Ekonomi Tumbuh, Paylater Naik, Benarkah Daya Beli Pulih?

tirto.id - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III sebesar 5,47 persen year on year (yoy) memang tak bisa serta-merta dibaca sebagai pemulihan daya beli masyarakat. Sebab, meski Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju kenaikan tersebut sebagai yang tertinggi dalam empat tahun terakhir, sumber pertumbuhan yang berasal dari konsumsi rumah tangga cenderung masih stagnan—bahkan mengalami penurunan.

Secara tahunan, konsumsi tercatat hanya naik sebesar 5,04 persen—di bawah laju PDB—, sementara sumbangsihnya ke pertumbuhan ekonomi menyusut ke 51,997 persen, lebih rendah dari 53,2 persen pada kuartal II-2026 serta 53,14 persen pada kuartal III-2025.

Tekanan tersebut juga tercermin dari tingginya penggunaan utang untuk menopang konsumsi. Hingga September 2026, outstanding utang masyarakat melalui layanan beli sekarang bayar nanti (buy now pay later) perbankan mencapai Rp31,50 triliun, tumbuh 26,68 persen yoy. Sementara itu, utang melalui platform pinjaman daring (pindar) menembus Rp106,48 triliun, naik 17,02 persen yoy.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, mengatakan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih di kisaran 5 persen pada periode Juli-September 2026 memang tak otomatis menandakan pemulihan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

Sebab, jika dibedah lebih dalam, kemungkinan capaian tersebut lebih banyak disumbang dari konsumsi kelompok menengah-atas—yang memiliki mobilitas tinggi untuk perjalanan wisata, makan di restoran, ataupun belanja daring. Sementara kelompok berpendapatan rendah justru kian mengalami tekanan.

Sebaliknya, kelompok menengah-bawah—yang kontribusinya paling dominan terhadap total konsumsi rumah tangga—kini mengalami tekanan. Secara kasat mata, hal ini dapat dibaca dari munculnya tren “downgrading” gaya hidup masyarakat. Sedangkan pada kelompok terbawah, konsumsi mereka masih cenderung resilien karena disokong oleh bantuan sosial (bansos) dan berbagai paket stimulus pemerintah.

"Sebagian masyarakat tetap mencatatkan pengeluaran, namun dengan cara menurunkan kualitas barang yang dibeli, mengurangi tabungan, atau memanfaatkan utang," terang Esther via aplikasi perpesanan kepada Tirto, Kamis (5/11/2026).

Esther juga mengafirmasi bahwa kenaikan outstanding paylater perbankan sebagai salah satu indikasi tekanan daya beli. Pasalnya, menurut dia, lebih dari 90 persen transaksi tersebut digunakan untuk keperluan konsumsi harian ketimbang modal produktif.

Dengan kata lain, lonjakan penggunaan fitur beli dulu bayar nanti itu tak semata karena ia menawarkan kemudahan dalam bertransaksi. Terlebih, pertumbuhannya juga diiringi oleh kenaikan angka kredit macet "Jika pendapatan masyarakat tidak membaik sementara beban cicilan dan bunga terus berjalan, ini bisa memicu gelombang gagal bayar yang justru akan menekan daya beli," sambung Esther.

Senada dengan Esther, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Ramli, meminta pemerintah berhati-hati membaca sinyal pemulihan ekonomi dari data pertumbuhan konsumsi BPS.

Sebab, jika mengacu pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), pertumbuhan konsumsi sejatinya hanya didorong oleh kelompok masyarakat menengah-atas dan atas yang berada di desil 9 dan 10.

Hemat Dipo, 80 persen populasi terbawah (desil 1 hingga 8) dengan pengeluaran di bawah Rp2 juta per kapita per bulan mengalami apa yang disebut sebagai low base effect. Artinya, jika pun terjadi kenaikan, konsumsi mereka secara nominal tetap tergerus oleh inflasi dan tingginya suku bunga.

