Masuk tirto.id
tirto.id - Pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menjadi viral usai ia menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak memerlukan tenaga ahli gizi. Meski berujung–seperti biasa–minta maaf, celetukan ini tentu kontroversial dan memperlihatkan bagaimana penyelenggara negara meremehkan keahlian profesional.
Dalam sebuah forum dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bandung, Cucun sebelumnya berpendapat program gizi yang ditujukan langsung untuk masyarakat dan anak-anak sekolah tidak memerlukan standar profesional tinggi.
Kontroversi pun bermula ketika seorang ahli gizi dalam forum tersebut menyampaikan masukan konstruktif. Seorang ahli gizi mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) dapat menjalin kerja sama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) untuk memastikan kualitas dan standar gizi dalam pelaksanaan program MBG. Namun, usulan itu justru dianggap sebagai arogansi dan ditanggapi secara keras oleh Cucun.
Alih-alih menerima masukan selayaknya wakil rakyat, Cucun malah bertekad mengubah nomenklatur resmi “ahli gizi” dalam program MBG. Dia beranggapan, satu tenaga yang menangani gizi sudah cukup.
“Saya nggak suka anak muda arogan kayak gini, mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara Undang-Undang. [Orang] yang membuat kebijakan itu saya, nanti saya ajak rapat BGN, akan mengubah diksi daripada ahli gizi. Satu tenaga yang menangani gizi, tidak perlu ahli gizi. Cocok?” kata Cucun dalam potongan video yang beredar.
Dia juga menyinggung perihal jabatan struktural yang bisa diisi dengan orang yang tidak memiliki latar belakang yang sama. Cucun bahkan menyatakan rencana strategisnya untuk menggantikan peran ahli gizi.
Katanya, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) bisa melatih orang untuk mengawasi gizi. Bila perlu, anak-anak SMA cerdas, fresh graduate dilatih tiga bulan, lalu diberi sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai pengawas gizi.
Ahli gizi, Tan Shot Yen, menyebut lontaran Cucun ini sebagai pernyataan yang “ngaco”. Hal itu memperlihatkan bahwa Wakil Ketua DPR RI tak memahami profesi ahli gizi, padahal dengan slogan “bergizi” dalam MBG, justru kehadiran ahli gizi menjadi krusial.
“Ibarat pilot diganti dengan petugas darat yang dilatih simulasi 3 bulan tahu-tahu menerbangkan pesawat. Dia juga gak paham beda jabatan struktural dan fungsional,” kata Tan, memberi contoh ketika dihubungi reporter Tirto, Rabu (18/11/2025).
Salah satu bahaya jika jabatan ahli gizi MBG tidak diisi oleh tenaga dengan keilmuan gizi yakni menu makanan bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Ketika individu yang bukan ahli gizi tidak paham standar Angka Kecukupan Gizi (AKG), kebutuhan energi per jenjang usia, atau bahkan perhitungan gizi, maka menu makanan bisa jadi kekurangan protein atau tak memenuhi kecukupan energi.
Sikap Anti-Keahlian Elite Politik yang Berulang
Pengamat Politik, Kunto Adi Wibowo, menilai sikap anti keahlian dari DPR ini terjadi karena adanya perasaan ahli di kalangan mereka. Mereka seolah bisa membayar ahli dan percaya bahwa dengan modal finansial, semua bisa terbeli.
“Menurut saya ini akan bermasalah ketika elite politiknya kemudian mengabaikan sisi-sisi teknokratis. Sebagus apapun ide atau gagasan politik kalau nggak ada teknokrat-teknokrat yang kemudian mengawalnya juga akan percuma, nggak akan jadi apa-apa gitu. Ini yang menurut saya perlu difahami oleh politisi dan elite politik kita,” ujar Kunto kepada Tirto, Rabu (19/11/2025).
Padahal, sebagus apapun regulasi atau kebijakan publik yang dibangun, kalau tak ada ahli-ahli yang menjalankan atau mengevaluasinya maka tak akan punya dampak bagus seperti yang diharapkan. Peran ahli justru bisa memberikan peringatan pada setiap regulasi yang disusun maupun dijalankan.
Pada akhirnya, pernyataan Cucun seperti hanya menambah daftar panjang pejabat, termasuk anggota DPR lainnya yang juga sudah banyak melontarkan pernyataan merendahkan dan nirempati. Kunto bilang, DPR mestinya bisa belajar komunikasi publik, apalagi pada akhir Agustus 2025 lalu, celetukan-celetukan para anggota dewan sampai menyulut demonstrasi yang lebih besar.
Masyarakat tentu ingat bagaimana anggota DPR RI nonaktif, Ahmad Sahroni, sebelumnya sempat menyebut masyarakat yang menyerukan pembubaran DPR sebagai 'orang tolol sedunia'. Kemudian bagaimana anggota dewan nonaktif, Nafa Urbach, yang juga seolah memberikan dukungan terhadap tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan.
