Masuk tirto.id
tirto.id - Tim penyidik Polda Metro Jaya terpaksa menghampiri tersangka eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen (Purn) Firli Bahuri, saat sedang bermain bulu tangkis.
Langkah ini dilakukan penyidik guna mengonfirmasi ketidakhadiran mantan Ketua KPK tersebut dalam dua kali panggilan pemeriksaan berturut-turut terkait kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan yang dilakukannya terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
"Kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran Saudara FB (Firli) dalam 2 kali panggilan pemeriksaan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Budi membantah penyidik Polda Metro Jaya menangkap Firli Bahuri. Kepada penyidik, jelas Budi, purnawirawan Polri itu memastikan akan memenuhi panggilan selanjutnya.
"Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik," tutur Budi.
Dalam kasus gratifikasi dan pemerasan tersebut, Firli sudah menyandang status tersangka meskipun belum dilakukan penahanan. Pada proses terakhir, Firli mengabaikan panggilan penyidik yang seharunya dilakukan guna melengkapi berkas perkara sebagaimana petunjuk jaksa.
Penetapan Firli sebagai tersangka dilakukan usai penyidik memeriksa puluhan saksi. Beberapa di antaranya adalah SYL, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dan eks Wakil Ketua KPK M Jasin.
Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, menuturkan penetapan tersebut berdasarkan gelar perkara yang dilakukan penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri.
"Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata Ade di Mapolda Metro Jaya, Rabu (23/11/2023) malam.
"[Tindak pidana korupsi] berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji oleh PNS atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan hukum di Kementan RI kurun waktu 2020-2023," lanjutnya.
Firli pun dijerat pasal berlapis dalam perkara tersebut, yakni Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001. Lalu, Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 65 KUHP.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
