Indeks Suahasil Nazara

Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan anggaran sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Selain menjalankan program prioritas, pemerintah perlu memperluas belanja negara yang dapat mendukung investasi dan meningkatkan kapasitas produktif.

Selain gaji dan tunjangan profesi guru, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) secara langsung ke rekening penerima.

Pemerintah memandang kawasan tersebut memiliki potensi besar tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan daerah.

Suahasil mengaku sedang merancang integrasi data dan sistem transfer agar pembayaran pensiun dapat dieksekusi secara langsung dari RKUN pada 2027.

Menkeu Suahasil Nazara menetapkan fokus kerja tiga wakilnya: Juda Agung di sektor keuangan, Nurkholis di penerimaan, dan Luky Alfirman di belanja.

Pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp494,3 triliun hingga September 2026, setara 59,4 persen dari target APBN sebesar Rp832,2 triliun.

Realisasi anggaran MBG mencapai Rp153,2 triliun hingga September 2026, menjangkau 57 juta penerima manfaat melalui 27.485 SPPG.

Penyempitan spread ini jadi kunci ketahanan arus modal masuk ke Indonesia, baik melalui SBN maupun SRBI.

Dividen Danantara tidak masuk RAPBN 2027. Menkeu Suahasil mendorong kolaborasi Danantara dan APBN untuk mengejar pertumbuhan investasi 7 persen.

Suahasil tidak pernah menyatakan informasi demikian dan tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan narasi tersebut.

Permintaan itu diajukan ke Menkeu untuk menambah jumlah polisi hutan menjadi 70.000 orang, dari yang kini hanya sebanyak 4.500 orang.

Bea Cukai mencatat penerimaan Rp240,28 triliun hingga September 2026, setara 71,51 persen target APBN dan tumbuh 8,57 persen secara tahunan.

Dirut BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, membeberkan suntikan dana itu sangat krusial untuk menutup defisit arus kas. 

Menkeu Suahasil Nazara membahas dukungan anggaran dan draft Perpres URI bersama Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto untuk memperkuat pendidikan dan SDM.

Suahasil mengingatkan pengelolaan dana BLU di bawah Kemenkeu perlu diimbangi dengan kemampuan mendapatkan pendapatan untuk kegiatan operasional.

Pemerintah masih memiliki hak tagih terhadap para debitur yang menerima kewajiban dalam skema BLBI.

Suahasil Nazara memastikan cicilan pembiayaan KDKMP Rp37,7 triliun yang jatuh tempo 25 September 2026 telah dianggarkan dalam APBN.

Menkeu Suahasil Nazara menyebut insentif pajak 2026 diperkirakan mencapai Rp576 triliun atau 2,2 persen dari PDB.

Suahasil memastikan saat ini penagihan piutang kepada para obligor dan debitur dikomandoi Kemenkeu.