Mengapa Kedelai Lokal Belum Mampu Selamatkan Perajin Tahu-Tempe?

tirto.id - Ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor masih terus terjadi hingga saat ini. Di tengah rencana pemerintah mencapai swasembada pangan, kedelai lokal justru masih menghadapi persoalan mendasar terkait produksi.

Kedelai lokal terus dihadapkan pada persoalan produktivitas rendah, kualitas yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan industri, pasokan yang terbatas, hingga lemahnya insentif bagi petani untuk menjadikan kedelai sebagai komoditas utama. Situasi ini lantas berimbas pula pada perajin tahu dan tempe yang selama ini menjadi konsumen terbesar kedelai.

Pasalnya, kedelai bagi perajin tahu dan tempe adalah bahan baku dan faktor utama yang menentukan kualitas dan efisiensi produksi.

Data Kementerian Pertanian, impor kedelai pada periode Januari-Juli 2026 tercatat mencapai 5,84 juta ton. Jika dirinci, kedelai dalam bentuk segar diimpor sebanyak 1,72 juta ton dan kedelai olahan mencapai 4,11 juta ton.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya ketergantungan industri dalam negeri terhadap pasokan kedelai dari luar negeri.

Pada saat yang sama, produksi domestik masih jauh di bawah kebutuhan nasional. Kemenko Pangan mencatat, hingga Mei 2026, produksi kedelai nasional baru mencapai 7.691 ton dari luas panen 5.048 hektare lahan. Sedangkan, rata-rata produksi nasional dalam lima tahun terakhir hanya sekitar 227 ribu ton dengan produktivitas rata-rata 1,6 ton per hektare.

Menurut pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, kondisi itu membuat peningkatan produksi kedelai harus didahului dengan kepastian bahwa hasil panen dapat diserap pasar. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan kedelai yang ditanam petani memiliki kualitas dan harga yang mampu bersaing sebelum mendorong penanaman secara masif.

“Sebelum meningkatkan produksi, kita harus pastikan kedelai yang ditanam itu akan diserap pasar optimal, bersaing harganya, dan kualitasnya sesuai permintaan industri, misal industri tempe,” kata Eliza kepada Tirto, Senin (28/9/2026).

Eliza menekankan kualitas kedelai adalah faktor penting karena kebutuhan industri tahu dan tempe memiliki karakteristik tersendiri. Eliza mengatakan ukuran kedelai lokal cenderung lebih kecil dibandingkan produk impor asal Amerika Serikat yang banyak digunakan perajin.

“Kedelai kita ini kan kualitasnya kecil-kecil, beda dengan kedelai AS yang besar-besar,” ujar Eliza.

Perbedaan tersebut bukan sekadar persoalan tampilan. Bagi perajin, ukuran, warna, konsistensi pasokan, dan karakteristik bahan baku berpengaruh terhadap proses produksi.

“Jangan sampai sudah menggelontorkan dana triliunan, tapi berakhir hanya dengan menghasilkan kedelai yang kurang diminati konsumen,” tutur Eliza.

Oleh karena itu, pemerintah seharusnya melakukan upaya perbaikan kualitas produksi terlebih dahulu sebelum melakukan penanaman dalam skala besar.

Di sisi lain, persoalan juga terlihat pada tingkat petani. Eliza menjelaskan kedelai belum menjadi tanaman utama bagi sebagian petani Indonesia. Komoditas tersebut kerap ditanam sebagai tanaman rotasi setelah padi.

“Kedelai di Indonesia pun biasanya hanya menjadi tanaman rotasi setelah tanam padi, musim ketiganya menanam kedelai. Jadi, memang tidak ada petani spesialis kedelai,” ucap Eliza.

Pilihan untuk tidak menjadikan kedelai sebagai komoditas utama ini berkaitan dengan keuntungan ekonomi. Artinya, keuntungan yang bisa diharapkan dari komoditas kedelai belum menjanjikan.

Kondisi ini akhirnya menciptakan lingkaran persoalan. Produksi rendah membuat pasokan domestik terbatas dan membuat industri bergantung pada impor. Di sisi lain, karena pasar domestik sudah terbiasa dengan karakteristik kedelai impor, produk lokal harus memenuhi standar kualitas dengan harga tertentu agar dapat menggantikannya.

Lebih lanjut, Eliza menyebut produktivitas kedelai Indonesia rata-rata hanya sekitar 1,5–2 ton per hektare, sedangkan Amerika Serikat dan Brasil berada pada kisaran 3,5–3,7 ton per hektare.

“Ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas tanah, akses irigasi, variabilitas cuaca, dan keterbatasan teknologi,” ungkap Eliza.

Atas dasar itu, menurut Eliza, peningkatan produksi tidak bisa hanya dilakukan dengan memperluas lahan. Pemerintah pun perlu melakukan investasi pada penelitian varietas unggul, pupuk, teknologi budidaya, manajemen lahan, dan sistem tata niaga.

Perbandingan Kualitas Kedelai Lokal vs Impor

Dalam pandangan perajin tahu dan tempe, ketergantungan pada kedelai impor sebenarnya juga dirasakan sebagai persoalan pelik. Jika dilihat dari segi kualitas, Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) menyoroti perbedaan mendasar antara kedelai lokal dan kedelai impor.

Kedelai lokal dipastikan non-GMO (genetically modified organism) sehingga unggul dalam hal nutrisi dan keamanan kesehatan bagi konsumen. Sebaliknya, mayoritas kedelai yang diimpor, khususnya dari Amerika Serikat, merupakan produk rekayasa genetika yang secara kualitatif di negara asalnya terutama diperuntukkan bagi pakan ternak.