Sementara itu, pertumbuhan outstanding utang masyarakat pada paylater perbankan maupun pindar harus dibaca sebagai sinyal berbahaya. Ia menduga, tengah terjadi fenomena makan utang karena tren upah riil Indonesia yang cenderung stagnan—bahkan turun—dalam beberapa tahun terakhir.

Pada saat bersamaan, populasi kelas menengah terus menyusut lebih dari 10 juta orang hingga tersisa sekitar 16 persen dari total populasi. Ia berkata, mereka yang turun kelas ini sangat rentan jatuh miskin ketika dihadapkan pada lonjakan biaya pendidikan, kesehatan, maupun kenaikan cicilan, sementara gaya hidup mereka belum sepenuhnya menyesuaikan.

"Tren gaji riil di Indonesia itu stabil, bahkan cenderung turun beberapa tahun terakhir. Jadi betul dari segi daya beli ini belum tentu benar-benar tergenjot, kalaupun tergenjot kemungkinan besar hanya kelas menengah-atas atau kelas atas," jelas Dipo.

Beban Struktural Kelas Menengah

Analis Ekonomi-Politik LAB 45, Jessica Arreta, menilai bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal III memang perlu dipandang lebih proporsional. Sebab, jika secara agregat, jelas bahwa distribusi pengeluaran PDB lebih ditopang oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi. Komponen ini tercatat memberikan sumbangsih sebesar 30,82 persen pada kuartal III-2026—naik dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 29,34 persen yoy, maupun periode sama tahun lalu yang sebesar 29,09 persen yoy.

Bahkan, jika dibedah lebih dalam, pertumbuhan investasi lebih didorong oleh sektor padat modal alih-alih padat karya yang mampu lebih banyak menyerap lapangan kerja. Ini, misalnya, terlihat dari total investasi sektor Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya yang mencapai 118,8 triliun atau 22,5 persen di kuartal III 2026—berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian Investasi.

Sementara itu, pertumbuhan pendapatan riil masyarakat justru hanya berkisar 2,7 persen pada 2026—berbanding terbalik dengan kenaikan inflasi pangan yang menyentuh 5,81 persen per Oktober 2026. Akibatnya, masyarakat terpaksa bertahan hidup dengan menguras tabungan, berutang, serta mengubah pola belanja lewat downgrading hingga fenomena lipstick effect, yaitu membeli barang konsumtif skala kecil seperti kopi kekinian atau kosmetik sebagai pelarian psikologis.

"Utang digital ini bukan lagi instrumen convenience semata, tetapi telah bergeser menjadi alat menutupi kebutuhan hidup ketika kas mereka tidak mencukupi," kata Jessica dalam keterangan tertulis kepada Tirto, Jumat (6/11/2026).

Jessica menilai, kondisi tersebut membuat kelas menengah saat ini terjepit secara struktural. Apalagi, tak seperti kelas bawah, mereka tak mendapatkan program bantuan pemerintah seperti program keluarga harapan (PKH). Sementara di saat bersamaan, kelompok ini berhadapan dengan kebijakan intensifikasi pajak yang dapat merambat pada kenaikan berbagai harga komoditas.

Memang, ia mengapresiasi langkah jangka pendek pemerintah untuk mendongkrak konsumsi melalui bantuan subsidi upah (BSU), rekening gratis, dan diskon libur natal dan tahun baru (nataru).

Namun, ia menilai pemerintah tetap perlu menambah stimulus lain berupa pengurangan beban pajak—misalnya, dengan menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) mengikuti pertumbuhan inflasi.

Pemerintah, menurutnya, juga perlu memperluas investasi di sektor padat karya untuk memperbesar kesempatan kerja dan menaikkan upah riil mereka. Selain itu, perlu ada program perlindungan ekstra bagi pekerja yang terdampak PHK. "Saran bagi pemerintah untuk tidak menjadikan kelas menengah sebagai sapi perah fiskal," tutup Jessica.