Profil Bashar al-Assad dan Alasan Divonis Hukuman Mati

tirto.id - Pengadilan Suriah menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Presiden Bashar al-Assad dan adiknya, Maher al-Assad, secara in absentia atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang selama hampir 14 tahun konflik di negara tersebut.

Pengadilan menyatakan Bashar terbukti melakukan pembunuhan berencana, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sedangkan Maher dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan penyiksaan.

Bashar dan Maher kini berada di Rusia setelah melarikan diri dari Suriah ketika pemberontak menggulingkan rezim mereka dalam serangan kilat selama 11 hari.

Meski pengadilan menyatakan akan menempuh jalur hukum internasional untuk mengejar keduanya, Rusia sejauh ini menolak permintaan ekstradisi terhadap mantan sekutunya itu.

Profil Mantan Presiden Suriah Bashar al Assad

Bashar al-Assad lahir di Damaskus, Suriah, pada 11 September 1965 sebagai anak ketiga dari lima bersaudara dalam keluarga Hafez al-Assad dan Anisa al-Assad. Ayahnya, Hafez, merupakan perwira Angkatan Udara Suriah yang kemudian menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di Timur Tengah dan menjabat sebagai Presiden Suriah sejak 1971.

Keluarga Assad berasal dari komunitas Alawite, kelompok minoritas Muslim yang secara historis memiliki pengaruh besar dalam militer dan politik Suriah sejak 1960-an.

Saat kecil, Bashar dikenal sebagai anak yang relatif pendiam dan sederhana di sekolah, tetapi cukup populer di kalangan teman-temannya. Ia juga aktif dalam olahraga, termasuk bola voli, bulu tangkis, dan sepak bola, seperti dilaporkan laman EBSCO.

Pada 1968, ia mulai bersekolah di salah satu sekolah Prancis bergengsi di Suriah. Berbeda dengan ayah dan kakaknya, Basil al-Assad, Bashar pada awalnya tidak dipersiapkan untuk terjun ke dunia politik. Ia justru memilih bidang kedokteran dan kemudian dikenal memiliki kemampuan membuat pasien merasa nyaman serta keterampilan dalam melakukan prosedur medis.

Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Bashar kuliah kedokteran di Universitas Damaskus dan lulus pada 1988. Ia kemudian bekerja sebagai dokter militer di sebuah rumah sakit di Damaskus sebelum memilih spesialisasi oftalmologi atau penyakit mata.

Pada 1992, ia berangkat ke London untuk menjalani pelatihan lanjutan di Western Eye Hospital. Saat tinggal di London, Bashar menjalani kehidupan yang relatif jauh dari politik Suriah dan menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah sakit serta mengikuti pendidikan.

Ia juga mulai tertarik pada komputer dan teknologi internet, sesuatu yang kelak ikut membentuk citranya sebagai pemimpin yang modern. Namun, rencana kariernya sebagai dokter berubah drastis setelah kakaknya, Basil al-Assad, meninggal dalam kecelakaan mobil pada 1994. Basil sebelumnya telah dipersiapkan sebagai penerus Hafez.

Setelah kematian Basil, Bashar dipanggil pulang ke Suriah dan mulai dipersiapkan untuk menggantikan posisi kakaknya sebagai calon pewaris kekuasaan keluarga Assad.

Sekembalinya ke Suriah, Bashar menjalani pelatihan militer di sebuah akademi dekat Damaskus dan secara bertahap naik pangkat hingga menjadi kolonel. Ia kemudian ditempatkan sebagai komandan di Republican Guard, salah satu unit militer elite yang memiliki peran penting dalam menjaga pemerintahan Assad.

Di saat yang sama, Bashar mulai mendapatkan pendidikan politik secara informal dari ayahnya. Hafez memberinya sejumlah tugas yang semakin penting, termasuk menangani hubungan Suriah dengan Lebanon dan memimpin upaya pemberantasan korupsi. ‘

Pada 1994, Bashar juga dipercaya memimpin Syrian Scientific Society for Information Technology, organisasi yang mendorong perkembangan teknologi informasi di Suriah. Keterlibatannya dalam bidang teknologi kemudian memperkuat citranya sebagai sosok muda dan modern.

Hafez al-Assad meninggal pada 10 Juni 2000 setelah beberapa tahun mengalami masalah kesehatan. Tidak lama setelah kematiannya, parlemen Suriah mengubah konstitusi dengan menurunkan batas usia minimum calon presiden dari 40 menjadi 34 tahun, tepat sesuai usia Bashar saat itu.

Bashar kemudian ditunjuk sebagai kandidat Partai Ba'ath, partai penguasa Suriah, dan terpilih sebagai presiden pada Juli 2000 tanpa menghadapi pesaing berarti. Ia juga diangkat sebagai pemimpin Partai Ba'ath dan menjadi panglima angkatan bersenjata.

