Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Danantara memanggil jajaran Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Selasa (11/8/2026).
Rapat tersebut digelar Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, sebagai bagian dari upaya BP BUMN dan Danantara untuk memastikan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat di kawasan LRT City mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti.
Karenanya, Dony meminta Adhi Karya mempercepat penyelesaian berbagai keluhan penghuni sekaligus memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
"Semua keluhan masyarakat perlu segera ditindaklanjuti. Komunikasi dengan penghuni juga perlu diperkuat, agar persoalan yang ada bisa segera diselesaikan," ujar Dony, dikutip dari akun Instagram resmi BP BUMN, Rabu (12/8/2026).
Perlu diketahui, LRT City merupakan pengembangan kawasan hunian terintegrasi yang terkoneksi dengan infrastruktur transportasi massal. Dalam pengembangannya, Adhi Karya tidak hanya dituntut menyelesaikan pembangunan secara fisik, tetapi juga memastikan kawasan dapat memberikan kenyamanan dan kepastian bagi penghuninya.
BP BUMN dan Danantara pun mendorong Adhi Karya memastikan pengelolaan kawasan berjalan secara bertanggung jawab.
"BP BUMN dan Danantara mendorong Adhi Karya memastikan pengelolaan kawasan berjalan secara bertanggung jawab. Pembangunan tidak hanya perlu diselesaikan secara fisik, tetapi juga harus memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian bagi masyarakat," jelas Dony.
Sebanyak 2.400 konsumen tercatat belum menerima unit apartemen LRT City dari PT Adhi Commuter Property Tbk (ADCP). Padahal, total hunian yang terjual mencapai 5.392 unit.
Konsumen LRT Ciracas, Pande menjadi salah satu konsumen LRT City yang belum juga mendapat kejelasan terkait hunian yang sudah dibelinya dari ADCP sejak tujuh tahun silam. Tahun-tahun berlalu, kini Pande hanya berharap uang pembelian unit yang sudah lunas dapat kembali.
"Kami meminta full refund atas semua biaya yang telah kami keluarkan. Tujuh tahun bukan waktu yang sebentar," katanya dalam audiensi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan jajaran ADCP, di Kementerian PKP, dikutip akun YouTube Kementerian PKP, Jumat (31/7/2026).
Saat membeli unit apartemen tersebut, Pande berharap dapat segera menempati hunian yang ditawarkan pengembang. Tidak ada kecurigaan sama sekali bahwa apartemen yang dikembangkan oleh anak usaha BUMN tersebut akan mangkrak.
"Namun tujuh tahun kami merasa ditipu pada akhirnya," kata konsumen LRT City Ciracas itu.
Permintaan pengembalian dana juga disampaikan oleh seorang konsumen LRT City Cibubur, Adityo. Tidak hanya dirinya, permintaan refund juga sudah bulat diputuskan oleh mayoritas konsumen LRT City Cibubur.
"Saya bersama dengan rekan-rekan dariLRT CityCibubur. Kami sebenarnya sudah sepakat untuk minta refund dari ADCP," katanya dihadapan Maruarar.
Menurut Adityo, tidak sedikit konsumen LRT City Cibubur yang sudah mengajukan refund langsung kepada PT Adhi Commuter Property Tbk (ADCP). Namun anak usaha PT Adhi Karya (Persero) itu tidak merespon.
"Kami beberapa yang sudah lunas juga sangat susah untuk meminta refund. Yang kami kecewa itu satu, dari pihak ADCP itu sangat susah untuk dihubungi. Kedua, waktu itu rekan kami datang ke kantor pusat ADCP itu kosong, hanya ditemui oleh satpam," papar Adityo.
"Ketiga, karena kebetulan beberapa dari kami kerja nai kLRT, Pak. Lokasinya itu pas di sebelah LRT, Pak. Pas kami lihat, tadi Pak Arif (Diru ADCP) bilang sudah ada pondasi, tapi bagi kami orang awam, itu hanya rumput biasa. Tidak ada apa-apa," keluhnya.
Meski begitu, Direktur Utama ADCP, Indra Syahruzza, mengaku saat ini Perseroan tengah mengalami tekanan keuangan serius, bahkan arus kas perusahaan dalam kondisi negatif.
"Dari sisi Performance keuangan untuk di ADCP saat ini kan likuiditasnya sudah sangat jeblok, Pak. Jadi, kalau mau refund kayaknya agak susah. Kondisi cash flow juga negatif," kata Indra dalam mediasi antara konsumen, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan manajemen ADCP yang digelar di Jakarta, dikutip Sabtu (24/7/2026).
Selain persoalan arus kas, perusahaan juga tengah menjalani restrukturisasi internal dan mengalami pergantian manajemen yang turut memengaruhi penyelesaian proyek.
"Kemarin terkait dengan refund ... (cash flow) negatifnya 900 juta. Per Juni 900 juta. Ya, per bulan nambah. Sebelumnya (saya) di sister company sudah memahami. Sudah lama ini sebetulnya terjadinya. Tapi detilnya saya tidak tahu," ungkap Indra kepada Menteri PKP.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Bayu Septianto
