Masuk tirto.id
tirto.id - Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan merupakan salah satu pejabat negara yang memiliki popularitas tinggi di media sosial. Indikasinya, akun Instagram Menkeu RI yang dibuat setelah Purbaya dilantik untuk menggantikan Sri Mulyani meraup jumlah pengikut 1,23 juta dalam setahun menurut Instrack.app. Sementara di TikTok, jumlah pengikut Purbaya bahkan lebih besar, mencapai 2,33 juta.
Besarnya jumlah pengikut tersebut sejalan dengan tingginya perhatian publik terhadap Purbaya di ruang digital. Hal tersebut tercermin dari pemantauan Drone Emprit terhadap percakapan digital mengenai Purbaya sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025.
Peneliti Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid, mengatakan terdapat lebih dari 1 juta percakapan mengenai Purbaya dalam kurun waktu sekitar satu tahun. Dengan percakapan tersebar di berbagai platform: lebih dari 400 ribu percakapan di pemberitaan digital, Facebook sekitar 59 ribu, X (sebelumnya Twitter) lebih dari 300 ribu, YouTube lebih dari 100 ribu, Instagram sekitar 82 ribu, dan TikTok yang terpantau masuk kategori FYP sebanyak sekitar 21 ribu percakapan.
Tingginya percakapan tersebut juga diikuti engagement yang sangat besar, mencapai lebih dari 6 miliar engagement terhadap Purbaya dalam periode satu tahun. Menurut Rizal, angka tersebut merupakan data minimum, sebab Drone Emprit masih melakukan pengayaan data untuk periode Mei hingga September. Sehingga jumlah percakapan dan engagement sebenarnya berpotensi lebih besar.
“Ini angkanya cukup tinggi. Angka ini hanya bisa disaingi oleh MBG (Makan Bergizi Gratis), oleh Kopdes (Koperasi Desa) Merah Putih dan Pak Prabowo [Presiden Prabowo Subianto] sendiri,” bebernya kepada Tirto, Selasa (15/9/2026).
Popularitas Purbaya, kata Rizal, bahkan lebih tinggi dibandingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, Drone Emprit juga memantau percakapan terkait Purbaya yang lebih tinggi dari menteri-menteri lainnya.
Namun, yang menarik bukan sekadar seberapa banyak Purbaya diperbincangkan. Rizal mengatakan, sentimen publik terhadap Purbaya sebagai individu cenderung positif, mencapai lebih dari 54 persen. Sementara sentimen negatif hanya sekitar 34 persen.
Kondisi itu berbeda dengan sejumlah menteri lain yang pernah menjadi pusat perhatian di media sosial. Menurut dia, ketika figur seperti Bahlil Lahadalia atau Zulkifli Hasan ramai diperbincangkan, nada percakapannya cenderung negatif. Sebaliknya, percakapan mengenai Purbaya lebih banyak menunjukkan dukungan.
Dari Komunikasi "Koboi" Menuju Isu Kerakyatan
Drone Emprit juga menemukan bahwa percakapan mengenai Purbaya selama ini dominan didorong oleh akun-akun yang dinilai organik. Percakapan negatif terhadap Purbaya hanya terjadi pada beberapa momentum. Salah satu yang paling kuat muncul dalam enam jam pertama setelah Purbaya dilantik, terutama setelah pernyataannya mengenai aksi demonstrasi besar pada Agustus 2025 yang dinilai menggunakan gaya komunikasi “koboi”.
Namun, sentimen tersebut kemudian berubah menjadi positif setelah Purbaya menjalani serah terima jabatan dan mulai menyampaikan komunikasi publiknya sebagai Menkeu.
Tingginya jumlah pengikut dan engagement Purbaya tidak semata-mata lahir dari aktivitasnya di media sosial. Menurut Rizal, isu yang dibawa Purbaya juga relatif dekat dengan kehidupan masyarakat. Purbaya dinilai berhasil mengangkat isu ekonomi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami publik.
Berbeda dengan komunikasi pejabat ekonomi yang cenderung teknokratis, Purbaya lebih sering menggunakan bahasa sehari-hari dan menyampaikan pendapat secara spontan. Gaya tersebut membuat isu yang sebelumnya hanya beredar di kalangan elite ekonomi menjadi lebih mudah dikonsumsi masyarakat umum.
Selain itu, terdapat pula tokoh publik dan tokoh media sosial yang sebelumnya berada pada posisi berbeda dengan kebijakan Menteri Keuangan sebelumnya. Mereka kemudian memberikan apresiasi terhadap sejumlah pendekatan baru Purbaya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan keuangan negara.