Pernikahannya dengan Asma Fawaz al-Akhras, mantan bankir investasi yang berasal dari keluarga Sunni kaya, berlangsung pada Desember 2000. Keduanya kemudian memiliki tiga anak, yakni Hafez, Kareem, dan Zein.

Ketika pertama kali menjadi presiden, Bashar al-Assad sempat dipandang sebagai kemungkinan pembawa perubahan bagi Suriah. Pada awal pemerintahannya, sejumlah perubahan memang terjadi.

Pemerintah mengizinkan munculnya beberapa media nonnegara, membuka lebih banyak akses terhadap internet, mendirikan kafe internet, dan mulai mengizinkan bank swasta beroperasi.

Periode singkat keterbukaan politik juga dikenal sebagai “Damascus Spring”, ketika forum diskusi politik bermunculan dan kritik terhadap pemerintah relatif lebih dapat ditoleransi. Namun, keterbukaan tersebut tidak berlangsung lama.

Aktivis proreformasi kembali menghadapi ancaman dan penangkapan, serta sensor terhadap media tetap berlangsung. Bashar juga tidak pernah berniat mengakhiri dominasi Partai Ba'ath atau mengubah sistem politik Suriah menjadi demokrasi bergaya Barat.

Reformasi ekonomi yang dijalankan pun dinilai lebih banyak menguntungkan kelompok elite yang memiliki hubungan dengan pemerintah daripada masyarakat luas.

Dalam beberapa tahun berikutnya, Bashar semakin memperkuat kendalinya atas pemerintahan dan aparat keamanan. Pejabat senior dari era ayahnya secara bertahap disingkirkan dan digantikan oleh generasi yang lebih muda.

Sejumlah posisi penting diberikan kepada kerabat dan orang-orang yang loyal kepadanya. Pada 2007, Bashar kembali terpilih sebagai presiden dengan hampir seluruh suara, meskipun proses pemilu tersebut dikritik sebagai tidak kompetitif.

Pemerintah melanjutkan sejumlah kebijakan liberalisasi, tetapi perubahan tersebut tidak mampu menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan, kesenjangan, dan ketergantungan masyarakat terhadap sektor publik. Pada saat yang sama, aparat keamanan tetap memiliki kewenangan besar untuk menekan oposisi politik.

Bashar juga mempertahankan banyak kebijakan Hafez al-Assad. Ia tetap menuntut pengembalian Dataran Tinggi Golan yang dikuasai Israel dan mempertahankan hubungan dekat dengan Iran serta kelompok Hizbullah di Lebanon.

Hubungan dengan Amerika Serikat memburuk setelah Bashar menentang invasi AS ke Irak pada 2003. Washington kemudian menjatuhkan sanksi terhadap Suriah dan menuduh pemerintah Assad mendukung kelompok yang dianggap teroris.

Pemerintahan Bashar juga menghadapi tekanan terkait dugaan keterlibatan Suriah dalam pembunuhan mantan Perdana Menteri Lebanon Rafik Hariri pada 2005. Meskipun keterlibatan langsung Bashar tidak pernah dibuktikan secara konklusif, kecurigaan tersebut semakin memperburuk hubungan Suriah dengan negara-negara Barat dan sebagian negara Arab.

Awal Perang Saudara di Suriah dan Kejatuhan Bashar

Krisis terbesar dalam pemerintahan Bashar dimulai pada Maret 2011 ketika demonstrasi anti-pemerintah pecah di Suriah sebagai bagian dari gelombang Arab Spring. Para demonstran menuntut reformasi politik, kebebasan yang lebih besar, dan dalam perkembangan berikutnya pengunduran diri Bashar.

Aparat keamanan merespons dengan kekerasan dan Bashar berusaha meredam tekanan dengan menjanjikan sejumlah perubahan, termasuk pencabutan keadaan darurat yang telah berlaku selama puluhan tahun.

Namun, tindakan represif terus berlangsung. Pasukan keamanan mendirikan pos pemeriksaan, melakukan penangkapan terhadap pendukung oposisi, dan mengerahkan pasukan ke berbagai kota yang menjadi pusat demonstrasi.

Bashar menuduh konflik tersebut dipicu oleh kekuatan asing dan kelompok bersenjata yang berusaha menghancurkan Suriah, sementara pihak oposisi dan kelompok hak asasi menuduh pemerintah menggunakan kekerasan secara luas terhadap demonstran dan warga sipil.

Pada 2012, konflik telah berkembang menjadi perang saudara. Kelompok oposisi bersenjata muncul di berbagai wilayah dan pemerintah Assad berusaha merebut kembali kota-kota yang dikuasai pemberontak.

Perang kemudian berubah menjadi konflik internasional dengan banyak pihak terlibat. Iran dan Hizbullah memberikan dukungan kepada pemerintah Assad, sedangkan sejumlah kelompok pemberontak mendapat dukungan dari Turki, Arab Saudi, Qatar, dan negara-negara Barat dalam berbagai bentuk.

