Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan peluncuran paket stimulus ekonomi komprehensif pada semester II 2026. Langkah strategis ini diambil pemerintah demi mendongkrak daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas konsumsi domestik di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Melalui kebijakan ini, masyarakat akan menikmati berbagai insentif langsung, mulai dari diskon tarif transportasi massal hingga penyaluran bantuan pangan gratis.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, mengatakan paket stimulus ekonomi yang akan digulirkan pemerintah pada semester II 2026 merupakan langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.
“Seluruh stimulus tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian global,” ujar Qodari dalam keterangannya, dikutip Selasa (30/6/2026).
Qodari menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif bagi masyarakat. Salah satunya berupa potongan tarif transportasi selama masa libur sekolah serta periode libur Natal dan Tahun Baru.
Pemerintah akan memberikan diskon tarif kereta api dan kapal laut Pelni sebesar 30 persen. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan bagi transportasi penyeberangan serta fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk transportasi udara pada periode yang sama.
“Insentif ini diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menciptakan efek pengganda atau multiplier effect bagi perekonomian,” kata Qodari.
Selain insentif transportasi, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan kepada 33,24 juta penerima manfaat selama Juli hingga September 2026. Bantuan tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat rentan di tengah potensi gejolak harga kebutuhan pokok.
Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah akan membuka program magang nasional bagi 150.000 lulusan perguruan tinggi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pelatihan vokasi untuk 220.000 lulusan SMA dan SMK, serta bagi 50.000 pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus memperluas peluang kerja.
Tak hanya menyasar masyarakat, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif bagi dunia usaha. Qodari mengatakan kebijakan itu bertujuan menjaga kelangsungan operasional pelaku usaha di tengah ketidakpastian global, menekan biaya produksi, serta mencegah kenaikan harga barang konsumsi yang lebih luas.
Insentif tersebut antara lain berupa fasilitas bea masuk 0 persen atas impor LPG untuk industri petrokimia dan impor bahan baku plastik. Pemerintah juga memberikan dukungan kepada pelaku industri kreatif melalui tarif khusus Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 1,5 persen bagi para penulis.
“Pemerintah akan terus mengawal implementasi seluruh kebijakan tersebut agar berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” tutur Qodari.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Siti Fatimah
