Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI). Pengajuan nama tersebut dilakukan melalui surat presiden (Surpres) terkait calon Gubernur BI yang dibawa langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kemarin, Senin (10/8/2026).
Adapun, penyerahan Surpres tersebut, kata Prasetyo, dilakukan atas petunjuk Prabowo.
“Jadi namanya tunggal ya, satu nama yaitu atas nama Ibu Destry Damayanti. Yang sekarang beliau menjabat sebagai penjabat Gubernur Sementara,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Tahap selanjutnya, DPR akan menyampaikan secara resmi nama tersebut kepada publik.
“Besok secara resmi Pimpinan DPR pasti akan menyampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat,” kata dia.
Selain calon Gubernur BI, pemerintah juga menyerahkan Surpres untuk calon pengganti Deputi Gubernur Senior BI dan calon pengganti Deputi Gubernur BI. Prasetyo menyebut penggantian diperlukan karena jumlah Deputi Gubernur berkurang satu.
Prasetyo mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pimpinan DPR, termasuk Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebelum menyerahkan sejumlah Surpres tersebut.
“Yang pertama adalah Surpres mengenai calon definitif Gubernur Bank Indonesia beserta dengan calon pengganti untuk Deputi Senior dan calon pengganti untuk Deputi Gubernur karena jumlahnya kan berkurang satu,” ujar Prasetyo.
Pengalaman Menjanjikan Destry Damayanti
Pilihan terhadap Destry relatif mudah dipahami dari sisi kesinambungan. Ia bukan figur dari luar BI -Destry telah menjadi Deputi Gubernur Senior sejak 7 Agustus 2019 dan kembali dipercaya menduduki posisi tersebut untuk periode 2024-2029. Sebelum itu, ia memiliki pengalaman di berbagai institusi keuangan, termasuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai pengalaman panjang Destry menjadi salah satu alasan kuat mengapa pemerintah mengusulkannya sebagai calon tunggal.
“Baik lah, karena Bu Destry kan udah menjadi Deputi Gubernur Senior sudah lebih dari satu periode,” kata Airlangga, di selasar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).
Menurut Airlangga, komunikasi antara BI dan pemerintah selama Destry berada di jajaran Dewan Gubernur juga berjalan baik. Ia bahkan memastikan tidak ada nama lain yang dianggap lebih tepat untuk diajukan pemerintah.
“Tidak ada,” ujar Airlangga ketika ditanya apakah terdapat kandidat lain yang lebih tepat.
Airlangga juga menepis kekhawatiran bahwa pilihan terhadap figur internal BI akan mengganggu independensi bank sentral. Menurut dia, pengalaman Destry di dalam BI justru tidak mengubah prinsip tersebut.
“Ya kan kandidat yang ada sekarang kan juga dari internal BI. Jadi, tidak mengubah (independensi),” katanya.
Bagi pelaku pasar, masuknya Destry sebagai calon gubernur BI juga memberikan sinyal bahwa pemerintah menginginkan kesinambungan kebijakan setelah Perry Warjiyo.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai pengalaman Destry sebagai Deputi Gubernur Senior selama hampir dua periode, ditambah posisinya sebagai Penjabat Gubernur sementara, membuat proses transisi kepemimpinan BI berpotensi berlangsung lebih mulus.
“Sebagai DGS sudah hampir dua periode dan juga saat ini sebagai pejabat Gubernur Sementara. Tentunya harapannya keberlanjutan kebijakan dari Gubernur sebelumnya pun juga diharapkan akan bisa menutupi kekosongan setelah ditinggalkan oleh Pak Perry,” kata Josua, dalam diskusi Permata Institute for Economic Research (PIER) secara daring, dikutip Selasa (11/8/2026).
Kesinambungan tersebut menjadi penting karena BI dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya mengandalkan suku bunga sebagai instrumen kebijakan. Bank sentral semakin banyak menggunakan bauran kebijakan, mulai dari kebijakan nilai tukar, operasi moneter, pengelolaan likuiditas hingga instrumen makroprudensial.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai Destry memiliki modal pengalaman yang relatif lengkap untuk menjalankan peran tersebut.
Latar belakangnya mencakup dunia akademik, pasar keuangan, perbankan, LPS, hingga lebih dari tujuh tahun berada di jajaran Dewan Gubernur BI.
Kombinasi pengalaman itu membuat Destry memahami bagaimana kebijakan moneter dirumuskan, sekaligus bagaimana pasar meresponsnya.
Tantangan Destry Damayanti Jadi Gubenur BI
Namun, kesinambungan tidak berarti BI hanya perlu meneruskan kebijakan lama. Justru, tantangan terbesar Destry adalah membawa bank sentral menghadapi dunia yang berubah secara struktural.
Fakhrul melihat era Gubernur BI berikutnya akan berbeda dibandingkan periode ketika kerangka kebijakan yang berkaitan dengan inflation targeting dibangun. Perubahan teknologi, kecerdasan buatan, digitalisasi sistem pembayaran, fragmentasi perdagangan global, perubahan rantai pasok, transisi energi, perubahan demografi hingga ketidakpastian geopolitik mulai mengubah cara perekonomian bekerja.
