Dasco Kritik Dino soal Diplomasi Prabowo Patut Dipertimbangkan

tirto.id - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menilai kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal terkait kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto layak menjadi bahan pertimbangan, khususnya jika menyangkut substansi geopolitik. Namun, Dasco tidak sepakat apabila kritik tersebut diarahkan untuk membatasi frekuensi maupun durasi kunjungan luar negeri presiden.

Pernyataan itu disampaikan Dasco saat merespons pandangan Anies Baswedan yang sebelumnya menyebut kritik Dino terhadap aktivitas diplomasi Prabowo bukan kritik karbitan dan patut dipertimbangkan.

“Menurut saya kalau kemudian masukan soal substansi geopolitik, saya pikir saya setuju kalau itu kemudian dijadikan salah satu pertimbangan ya,” kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Dasco memandang masukan yang baik semestinya tetap mendapat ruang dalam proses pengambilan kebijakan. “Karena masukan-masukan yang bagus tentunya mengapa tidak?” ujarnya.

Meski demikian, Ketua Harian Partai Gerindra itu menegaskan kritik terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan dan situasi yang dihadapi pemerintah saat ini.

“Tetapi tadi sudah disampaikan bahwa kalau kemudian frekuensi saya pikir sesuai dengan kebutuhan dan situasi pada saat ini, baik kemudian dinamika di dalam negeri, apalagi di luar negeri yang sangat memengaruhi dinamika di dalam negeri tentunya yang terdampak,” kata Dasco.

Menurut dia, presiden memiliki strategi diplomasi yang tidak bisa dibatasi oleh patokan jumlah perjalanan ataupun jadwal tertentu. Sebab, kondisi yang dihadapi pemerintah bersifat dinamis dan kerap menuntut respons cepat.

“Tentunya Presiden, tadi sudah disampaikan, juga mempunyai strategi-strategi yang tentunya tidak bisa dibatasi dengan jadwal harus sekian kali-harus sekian kali, karena itu dinamis,” ujarnya.

Dasco juga menepis anggapan bahwa kunjungan luar negeri Prabowo dilakukan secara berlebihan. Ia menyebut setiap lawatan dilakukan dalam waktu singkat dan hanya untuk agenda yang dianggap penting.

“Kalau kita lihat kepergian Presiden ke LN itu juga dalam waktu yang singkat-singkat, seperlunya saja, kemudian membahas yang perlu-perlu, kemudian kembali,” kata dia.

Ia menambahkan agenda kunjungan yang terkesan mendadak pun umumnya dipicu oleh perkembangan situasi yang menuntut presiden segera untuk segera berangkat. Oleh karena itu, Dasco mempersilakan publik memberikan masukan kepada pemerintah, selama kritik yang disampaikan menyentuh substansi kebijakan.

“Saya pikir hal-hal seperti itu, marilah kemudian kita memberikan masukan yang substansi dan itu pasti akan diberikan ruang,” ujarnya.

“Tetapi kemudian pembatasan-pembatasan, apalagi yang berkaitan dengan jumlah, waktu kunjungan, saya pikir itu tidak substantif,” imbuh Dasco.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, juga membantah kritik yang menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Menurut dia, intensitas lawatan ke luar negeri setiap kepala negara tidak bisa dibandingkan secara langsung karena masing-masing pemerintahan memiliki strategi dan kebutuhan yang berbeda.

“Setiap kepemimpinan di pemerintahan ini memiliki strategi dan urgensi masing-masing terkait dengan soal diplomasi dan membangun hubungan baik dengan negara-negara sahabat,” kata Saan.

Ia menilai tingginya intensitas kunjungan luar negeri Prabowo merupakan konsekuensi dari dinamika global yang berkembang cepat dan membutuhkan keterlibatan langsung kepala negara.

“Nah, dalam konteks hari ini, kenapa Presiden apa intensitasnya jauh lebih tinggi kunjungan ke luar negerinya dibandingkan dengan intensitas pemimpin-pemimpin sebelumnya? Karena memang situasi hari ini mengharuskan Presiden untuk membangun hubungan baik secara lebih intensif dan lebih serius,” ujar Saan.

Menurut dia, kondisi dalam negeri maupun perkembangan global saat ini menuntut pemerintah memperkuat hubungan dengan negara-negara mitra. Karena itu, frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo tidak bisa semata-mata dinilai dari jumlah perjalanan yang dilakukan.