“Pak Cucun ini kan pimpinan ya, Wakil Ketua [DPR], yang menurut saya punya marwah yang besar dan dia salah satu Speaker of the House yang menurut saya ya harus menunjukkan kemampuannya sebagai juru bicara dari lembaga DPR,” kata Kunto.
Masalahnya, bukan cuman para wakil rakyat yang kata-katanya memicu kontroversi. Saat belum lama menjabat sebagai Presiden, Prabowo pun pernah berkelakar kepada jurnalis yang meliput sidang kabinet paripurna pada 22 Januari 2025. Saat itu, ia memposisikan hubungan jurnalis dengan pejabat publik seperti anak dan orang tua.
@officialtirtoid Presiden RI, Prabowo Subianto, bercanda mengusir awak media dari ruangan saat sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/01/2025). Candaan itu memancing tawa dari para menteri dengan Prabowo yang menyebut media sebagai anak muda. “Saya kira media ini masih muda, ya. Jadi ada hal yang kalau orang tua berbicara, anak-anak harus nunggu di luar,” sebut Prabowo. Penulis: Aldandi Gowawardhana Video Editor: Brenda Aurelia Produser: Dena Novita R #TirtoDaily#prabowo#wartawan
♬ original sound - TirtoID - TirtoID
Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) sudah menegaskan pernyataan tersebut merendahkan peran jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi sekaligus mengabaikan pemenuhan hak atas informasi.
Padahal, pers adalah elemen penting dalam menjamin hak atas informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 4 ayat (3) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan bahwa pers memiliki kebebasan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.
Hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Pers dalam hal ini menghubungkan ketiga unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan masyarakat. Dengan begitu, sungguh tidak sepatutnya Kepala Negara yang kedudukannya setara di dalam sistem demokrasi memandang rendah institusi yang menjadi elemen demokrasi lainnya.
Pola Serupa dengan Pemerintahan Trump?
Indonesia sayangnya tak sendirian. Pola meremehkan keahlian juga terlihat dalam berjalannya pemerintahan Amerika Serikat (AS), di bawah nahkoda Donald Trump. Mereka kerap kali mengabaikan saran ahli, baik itu terkait kebijakan kesehatan maupun bidang kerja pemerintah lainnya.
Pada Agustus lalu misalnya, seperti dilaporkan NPR, pemerintahan Trump membatalkan kontrak sekitar 500 juta dolar AS untuk mengembangkan vaksin berbasis mRNA yang melindungi negara dari ancaman virus.
Menteri Kesehatan AS saat ini, Robert F. Kennedy, menjelaskan keputusan tersebut dan mengatakan bahwa dia telah meninjau bukti dan memutuskan bahwa vaksin mRNA tidak bekerja dengan baik untuk penyakit pernapasan atas seperti COVID-19 dan flu. Ketimbang bermanfaat, Kennedy menyebut vaksin itu membawa lebih banyak risiko, sehingga mereka akan membatalkan kontrak-kontrak senilai ratusan dolar ini.
Seorang dokter anak yang memimpin Pusat Pengembangan Vaksin di Rumah Sakit Anak Texas, Peter Hotez, bahkan menyebut keputusan pemerintahan Trump ini mempromosikan agenda pseudosains mereka dan melemahkan biosekuriti bangsa.
"Teknologi mRNA, seperti semua bioteknologi lainnya, memiliki kekuatan dan kelemahan, tetapi untuk situasi pandemi dengan patogen baru yang sebelumnya tidak dikenal, atau untuk vaksin kanker dan imunoterapi, teknologi ini memiliki keunggulan tersendiri. HHS di bawah kepemimpinan Bapak Kennedy memberi tahu kita bahwa kita seharusnya tidak lagi bergantung pada pemerintah federal untuk inovasi dalam biomedis. Negara-negara bagian harus bekerja sendiri," ungkapnya, dikutip dari The Guardian.
Dalih-dalih yang dilontarkan Kennedy tentu bukan hal mengejutkan mengingat ia sendiri merupakan seorang anti vaksin yang juga menganut banyak teori konspirasi tentang berbagai topik, mulai dari Wi-Fi menyebabkan kanker, HIV atau human immunodeficiency virus yang disebut tidak benar-benar menyebabkan AIDS, sampai antidepresan yang dikaitkan dengan penembakan di sekolah.
Kennedy hanya menggenapi sosok Trump yang juga tidak jarang mengucap nasihat-nasihat tidak ilmiah, seperti melarang obat yang sebenarnya aman untuk ibu hamil, dan menyarankan agar vaksin anak ditunda. Ujung-ujungnya, berbagai kebijakan yang lahir dari pemimpin seperti ini pun turut mencerminkan skeptisisme terhadap sains.
Penulis: Fina Nailur Rohmah
Editor: Alfons Yoshio Hartanto
