Masuk tirto.id
tirto.id - Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara datang ketika hubungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah diwarnai polemik soal dividen BUMN Rp120 triliun.
Purbaya sebelumnya menyebut dana Danantara dapat dimanfaatkan sebagai cadangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, pernyataan itu dibantah CEO Danantara Rosan Roeslani yang menyebut belum pernah ada pembahasan internal maupun lintas kementerian mengenai pengalihan keuntungan dalam jumlah tersebut.
Di tengah pergantian pucuk pimpinan Kemenkeu yang mengejutkan publik dan pasar, polemik tersebut pun kembali menjadi perhatian. Ekonom Bright Institute, Andri Perdana, menilai ketegangan antara Purbaya dan Danantara terkait dividen Rp120 triliun menjadi salah satu faktor yang patut diperhitungkan dalam melihat pergantian Menteri Keuangan.
Menurut Andri, posisi Kemenkeu dalam polemik tersebut juga tidak terlepas dari pengambilalihan portofolio bermasalah dari Danantara. Salah satunya PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), perusahaan yang memegang saham Indonesia dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Menurut dia, pengambilalihan tersebut semestinya diikuti komitmen Danantara untuk menyetorkan dividen ke APBN. Tanpa tambahan penerimaan tersebut, kesepakatan itu justru berpotensi menambah beban Kemenkeu karena pemerintah harus menanggung persoalan dari portofolio yang dialihkan.
“Kecuali Pak Purbaya dijanjikan agar Danantara akan menyetor dividen ke APBN, yang mana akan sangat menyelamatkan Menkeu terutama dari batas defisit 3 persen,” tuturnya.
Jika dividen tersebut tidak masuk ke kas negara, ruang fiskal pemerintah untuk menjaga defisit APBN tentu menjadi lebih terbatas. Menurut Andri, kondisi itu membuat setoran Rp120 triliun menjadi penting bagi Kemenkeu, terutama untuk menjaga defisit tetap di bawah batas 3 persen PDB.
"Jadi setelah Kemenkeu menerima 'sampah' dari Danantara, saya rasa akan sangat tragis kalau Kemenkeu tidak jadi mendapatkan dividen Rp120 triliun untuk menyelamatkan defisit APBN,” tuturnya.
Sementara itu, Managing Director Research Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su, memandang eskalasi konflik koordinasi kebijakan dan kontribusi dana menjadi alasan utama Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil langkah tegas dengan menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru.
Ia menilai, di tengah meningkatnya friksi terkait target pendapatan, pelaksanaan anggaran negara, dan koordinasi kebijakan, termasuk perdebatan mengenai transfer dana negara dan kontribusi dari Danantara, Suahasil dianggap sosok yang paling pas untuk meredam kekhawatiran publik.
"Untuk membantu memulihkan kepercayaan pasar dan menstabilkan manajemen makro-fiskal, Presiden Prabowo akhirnya membuat keputusan untuk menunjuk Suahasil Nazara, seorang ahli fiskal internal yang berpengalaman,” ujarnya.
Suahasil Jamin Keberlanjutan Kebijakan
Menanggapi ketidakpastian yang timbul, Menteri Keuangan Suahasil Nazara bergerak cepat meredam spekulasi pasar. Usai dilantik berdasarkan Keppres 97/P/2026, Suahasil meyakinkan bahwa seluruh program dan kebijakan fiskal yang telah dirancang Purbaya akan terus dilanjutkan tanpa ada perubahan mendadak.
Suahasil menegaskan seluruh jajaran Kemenkeu berada dalam kondisi solid dan siap menjaga ritme kerja. "Bagi Kementerian Keuangan, ini adalah melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan. Solid semua? Melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan, kita bukan masalah berubah-berubah,” ujar Suahasil saat sambutan perdana sebagai Menkeu di kantor Kemenkeu, Senin (14/9/2026).