Ketika Sentimen Kebijakan Mulai Bergeser Negatif
Namun, popularitas Purbaya sebagai individu mulai menghadapi tantangan ketika percakapan publik bergeser dari sosoknya menuju kebijakan yang dijalankan. Menurut Rizal, sejak pertengahan Juni, Juli, hingga Agustus 2026, percakapan mengenai Purbaya mulai bergeser dari persoalan personal menuju evaluasi atas kebijakan Kementerian Keuangan.
Perubahan tersebut membuat sentimen terhadap Purbaya ikut bergeser. “Ngomongin orangnya, positif. Ngomongin kebijakan, jadinya negatif,” imbuh Rizal.
Salah satu kritik yang banyak muncul berkaitan dengan kebijakan anggaran, termasuk persepsi bahwa sejumlah program pemerintah belum memberikan dampak yang cukup terasa bagi masyarakat. Percakapan publik juga mulai mempertanyakan janji dan target yang sebelumnya disampaikan Purbaya. Kritik tidak hanya diarahkan pada substansi kebijakan, tetapi juga pada persepsi bahwa kondisi masyarakat belum membaik sesuai ekspektasi yang dibangun.
Perubahan sentimen tersebut semakin terlihat pada periode Agustus hingga September 2026. Jika periode Agustus dan September digabung, sentimen negatif terhadap Purbaya mencapai 47,5 persen. Sementara sentimen positif berada di angka 50,3 persen.
Kenaikan sentimen negatif tersebut berlangsung secara bertahap, bukan terjadi dalam satu momentum tunggal. Salah satu pemicunya adalah pernyataan Purbaya mengenai keluhan sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang mengatakan tidak mampu membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) karena disebabkan pemangkasan alokasi transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
“Nah, itu dimulai dari situ. Lalu Perry Wajiyo mundur. Itu dianggap karena campur tangan Purbaya. Lalu Danantara, [masalah restitusi pajak] belum kelihatan, yang kelihatan [isu pengalihan utang proyek] Whoosh ke Kementerian Keuangan,” ungkap dia.
Untuk isu pajak, percakapan publik banyak berisi keluhan mengenai semakin banyaknya hal yang dianggap dikenai pajak. Salah satunya terkait wacana atau kebijakan pemungutan pajak penghasilan UMKM oleh marketplace.
“Jadi, enggak ada bedanya nih dengan Sri Mulyani,” kata Nova menggambarkan salah satu narasi yang muncul dalam percakapan publik.
Kontras Komunikasi: Purbaya vs Sri Mulyani
Gaya komunikasi yang lebih terbuka tersebut juga disebut memunculkan kritik, apalagi ketika mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyuarakan perbedaan pandangannya dengan lembaga lain. Kritik pedas Purbaya soal Danantara, Bank Indonesia, maupun Bea Cukai dan Pajak adalah beberapa contohnya.
Menurut dia, sebagian publik menilai seorang Menkeu seharusnya tidak mengumbar ketidaksepakatan atau konflik internal kepada masyarakat.
“Kalau dia memang pemimpin, ya ngapain disampaikan ke publik?” katanya.
Sebaliknya, Sri Mulyani dinilai lebih berhati-hati dan teknokratis dalam berkomunikasi. Akibatnya, kontroversi yang muncul juga lebih sedikit.
Namun, kehati-hatian tersebut bukan berarti tidak menghasilkan perubahan kebijakan. Nova mencontohkan ketika Sri Mulyani mengambil sikap atas persoalan barang yang tertahan di Bea Cukai dan dibutuhkan untuk anak sekolah. Menurut dia, pendekatan Sri Mulyani lebih banyak diarahkan pada penyelesaian masalah dan perubahan aturan.
Dengan pola tersebut, ketika publik membicarakan Sri Mulyani, pembicaraan mengenai sosoknya cenderung langsung melekat dengan Kementerian Keuangan, APBN, utang, dan kebijakan fiskal.
Sementara pada Purbaya, kedua percakapan tersebut justru cenderung terpisah. Kondisi tersebut membuat Nova menilai popularitas Purbaya di media sosial tidak dapat secara otomatis digunakan sebagai indikator meningkatnya kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan.
“Kayaknya tidak bisa begitu secara bacanya,” ujarnya.
