KSSK Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 5,6-6% di 2026, Mungkinkah?

tirto.id - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memperkirakan ekonomi nasional akan tumbuh di kisaran 5,6-6,0 persen di sepanjang 2026. Proyeksi pertumbuhan tersebut diperoleh setelah KSSK yang terdiri atas kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaksanakan rapat berkala pada Selasa 28 Juli 2026 lalu.

“Kita prediksi sih di semester II ekonominya bisa tumbuh pulih ke arah 5,6-6,0 persen dengan kerja keras tentunya,” kata Ketua KSSK sekaligus Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK III di Kantor LPS, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Sementara itu, sama halnya dengan prediksi empat lembaga pemeringkat yang telah mengeluarkan rilis proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, Purbaya mengatakan, ekonomi nasional akan tumbuh di kisaran 5,4-5,6 persen di triwulan II 2026. Menurut mantan Kepala LPS ini, proyeksi tersebut melambat dibandingkan ramalan sebelumnya karena di periode April-Juni 2026 dunia dihadapkan dengan banyak ketidakpastian.

“Karena pada triwulan II kan kita puncak-puncaknya ketidakpastian kan? Harga minyak tinggi, masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman,” ungkapnya.

Di saat yang sama, Purbaya mengakui bahwa banyak modal asing yang pergi meninggalkan Indonesia. Namun, dia yakin kondisi akan membaik pada paruh kedua 2026 seiring dengan koordinasi yang kian ketat antara Kementerian Keuangan dengan bank sentral. Melalui koordinasi tersebut, otoritas fiskal dan moneter akan memastikan semua mesin pertumbuhan akan berjalan dengan baik.

“Kita juga akan memberikan beberapa stimulus perekonomian. Dalam waktu dekat kalau nggak salah akan diumumkan stimulus untuk mobil dan motor listrik. Nanti Bapak Presiden (Prabowo Subianto) yang mengumumkan dan langkah-langkah lain untuk mendorong ekonomi. Akan kita pastikan masuk ke perekonomian, termasuk memastikan likuiditas di sistem finansial cukup,” tutur Purbaya.

Ekonom Sebut Angka Pertumbuhan KSSK Terlalu Optimistis

Menanggapi prediksi tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, melihat proyeksi KSSK tersebut sebagai angka-angka cukup optimistis mengingat masih ada tantangan daya beli masyarakat kelas menengah dan ketidakpastian kondisi ekonomi global.

Pun, pada semester I 2026, ekonomi Indonesia juga harus menghadapi situasi yang lebih sulit dibandingkan paruh pertama 2025. Dinamika tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyapu semua mitra dagang AS memang tampak mereda pada triwulan I 2026. Akan tetapi, konflik di Iran telah mengerek harga energi dan biaya produksi dunia usaha. Faktor ini praktis menekan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026.

Dari dalam negeri, ekonomi harus mengalami tekanan karena ketidakpastian manajemen kebijakan pemerintah (domestic uncertainties), termasuk tata kelola fiskal dan pengelolaan program prioritas pemerintah pusat, perubahan kebijakan ekspor komoditas strategis, hingga pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD). Selain itu, ada pula persoalan yang disebabkan oleh program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"5,6-6 persen sepertinya cukup optimis, ya mengingat masih adanya tekanan pada daya beli kelas menengah dan ketidakpastian kondisi ekonomi global saat ini," kata Dipo kepada Tirto, Selasa (4/8/2026).

Dengan berbagai tantangan tersebut, CORE Indonesia justru memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 hanya akan mencapai 4,8–4,9 persen, dengan pertumbuhan sepanjang 2026 diperkirakan akan berada di kisaran 4,9–5,1 persen.

"Karena nilai tukar rupiah yang melemah, imported inflation dari harga minyak, serta fiskal daerah yang bermasalah, dengan 490 daerah tidak bisa gaji PPPK dan pencapaian fiskal bertumpu pada faktor sesaat seperti lonjakan harga komoditas dan penundaan restitusi," jelas Dipo.

Di saat yang sama, Ekonom dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi juga menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi pemerintah melalui KSSK sebesar 5,6-6,0 persen masih terlalu optimistis. Berdasarkan data yang ada, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada triwulan I-2026, sementara KSSK memperkirakan pertumbuhan triwulan II berada di kisaran 5,4 persen.

Dengan perhitungan rata-rata sederhana, target pertumbuhan tahunan 5,6 persen berarti ekonomi harus tumbuh sekitar 5,7 persen pada semester II. Sementara itu, untuk mencapai 6 persen, laju pertumbuhan pada semester II harus mendekati 6,5 persen.

Menurut Syafruddin, target batas bawah masih mungkin dicapai apabila konsumsi rumah tangga pulih, belanja pemerintah dipercepat, investasi tetap kuat, ekspor bertahan, harga minyak terkendali, dan rupiah stabil. Sebaliknya, target 6 persen memerlukan hampir seluruh faktor pendorong ekonomi bergerak positif secara bersamaan. Padahal, tantangan seperti meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), biaya kredit yang masih tinggi, kenaikan impor, dan melemahnya daya beli masyarakat masih membatasi permintaan domestik.