Ia memaparkan, arahan utama Presiden Prabowo adalah memastikan instrumen APBN bekerja maksimal untuk mendorong perekonomian nasional melalui berbagai jalur pengeluaran negara, investasi, hingga ekspor.
"Dapat tugasnya adalah menjaga keuangan negara, memastikan keuangan negara kita akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang menstabilkan ekonomi kita, bermanfaat paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” jelasnya.
Sinyal kontinuitas yang diutarakan Suahasil mendapat perhatian dari para pelaku industri keuangan. Lead Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Irman Faiz, menilai penunjukan Suahasil yang telah menjabat sebagai Wakil Menkeu sejak 2019 memberikan jaminan kontinuitas sehingga meminimalkan risiko transisi.
"Kami melihat reshuffle ini sebagai sinyal keberlanjutan fiskal daripada perubahan rezim fiskal Indonesia. Latar belakang teknokratis Suahasil memberikan kontinuitas institusional bagi pengelolaan APBN," tulis Irman Faiz dalam laporan Flash Note Bank Danamon.
Meski demikian, Faiz menggarisbawahi tantangan berat yang menanti Menkeu baru, terutama dalam memadukan target pertumbuhan tinggi pemerintah sebesar 6,0 persen dan defisit 2,40 Pers PDB pada 2027. Sementara itu, pihaknya sendiri mematok proyeksi pertumbuhan lebih konservatif di angka 5,1 persen dengan defisit APBN sekitar 2,75 persen PDB.
Selain itu, ujian jangka pendek bagi Suahasil adalah pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Purbaya sebelumnya telah melakukan penempatan dana SAL di bank-bank pemerintah untuk mendongkrak kredit yang nilainya Rp400 triliun. Irman Faiz mengingatkan agar penggunaan SAL dikembalikan pada fungsi utamanya.
"Pengelolaan kelebihan kas negara (SAL) akan menjadi ujian kebijakan penting dalam jangka pendek. SAL pada dasarnya harus tetap menjadi penyangga fiskal dan bukan sumber permanen bagi likuiditas perbankan. Setiap normalisasi penempatan dana harus dilakukan secara bertahap, terprediksi, dan terkoordinasi dengan Bank Indonesia guna meminimalkan tekanan likuiditas serta biaya dana," paparnya.
Tantangan Disiplin Fiskal
Adapun, perspektif lain disampaikan oleh Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi. Menurutnya, keputusan pencopotan Purbaya tidak bisa serta-merta diartikan sebagai bentuk kegagalan kinerja. Rekam jejak Purbaya mencatatkan pertumbuhan ekonomi semester I sebesar 5,45 persen, lonjakan pendapatan negara hingga 21,3 persen per Juli, serta defisit APBN yang terjaga di level 0,91 persen PDB.
Pergantian ini, menurut Syafruddin, lebih mencerminkan keputusan politik Presiden untuk mengubah gaya koordinasi ekonomi di tengah penumpukan tekanan eksternal dan beban fiskal, seperti beban bunga utang yang mencapai Rp650,3 triliun, rencana utang baru Rp671 triliun, serta gejolak harga minyak dunia.
Pasar sendiri merespons transisi ini secara reaktif: IHSG sempat terkoreksi lebih dari 2 persen sebelum akhirnya rebound, sementara nilai tukar rupiah tertekan menuju level Rp17.699 per dolar AS.
“Risiko negatif muncul jika investor membaca pergantian kedua Menkeu dalam setahun ini sebagai tanda bahwa disiplin fiskal tunduk pada target pertumbuhan dan program belanja. Persepsi itu dapat menaikkan premi risiko, yield SBN, dan memicu arus keluar modal," kata Syafruddin.
Syafruddin menekankan bahwa kapasitas teknis Suahasil sebagai ekonom publik alumni Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Wamenkeu memang tidak diragukan, namun tantangan terbesarnya adalah keberanian untuk tetap independen dari tekanan politik.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