Pada 2015, Rusia turun tangan secara langsung melalui operasi udara dan dukungan militer untuk pasukan pemerintah. Intervensi Rusia menjadi titik balik penting karena membantu Assad mempertahankan dan kemudian memperluas kembali wilayah kekuasaannya.

Selama perang, pemerintahan Bashar menghadapi tuduhan luas mengenai kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu tuduhan paling serius berkaitan dengan penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil.

Serangan di sekitar Damaskus pada Agustus 2013 menewaskan ratusan orang dan memicu ancaman intervensi militer dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Bashar membantah bertanggung jawab atas serangan tersebut dan menuding kelompok pemberontak.

Suriah kemudian menyetujui penghancuran persediaan senjata kimianya di bawah pengawasan internasional. Namun, laporan mengenai dugaan penggunaan senjata kimia kembali muncul pada tahun-tahun berikutnya.

Menurut Britannica, pasukan pemerintah juga dituduh menggunakan bom barel dan serangan udara terhadap wilayah yang dikuasai oposisi, yang menurut kelompok hak asasi menimbulkan banyak korban sipil dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Seiring berjalannya perang, kemunculan ISIS mengubah dinamika konflik. Sejumlah negara yang sebelumnya berfokus pada upaya menggulingkan Assad mulai memprioritaskan perang melawan kelompok tersebut.

Pasukan pemerintah telah menguasai sebagian besar wilayah penting negara tersebut, sedangkan kelompok oposisi terutama bertahan di Provinsi Idlib. Bashar kemudian mengalihkan perhatian pada upaya membangun kembali wilayah yang berada di bawah kendalinya.

Namun, kebijakan rekonstruksi menimbulkan kontroversi, termasuk aturan yang memungkinkan pemerintah mengambil alih properti yang tidak diklaim atau tidak didaftarkan kembali.

Bashar tetap mempertahankan kekuasaan meskipun perang menyebabkan kehancuran besar, jutaan orang mengungsi, dan ratusan ribu orang tewas. Pada Mei 2021, ia kembali dinyatakan memenangkan pemilihan presiden dengan lebih dari 95 persen suara.

Hasil tersebut ditolak atau dipertanyakan oleh banyak pihak karena proses pemilu dinilai tidak bebas dan tidak kompetitif. Di tengah kesulitan ekonomi dan konflik yang belum sepenuhnya selesai, Bashar juga berusaha mengembalikan hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab.

Pada 2022, ia mengunjungi Uni Emirat Arab, kunjungan pertamanya ke negara Arab sejak perang dimulai. Pada Mei 2023, ia kembali diterima dalam pertemuan Liga Arab di Jeddah setelah sebelumnya Suriah dikucilkan dari organisasi tersebut selama bertahun-tahun.

Pada 2024, posisi Bashar mulai berubah secara drastis. Dukungan Rusia terhadap pemerintah Suriah melemah karena Moskow harus mengerahkan sumber daya besar untuk perang di Ukraina.

Iran dan Hizbullah juga mengalami tekanan akibat konflik dengan Israel. Kondisi tersebut membuat pemerintah Assad kehilangan sebagian dukungan yang selama ini menjadi fondasi penting untuk mempertahankan kekuasaannya.

Pada akhir November 2024, Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) bersama kelompok pemberontak lainnya melancarkan serangan besar dari wilayah Idlib. Pasukan pemberontak bergerak sangat cepat dan berhasil merebut Aleppo, Hama, serta sejumlah kota strategis lainnya.

Dalam waktu sekitar 10 hingga 11 hari, mereka mencapai Damaskus. Pada 8 Desember 2024, Damaskus jatuh dan pemerintahan Bashar al-Assad runtuh. Pasukan pemerintah yang telah melemah setelah bertahun-tahun perang memberikan perlawanan terbatas. Bashar sendiri kabur meninggalkan Suriah menuju Rusia.

Pelarian Bashar ke Rusia menandai berakhirnya sekitar 24 tahun pemerintahannya sekaligus lebih dari lima dekade kekuasaan keluarga Assad di Suriah. Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan suaka kepada Bashar dan keluarganya di Moskow.

Setelah pemerintahan baru terbentuk, otoritas Suriah mulai menuntut pertanggungjawaban terhadap pejabat dan aparat dari era Assad. Sejumlah proses hukum juga berlangsung di luar Suriah.

Pada 2024, pengadilan Prancis menolak argumen bahwa status Bashar sebagai presiden memberinya kekebalan dari proses hukum terkait dugaan kejahatan perang dan serangan senjata kimia. Kasus-kasus tersebut menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk menuntut pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan yang dilakukan selama perang.

Dan pada Agustus 2026 ini, pengadilan Suriah menjatuhkan hukuman mati kepada Bashar al-Assad secara in absentia atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Pengadilan menyatakan Bashar bertanggung jawab atas pembunuhan berencana, termasuk terhadap anak-anak, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Namun, pelaksanaan hukuman terhadap Bashar masih menghadapi kendala karena ia berada di Rusia dan pemerintah Moskow sejauh ini belum bersedia menyerahkannya kepada otoritas Suriah.