Sorotan Pasar Atas Konsistensi Pesan Fiskal
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pada konferensi pers APBN KiTa edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1/2026). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Dihubungi Tirto, Head of Research and Chief Economist PT Miare Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, menilai pernyataan Menteri Keuangan memiliki bobot lebih besar dibandingkan pejabat ekonomi lainnya karena Menkeu dianggap sebagai representasi langsung dari komitmen fiskal negara.
“Secara hierarki pengaruh ke pasar, pernyataan Menteri Keuangan biasanya punya bobot paling berat dibanding pejabat ekonomi lain, karena Menkeu adalah representasi langsung dari komitmen fiskal negara,” kata Rully, dikutip Selasa (16/9/2026).
Karena itu, persoalan bagi pasar bukan semata-mata apakah seorang menteri komunikatif atau populer. Hal yang lebih penting adalah konsistensi pesan yang disampaikan.
Rully mengatakan ada tiga hal yang sangat sensitif bagi pasar. Pertama, pernyataan yang menyentuh komitmen defisit terhadap batas 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Kedua, pernyataan spontan atau di luar naskah resmi yang dapat membuat investor kesulitan membedakan antara opini pribadi pejabat dengan kebijakan resmi pemerintah.
“Yang paling sensitif buat pasar bukan cuma soal apa yang disampaikan, tapi konsistensinya,” ujarnya.
Ketiga, sinyal yang tidak selaras antarpejabat ekonomi. Perbedaan nada antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Istana dalam merespons satu isu dapat dibaca pasar sebagai tanda inkonsistensi kebijakan.
Pandangan serupa disampaikan ekonom sekaligus peneliti CORE Indonesia, Dipo Ramli. Menurutnya, komunikasi Menteri Keuangan dan Bank Indonesia memang sangat diperhatikan pelaku pasar. Bahkan, pengaruh komunikasi terhadap pasar tidak hanya ditentukan oleh isi pernyataan, tapi juga nada, ekspresi, dan cara seorang pejabat menyampaikan pesan juga dapat menjadi bagian dari pembacaan pasar.
Namun, Dipo menilai persoalan Purbaya tidak tepat jika hanya dijelaskan melalui label “koboi” atau gaya komunikasi yang spontan. Faktor yang lebih menentukan adalah kredibilitas.
Dipo menjelaskan, ketika seorang pejabat pertama kali menyampaikan suatu proyeksi, pasar mungkin masih percaya. Namun, apabila prediksi atau sinyal yang diberikan berulang kali tidak sesuai dengan perkembangan aktual, kredibilitas pejabat tersebut dapat menurun.
Ia mencontohkan pernyataan Purbaya mengenai pasar saham yang dikenal dengan istilah “serok-serok”. Menurut dia, persoalannya bukan semata-mata karena pernyataan tersebut optimistis, melainkan karena narasi optimistis yang terlalu sering digunakan dapat kehilangan daya pengaruh apabila tidak diikuti hasil yang sesuai ekspektasi.
“Jadi bukan masalah koboi atau nggak koboi ya. Kayaknya kalau itu lebih mungkin politik atau media. Tapi sebenarnya karena kredibilitasnya sudah habis di akhir periodenya,” kata Dipo, Selasa (15/9/2026).
Seorang Menteri Keuangan idealnya tetap menyampaikan pandangan berdasarkan data. Pernyataan optimistis sebenarnya tidak menjadi persoalan selama memiliki dasar dan tidak digunakan terlalu berulang sehingga akhirnya mengurangi kredibilitas pembicara. Meski begitu, dia menegaskan bahwa pernyataan Purbaya soal “serok-serok” saham atau proyeksi lainnya tidak didasari oleh data.
“Bukan masalah on the spot atau tidak. Kalau itu sih tidak ada masalah,” imbuhnya.
Dipo juga menilai ada persoalan yang lebih mendasar daripada gaya komunikasi, yakni belum kuatnya economic leadership dan blueprint ekonomi pemerintah secara keseluruhan. Menurutnya, ketika belum terdapat rencana yang solid mengenai bagaimana pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi, pernyataan Menteri Keuangan yang muncul secara langsung di ruang publik dapat berpotensi menimbulkan kebingungan mengenai arah kebijakan.
Dalam kondisi tersebut, ketika Menteri Keuangan mengambil peran komunikasi yang sangat besar mengenai berbagai isu ekonomi, ia dapat masuk ke wilayah yang sebenarnya merupakan ranah kebijakan lembaga lain.