“Jadi tidak bisa dikomparasikan seakan-akan ini banyak, enggak. Jadi inilah urgensinya kenapa Presiden banyak melakukan kunjungan ke luar negeri,” kata Saan.

KSP: Kunker LN Prabowo Tak Bisa Diganti via Zoom

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, menilai Prabowo masih perlu bertemu secara langsung dengan kepala negara lain. Sebab, kata dia, terdapat agenda-agenda strategis yang tidak dapat dibahas secara optimal melalui pertemuan virtual.

Menurut Dudung, komunikasi antarnegara pada level kepala negara tidak selalu dapat digantikan oleh teknologi konferensi daring. Ia menilai terdapat aspek kerahasiaan dan kepentingan strategis yang mengharuskan pembahasan dilakukan secara langsung.

“Setahu saya ya gambaran saya sekelas bapak presiden ke luar negeri itu pasti ada tujuan strategis yang lebih tinggi yang tidak cukup dengan Zoom. Karena Zoom itu kan pasti ada rahasia-rahasiaan yang harus terjamin, benar enggak?” ujar Dudung di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Ia menambahkan, kondisi ekonomi global dan situasi geopolitik internasional saat ini menuntut presiden untuk aktif menjalin komunikasi dengan berbagai negara. Menurut dia, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri dalam menghadapi tantangan global.

“Situasi ekonomi global ini juga tidak baik-baik aja, situasi perang juga jadi situasi yang tidak baik. Beliau bagaimana menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segi ideologi, dari segi politik, ya dari segi pertahanan keamanan, dari segi ekonomi terutama, ya dari segi hukum,” tutur Dudung.

Ia menilai kerja sama bilateral dengan negara lain tetap diperlukan, baik untuk urusan perdagangan, investasi, pertahanan, maupun kebutuhan strategis lainnya.

“Karena kita tidak tidak bisa berdiri sendiri kita masih membutuhkan impor kita masih membutuhkan negosiasi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak bisa secara online kita bicara. Dengan telepon kita enggak bisa, ada hal-hal khusus yang pasti beliau harus sampaikan empat mata,” kata Dudung.

Di samping itu, Dudung mengatakan kritik terhadap frekuensi perjalanan luar negeri Presiden merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, ia meyakini setiap kunjungan yang dilakukan Prabowo memiliki tujuan strategis yang berkaitan dengan kepentingan nasional.

“Kritikan itu kan boleh-boleh saja dan diatur oleh undang-undang juga ya. Saya menghormati menghargai bahwa apa yang disampaikan Pak Dino Patti Djalal dan bahkan Pak Teddy juga ya menjawab,” ucapnya.

Dia juga menepis anggapan yang membandingkan frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo dengan presiden-presiden sebelumnya. Menurut dia, kondisi yang dihadapi setiap pemerintahan berbeda sehingga tidak bisa disamakan.

“Kalau jangan bandingannya presiden dulu itu cuma sekian kali presiden oh enggak bisa seperti itu. Situasinya pun berbeda situasinya pun berbeda pak presiden sekarang menjabat presiden dengan situasi politik demikian,” ujarnya.

Dudung menegaskan setiap perjalanan luar negeri Presiden telah direncanakan jauh hari dan dilakukan untuk kepentingan negara. Ia juga membantah narasi yang menyebut Prabowo pernah ditolak saat hendak berkunjung ke negara tertentu.

“Oh kalau presiden ke negara-negara itu itu seminggu sebelumnya tuh sudah direncanakan, bahwa sebulan nggak mungkin dong ‘Eh kita ke sini’ nggak mungkin. Nggak ada istilah ditolak saya rasa ya, presiden kita sangat baik hubungan bilateralnya dengan beberapa negara luar sangat diterima,” kata Dudung.

Saat ditanya mengenai tujuan strategis yang dibahas Prabowo dalam kunjungan luar negeri tersebut, Dudung enggan menjelaskan secara rinci. Ia hanya menyebut pembicaraan Presiden mencakup berbagai isu penting, mulai dari ekonomi hingga pertahanan.

“Banyak lah hal-hal yang strategis ya enggak bisa disampaikan sini dong bahwa antara pembicaraan bapak presiden berbicara masalah pertahanan negara masalah ekonomi dan sebagainya, kan, banyak yang dibicarakan,” ujar Dudung.