"Kedelai lokal jelas lebih unggul secara nutrisi dan kesehatan, sementara kedelai impor dari Amerika sebetulnya kedelai GMO yang diperuntukkan untuk pakan ternak," ujar Ketua Primkopti Jakarta Timur sekaligus Wakil Ketua Umum Gakoptindo, Hedy Kuswanto, kepad Tirto.

Hedy mengatakan kebutuhan kedelai nasional sendiri berada pada kisaran 2,8–3 juta ton per tahun. Sementara itu, ketergantungan terhadap impor masih berada pada kisaran 80–90 persen.

Menurut dia, ketergantungan impor yang sangat tinggi ini terjadi akibat tidak adanya keseriusan pemerintah dalam mengelola sektor pertanian kedelai secara berkelanjutan sejak era Reformasi. Hedy mengemukakan program nyata untuk mencapai swasembada kedelai terakhir kali dirasakan pada era Presiden Soeharto.

"Indonesia masih bergantung pada kedelai impor karena pemerintahnya tidak serius menanam kedelai lokal agar bisa swasembada. Sejak era Reformasi, penataan di berbagai sektor justru semakin memburuk dan membiarkan pelaku UMKM makin kesulitan," tutur Hedy.

Hedy kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan periode ketika pemerintah mendorong program swasembada kedelai pada masa sebelumnya.

Sementara itu, keberlanjutan program Padi-Jagung-Kedelai atau Pajale hingga kini terkesan hanya jadi buah bibir belaka. Menurut Hedy, program tersebut belum menghasilkan perubahan signifikan bagi perajin tahu dan tempe.

Dia juga menyinggung target Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kedelai pada 2026 sebesar 70 ribu ton. Target tersebut memang tercantum dalam strategi pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan 2026.

"Kami para perajin tahu dan tempe sudah menjerit menanti kebijakan konkret. Dana subsidi sudah dicairkan oleh Kemenkeu ke Bapanas, tetapi justru terbentur kendala aturan HAP kedelai di lapangan," kata Hedy.

Bagi perajin, kata dia, persoalan yang dihadapi bukan hanya jumlah produksi kedelai, melainkan juga harga dan kepastian pasokan. Petani membutuhkan harga yang cukup menarik agar mau menanam kedelai. Di sisi lainnya, perajin membutuhkan bahan baku dengan kualitas konsisten dan harga yang terjangkau agar usaha tetap berjalan.

Dilema Harga dan Cita-Cita Swasembada

Eliza sebagai ekonom melihat kondisi tersebut sebagai persoalan pada desain kebijakan. Jika pemerintah memaksa industri menggunakan kedelai lokal dengan harga yang lebih tinggi tanpa meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi, beban akhirnya dapat berpindah kepada konsumen.

“Karena kalau dipaksakan menggunakan kedelai dalam negeri dengan harga lebih mahal, para pengusaha harus menyesuaikan harga ke konsumen untuk menjaga margin mereka,” kata Eliza.

Menurut dia, kebijakan substitusi impor harus dilakukan secara bertahap. Pemerintah juga dapat mendorong peningkatan produksi lokal, tetapi harus berjalan bersama dengan kenaikan produktivitas dan kualitas.

Pemerintah sendiri kembali mendorong swasembada kedelai. Pada Mei 2026, Kementerian Pertanian menyatakan pemerintah memperkuat dukungan terhadap produksi kedelai melalui benih unggul, alat dan mesin pertanian, jaminan pasar, serta perlindungan harga petani.

Pada Agustus 2026, Kementerian Pertanian juga mendorong pengembangan varietas kedelai yang ditargetkan mampu menghasilkan produktivitas 5–6 ton per hektare. Pemerintah menyatakan varietas tersebut akan dikembangkan lebih luas apabila terbukti berhasil di lapangan.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai menempatkan produktivitas sebagai salah satu kunci swasembada. Namun, bagi Eliza, pengalaman program swasembada kedelai sebelumnya perlu menjadi pelajaran.

Dia menilai sejumlah program tidak berkelanjutan karena insentif petani lemah, riset dan pengembangan terbatas, serta lahan lebih menguntungkan ketika digunakan untuk komoditas lain.

“Pengalaman dua dekade sebelumnya menunjukkan program swasembada kedelai sering mandek karena insentif petani lemah, kurangnya R&D, dan lahan lebih menguntungkan untuk komoditas lain daripada ditanami kedelai,” ujar Eliza.

Dia kemudian mengingatkan agar roadmap swasembada kedelai tidak hanya berorientasi pada target politik.

“Kalau ada roadmap harus realistis, bukan sekadar target politik doang,” kata Eliza.

Lebih lanjut, dia mengusulkan agar pemerintah melakukan demonstrasi plot atau demplot sebelum memperluas penanaman secara masif. Dengan demikian, teknologi, varietas, produktivitas, dan model bisnis dapat diuji terlebih dahulu di sejumlah wilayah.

Menurut Eliza, pendekatan tersebut diperlukan agar anggaran tidak terbuang ketika model produksi yang diterapkan belum terbukti efektif.

“Kita harus mendorong peningkatan produktivitas kedelai. Pemerintah ada target tambahan 4 juta ton, tapi untuk membuktikan itu sebaiknya dibuat demplot dahulu, jangan langsung dalam skala luas,” ungkap Eliza.