Dus, tantangan bank sentral tidak lagi sebatas menentukan apakah suku bunga perlu dinaikkan atau diturunkan untuk mengendalikan inflasi.
“Dunia yang akan dihadapi Gubernur BI berikutnya bukan lagi dunia ketika inflasi dan suku bunga menjadi satu-satunya variabel utama yang menentukan arah ekonomi,” kata Fakhrul.
Dalam konteks tersebut, Destry akan menghadapi kebutuhan untuk membuat kebijakan moneter yang semakin adaptif. Fakhrul tidak melihat Destry dalam dikotomi klasik hawkish atau dovish. Ia justru melihat pendekatan Destry sebagai seorang central banker yang berorientasi pada stabilitas, tetapi tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi.
Pendekatan semacam itu menjadi relevan karena BI kini harus menjaga beberapa kepentingan secara bersamaan: stabilitas nilai tukar, inflasi, stabilitas sistem keuangan, likuiditas perbankan, sekaligus memastikan transmisi kebijakan sampai ke sektor riil. Dus, ukuran keberhasilan Gubernur BI berikutnya tidak cukup hanya dilihat dari arah BI Rate.
“Ketika teknologi berubah, cara dunia berproduksi berubah dan arus modal global ikut berubah. Bank sentral juga harus terus berevolusi. Menurut saya, pengalaman dan rekam jejak Ibu Destry memberikan fondasi yang sangat kuat untuk memimpin proses evolusi tersebut,” jelas Fakhrul.
Berbeda dengan Fakhrul, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menilai bahwa salah satu pekerjaan rumah yang paling konkret adalah pengelolaan likuiditas.
Seiring dengan adanya kebijakan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di lima himpunan bank milik negara (Himbara) oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, Josua menilai bahwa BI perlu memastikan kondisi likuiditas perbankan kembali berada dalam kondisi yang sehat.
Pada saat yang sama, bank sentral juga mesti memastikan bahwa pemerintah tidak menjadikan pola penempatan dana pemerintah sebagai sebuah kebiasaan baru (new normal).
Menurutnya, kebijakan tersebut memang dapat membantu menjaga likuiditas perbankan, namun di sisi lain berpotensi menciptakan ketergantungan struktural.
“Jangan sampai ini menjadi new normal buat kondisi likuiditas perbankan,” ujarnya.
Kekhawatiran tersebut muncul karena ketika dana pemerintah ditempatkan di perbankan, likuiditas dapat meningkat. Namun, ketika dana tersebut kembali ditarik pemerintah, bank yang sebelumnya memperoleh tambahan likuiditas harus menghadapi potensi pengetatan secara tiba-tiba.
Oleh karena itu, pengelolaan likuiditas perlu dikembalikan pada pembagian kewenangan masing-masing otoritas. Apalagi, pada awal Juni lalu pemerintah dan BI sudah bersepakat agar ke depan pengelolaan likuiditas kembali menjadi kewenangan bank sentral, sementara kebijakan fiskal tetap menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan.
“Terkait dengan penempatan SAL, sehingga yang kembali lagi yang perlu harus dijaga adalah bagaimana menjaga batas tadi, ya. Kalau sekiranya nanti setelah fit and proper test disetujui oleh DPR, tentunya harapannya tadi bagaimana koordinasi dan juga eliminasi (kebijakan) fiskal terhadap moneter ini harus dijaga,” tegas Josua.
Namun, bagi pelaku pasar, independensi dan koordinasi bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Josua mengatakan koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal justru semakin penting ketika pemerintah menjalankan program-program prioritas yang memiliki konsekuensi terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi maupun nilai tukar.
“Independensi berbeda dengan koordinasi. Artinya, koordinasi ini bagaimana tadi dalam hal program-program prioritas pemerintah ini perlu dikomunikasikan,” tuturnya.
Dalam hal ini, komunikasi tidak hanya harus dilakukan oleh BI dan Kementerian Keuangan, namun juga dalam kaitannya dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang di dalamnya terdapat juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Komunikasi erat antaranggota KSSK menjadi sebuah keniscayaan karena kebijakan yang dikeluarkan oleh stakeholder-stakeholder tersebut akan berdampak langsung terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas nilai tukar rupiah.
“Sehingga, harapannya komunikasi kebijakan itu bisa lebih lancar lagi ke depannya,” sambung Josua.
Purbaya Dukung Pencalonan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI
Dukungan terhadap Destry juga datang dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai pengalaman Destry cukup untuk memimpin BI.
Bahkan, keduanya telah memiliki pengalaman bekerja sama ketika dirinya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS. Pada saat itu Destry masih menjabat sebagai Dewan Gubernur Senior sekaligus pejabat ex officio LPS dari bank sentral.
“Dia kan pengalamannya cukup dan sepengalaman saya cukup dekat. Dia waktu saya Ketua Dewan Komisioner LPS dia kan ex officio dari bank sentral, jadi saya pikir bagus. Kita biasa koordinasi dan kerja sama dengan baik. Jadi, enggak masalah,” ujar Purbaya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Bayu Septianto
