Masuk tirto.id
tirto.id - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, mengatakan perlunya mereformasi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam aspek manajerial.
Hal ini merespons pejabat BGN yang mayoritas diisi oleh TNI, Polri, dan birokrat, bukan oleh orang-orang yang mumpuni di bidang gizi. Dengan begitu, Irma berharap BGN menunjuk pihak yang memang paham di bidang gizi untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program MBG.
“Ya harus ada kebijakan diri dari BGN untuk melakukan reformasi agar orang-orang yang duduk di sana betul-betul orang-orang yang memang memahami, ya memahami makan bergizi ini gitu,” kata Irma di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Irma pun berharap penunjukan seseorang untuk mengisi posisi strategis di BGN jangan sampai dilakukan dengan menyisipkan unsur balas budi di dalamnya. Pasalnya, dia menilai program MBG sebetulnya sangat penting karena bertujuan meningkatkan perkembangan otak anak di Indonesia.
“Jangan sekadar naruh orang karena orang itu memang harus ditaruh karena mungkin pernah berjasa dan lain sebagainya. Ini kasihan Pak Presiden loh, ini adalah program unggulan Pak Presiden dan sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk bisa meningkatkan pertumbuhan otak anak-anak bangsa kita,” imbuhnya.
Langkah itupun penting untuk dilakukan agar bisa menekan angka keracunan dalam program MBG ke depannya. Lalu, Irma pun juga meminta agar ke depannya proses rekrutmen BGN harus dilakukan secara transparan.
Adapun tiga posisi penting yang seharusnya ada di setiap SPPG, yakni keuangan, ahli gizi, dan kontrol makanan. Ketiga posisi itu, kata Irma, menentukan kualitas makanan yang disediakan.
“Kalau tiga SDM ini difungsikan dengan benar, rekrutmennya benar, artinya memang ahli gizi, kontroler makanan di bidang makanan, saya kira makanan di SPPG yang tidak baik yang mungkin mengandung sesuatu yang berbahaya, basi, dan lain sebagainya, itu enggak bakal keluar dari SPPG,” kata Irma.
Selain itu, ucapnya, penting juga untuk pemerintah agar melibatkan sejumlah instansi dalam pelaksanaan MBG, seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga dan dinas kesehatan di daerah. Irma juga mengusulkan agar disediakannya CCTV di setiap SPPG.
“CCTV memang harusnya ada. Tapi kalau untuk bisa sampai ke pusat itu memang sistemnya harus diatur oleh BGN. Enggak bisa SPPG melakukan itu. Itu harus dilakukan oleh pemerintah,” ucapnya.
Irma juga meminta BGN untuk bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memantau makanan yang akan diberikan kepada anak-anak. Hal ini untuk meminimalisir adanya makanan berbahan pestisida yang bisa dikonsumsi anak-anak.
“Sehingga tidak terjadi bahan-bahan pangan yang kemudian misalnya banyak mengandung pestisida. Contoh begini, kok bisa ya namanya buah semangka itu tiba-tiba membuat orang perutnya mual? Ya gimana enggak, kalau ketika dikonsumsi atau didistribusikan, itu enggak dicuci dulu,” ucap Irma.
Irma juga menanggapi rencana perekrutan chef atau koki MBG. Irma menyebut alangkah baiknya tak harus koki yang bersertifikasi, tetapi chef yang sudah memiliki pengalaman di bidang katering dengan skala besar.
“Kemudian (chef itu) disertifikatkan, dilegalkan, dan punya pengalaman kerja, itu juga akan dilihat,” ucap Irma.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Bayu Septianto
