Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah membantah narasi yang menyebutkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia sedang mengalami pelemahan. Berdasarkan data terbaru, pemerintah mengklaim kondisi konsumsi domestik tetap kuat dan tumbuh di atas 5 persen sepanjang semester berjalan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajad Wibowo, mengatakan bahwa anggapan melemahnya daya beli adalah keliru. Klaim tersebut diperkuat oleh lonjakan transaksi digital dan tingginya aktivitas konsumsi di sektor-sektor tertentu.
“Jadi yang terjadi, itu bukan daya beli melemah. Enggak, sangat-sangat gak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan," ujar Drajad usai bertemu dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, di Kantor BPS, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Salah satu indikator utama ketahanan daya beli tersebut terlihat dari lonjakan transaksi pembayaran digital. Menurut data yang dihimpun pemerintah, pertumbuhan transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) melesat hingga menembus angka di atas 100 persen.
“Kalau transaksi QRIS meningkat drastis, itu kan nantinya memang banyak transaksi, banyak konsumsi. Jadi yang terjadi, itu bukan daya beli melemah,” ujarnya.
Terkait dinamika harga, pemerintah juga menyoroti karakteristik inflasi di dalam negeri yang lebih didorong oleh faktor pasokan (cost-push inflation), bukan karena melemahnya atau rendahnya permintaan (demand).
Tingginya permintaan masyarakat terhadap suatu komoditas yang tidak diimbangi pasokan memadai, seperti produk hortikultura atau barang impor menjadi pemicu utama kenaikan harga.
“Artinya apa? Pengendalian inflasi itu bisa dilakukan dengan mendorong supply. Jadi mungkin teman-teman akan berpikir, daya beli bagus tapi ternyata inflasinya cost-push. Jadi karena biaya beli bagus, supply-nya gak cukup, ya otomatis akhirnya terjadi inflasi,” kata Drajad.
Pergeseran Konsumsi ke Transportasi dan Hotel
Senada dengan pemerintah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa pelemahan yang dikeluhkan sebagian sektor riil, seperti alas kaki atau ritel konvensional, bukan disebabkan oleh turunnya daya beli, melainkan adanya pergeseran prioritas belanja masyarakat.
BPS mencatat pergeseran konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu. Masyarakat kini lebih banyak membelanjakan pendapatannya untuk sektor-sektor yang berkaitan dengan gaya hidup, mobilitas, pariwisata, serta rekreasi.
"Dari tahun kemarin kami sudah melihat ada indikasi pergeseran konsumsi, ini pergeseran konsumsi masyarakat. Jadi kalau tadi kita perhatikan konsumsi untuk restoran dan hotel, itu tumbuhnya di atas 6 persen. Dan konsumsi untuk sektor transportasi, karena ini menyangkut mobilitas masyarakat, itu juga tumbuh relatif tinggi," jelas Amalia.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Siti Fatimah