“Misalnya, kemarin rupiah lemah. Ini ngomongin masalah fiskal atau moneter ya? Sebenarnya, ya ekonomi keseluruhan. Mestinya ya [yang disorot] Menko Perekonomian. Jadi, yang karena itu nggak ada role kepemimpinan di situ, Pak Purbaya ngambil role itu kan? Nah, kadang-kadang dia salah, karena bukan bidangnya juga si,” jelas Dipo.
Senggolan Politik: Dari Pramono Anung hingga Legacy Jokowi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjalan usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.
Sensitivitas komunikasi Menteri Keuangan tidak hanya berada di pasar. Gaya komunikasi seorang Menkeu juga dapat membawa konsekuensi politik, terutama ketika pernyataannya menyentuh kepentingan lembaga, elite, atau kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai gaya komunikasi Purbaya yang blak-blakan memang berhasil meningkatkan popularitasnya. Namun, gaya tersebut juga memiliki risiko ketika diterapkan oleh pejabat yang memegang posisi strategis dalam pengelolaan keuangan negara.
“Purbaya punya gaya komunikasi yang menarik secara politik. Dia berani bicara apa adanya dan tidak terlalu birokratis, sehingga mudah mendapat perhatian publik. Tetapi sebagai Menteri Keuangan, setiap pernyataan memiliki konsekuensi yang lebih besar. Pasar bisa membacanya sebagai sinyal kebijakan, sementara elite politik bisa membacanya sebagai sikap politik,” ujar Arifki.
Menurut Arifki, salah satu contoh terlihat ketika Purbaya terlibat perdebatan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai obligasi daerah.
Secara substansi, perdebatan tersebut berada dalam ranah kebijakan fiskal. Namun, menurut Arifki, posisi Pramono sebagai salah satu figur penting PDIP membuat polemik tersebut memiliki dimensi politik yang lebih luas.
“Secara tidak langsung, perdebatan dengan Pramono bisa terbaca sebagai gesekan dengan PDIP. Jadi, isu yang awalnya teknokratis bisa berkembang menjadi isu politik,” katanya.
Arifki juga menyoroti ketika Purbaya menyampaikan pandangan mengenai persoalan utang proyek Whoosh. Menurutnya, isu tersebut memiliki sensitivitas politik karena proyek kereta cepat tersebut lekat dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Arifki menilai, perbedaan pandangan di dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar. Namun, ketika perbedaan tersebut berlangsung secara terbuka, publik dapat menangkap kesan adanya perbedaan kepentingan atau tarik-menarik kewenangan.
“Publik akhirnya bisa menangkap kesan adanya perbedaan kepentingan atau tarik-menarik kewenangan di dalam pemerintahan. Padahal, pemerintah membutuhkan satu pesan yang solid, terutama dalam isu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara,” katanya.
Di sinilah terdapat paradoks dari gaya komunikasi Purbaya. Semakin blak-blakan seorang pejabat, semakin mudah ia mendapatkan popularitas karena publik merasa memperoleh informasi secara langsung. Namun, semakin strategis jabatan yang dipegang, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga stabilitas komunikasi.
“Popularitas publik dan stabilitas pemerintahan itu tidak selalu berjalan beriringan. Menteri Keuangan harus menjaga kepercayaan pasar sekaligus menjaga koordinasi politik di dalam pemerintahan,” ucap dia.
Era Baru Kemenkeu: Suahasil Nazara yang Lebih "Predictable"
Dalam konteks pergantian Menteri Keuangan, perhatian pasar kini beralih kepada Suahasil Nazara yang menggantikan Purbaya. Ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli menilai, keunggulan awal Suahasil bukan karena pasar sudah mengetahui seluruh kebijakannya, melainkan karena profilnya membuat arah kebijakannya relatif lebih mudah diprediksi.
Suahasil merupakan birokrat lama Kementerian Keuangan yang pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan dan memimpin Badan Kebijakan Fiskal. Latar belakang tersebut, menurut Dipo, membuat pasar memiliki referensi mengenai cara kerja dan karakter kebijakannya.
“Bukan suka atau tidak suka. Mungkin itu dia. Oh, ini kayaknya orangnya bisa diprediksi,” kata Dipo.
Pasar memang belum dapat menyimpulkan apakah kebijakan Suahasil akan disukai atau tidak. Namun, setidaknya terdapat ekspektasi bahwa komunikasi dan kebijakannya akan lebih terukur.
“Kayaknya dengan diganti si Suahasil ini memang dia lebih hati-hati. Dia orang lama, orang dalam. Jadi mungkin bukan gaya komunikasi, tapi dia kayaknya bakal lebih predictable,” ujarnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Siti Fatimah