"Angka 6 persen layak diperlakukan sebagai skenario atas, bukan menjadi alasan memperbesar belanja yang berisiko atau menurunkan kualitas APBN," kata dia.

Syafruddin menilai pemerintah lebih realistis menggunakan kisaran pertumbuhan 5,4-5,7 persen sebagai dasar perencanaan ekonomi hingga akhir tahun. Sebab, di paruh kedua 2026 pertumbuhan ekonomi semester II akan ditentukan oleh sejumlah faktor utama, mulai dari konsumsi rumah tangga, percepatan belanja pemerintah, investasi, pariwisata, ekspor, penyaluran kredit, hingga kepercayaan pelaku usaha.

Sementara itu, untuk mendorong agar konsumsi rumah tangga dapat menjadi penggerak utama perekonomian nasional kembali, kata Syafruddin, perlu didukung melalui bantuan pangan, stabilisasi harga, perlindungan bagi pekerja terdampak PHK, serta penciptaan lapangan kerja produktif. Bantuan sosial, menurutnya hanya mampu menjaga daya beli dalam jangka pendek.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempercepat realisasi belanja sejak triwulan III melalui pembayaran kepada penyedia, transfer ke daerah, pembangunan infrastruktur bernilai tambah, serta pelaksanaan program prioritas yang telah siap dijalankan. Pada saat yang sama, investasi di sektor hilirisasi, industri baterai, kendaraan listrik, pusat data, energi, pangan, dan logistik perlu dihubungkan dengan pemasok domestik agar menciptakan transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

"Seluruh pendorong pertumbuhan tersebut memerlukan rupiah yang stabil, kepastian regulasi, transparansi fiskal, dan biaya pembiayaan yang tidak semakin menekan dunia usaha," pungkas Syafruddin.

Stimulus Ekonomi akan Berpengaruh ke Pertumbuhan?

Sementara itu, sejalan dengan masih lemahnya daya beli masyarakat kelas menengah hingga triwulan II 2026, Dipo juga memperkirakan bahwa konsumsi masyarakat tidak akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional di paruh kedua 2026. Sebaliknya, ekonomi Indonesia untuk periode Juli-Desember 2026 akan didorong oleh belanja pemerintah yang masih agresif dan supply termasuk dari sisi investasi, manufaktur, serta ekspor komoditas terutama.

Soal stimulus-stimulus yang disebut segera diumumkan Prabowo, menurut Dipo daya dorongnya ke perekonomian akan cukup terbatas. "Efektivitas stimulus di semester II diperkirakan akan terbatas. Tekanan dari pelemahan rupiah dan imported inflation, khususnya dari harga minyak, berpotensi menggerus daya beli yang ingin didorong oleh stimulus tersebut," ujar dia.

Sependapat dengan Dipo, Syafruddin juga meyakini bahwa paket stimulus ekonomi yang akan digelontorkan pemerintah pada semester II 2026 belum cukup kuat untuk mendorong laju pertumbuhan hingga mencapai target 6 persen.

Salah satu stimulus yang bakal diluncurkan, yakni insentif untuk kendaraan listrik, memang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun ini. Namun, dampaknya akan optimal apabila mampu mendorong aktivitas ekonomi baru, bukan sekadar memberikan subsidi kepada kelompok masyarakat yang memang telah berencana membeli kendaraan listrik.

"Insentif kendaraan listrik akan menghasilkan nilai tambah lebih besar jika mendorong pembelian baru, memperkuat produksi baterai dan komponen domestik, memperluas stasiun pengisian, serta menarik investasi pemasok," kata Syafruddin kepada Tirto, Selasa (4/8/2026).

Sebaliknya, manfaat stimulus akan berkurang apabila sebagian besar subsidi justru dinikmati rumah tangga berpendapatan tinggi atau mengalir pada komponen impor.

Selain itu, nilai paket stimulus sekitar Rp26,34 triliun juga dinilai relatif kecil dibandingkan ukuran produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan tersebut lebih realistis dipandang sebagai bantalan untuk menahan perlambatan ekonomi dibandingkan menjadi motor penggerak pertumbuhan secara signifikan.

Syafruddin menyarankan pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan dan dukungan transportasi sejak awal triwulan III-2026. Langkah tersebut dinilai lebih efektif karena kelompok berpendapatan rendah memiliki kecenderungan membelanjakan tambahan pendapatannya sehingga mampu mendorong konsumsi.

"Dengan desain yang tepat dan didukung stabilitas nilai tukar rupiah, stimulus memang dapat menambah pertumbuhan, tetapi tidak otomatis membawa ekonomi menuju 6 persen," ujarnya.