tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, bersiap mengambil alih 60 persen saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sekaligus mengalihkan pengelolaannya dari lagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Proses penyerahan kelembagaan KCIC dari Danantara ke Kementerian Keuangan ditargetkan rampung pada pertengahan September 2026.
"Jadi, pembahasan yang pertama adalah kereta api cepat Jakarta-Bandung, ini kan diserahkan dari Danantara, kasih ke Kementerian Keuangan, prosesnya akan kita percepat, mungkin pertengahan bulan ini sudah clear. Pertengahan September sudah akan clear ya itu," ungkapnya kepada awak media di selasar Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Skema Pembayaran Utang KCIC Melalui Dua SMV
Dengan peralihan ini, utang KCIC juga praktis akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang KCIC tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebab, utang KCIC nantinya akan ditanggung oleh Special Mission Vehicle (SMV) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Sayangnya, Purbaya enggan mengungkap apa saja dua SMV yang akan menanggung utang Whoosh tersebut karena hingga saat ini masih dalam pembahasan.
"SMV kan punya untung juga kan, sebagian kita biarkan ke situ keuntungannya. Kira-kira begitu gambaran kasarnya," sambung dia.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga memastikan bahwa investor China yang memegang 40 persen saham KCIC masih bersedia melanjutkan rencana pengembangan kereta cepat, bahkan hingga ke Surabaya.
"60 persen [saham] kasih ke kita, 40 persen yang lain masih ada di China juga sepertinya, mereka masih mau melanjutkan proyek ini dan mungkin kalau diurus, kita akan perpanjang ke arah Jawa Timur sana," kata dia.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id







































