komunikasi publik telah dilakukan, yakni melalui rilis resmi, konferensi pers, hingga media sosial. Menlu dan jajaran pejabat Kemlu, menurut mereka, juga terlibat dalam berbagai forum kebijakan luar negeri termasuk kegiatan FPCI (Foreign Policy Community of Indonesia, lembaga yang didirikan oleh Dino Patti Djalal).
“Pemerintah akan terus fokus menjalankan mandat konstitusionalnya untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia termasuk dalam perlindungan WNI, penguatan kerja sama ekonomi, serta berkontribusi secara aktif di dunia internasional,” tuturnya.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Rina Nurjanah
