Masuk tirto.id
tirto.id - Harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite melonjak tajam hingga menyentuh kisaran Rp18.000 per liter sejak April 2026.
Pemerintah memastikan selisih harga tersebut tetap ditanggung sepenuhnya melalui alokasi subsidi dan kompensasi energi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga harga jual di tingkat konsumen tidak mengalami kenaikan.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara memaparkan, harga keekonomian BBM beroktan 90 tersebut sejatinya sempat stabil berada sedikit di atas Rp10.000 per liter sepanjang 2024 hingga Maret 2026, sebelum tren kenaikan harga energi global melebarkan disparitas harga jualnya.
"Komponen energi tidak dinaikkan oleh pemerintah. Kita lihat dulu gambar yang di tengah. Gambar di tengah itu yang atas adalah Pertalite harganya Rp10.000, sementara harga keekonomiannya adalah yang grafik merah," ujar Suahasil, dalam konferensi pers APBN KiTA, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
"Kita lihat selama 2024, 2025, dan sampai dengan bulan Maret 2026, harga keekonomian itu hanya sedikit di atas harga Rp10.000. Dan itu ditanggung, selisih harganya oleh pemerintah," sambungnya.
Namun, pelebaran jarak antara harga jual eceran dan biaya keekonomian terjadi secara signifikan memasuki kuartal II-2026. Kondisi inilah yang memicu peningkatan kebutuhan anggaran negara guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat.
"Mulai bulan April, mulai meningkat. Ini yang meningkatkan anggaran, kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi," katanya.
Tren serupa terjadi pada komoditas solar bersubsidi yang dipatok pada harga eceran Rp6.800 per liter.
Suahasil menjelaskan bahwa pergerakan harga keekonomian solar mulai merangkak naik sejak Maret 2026, yang seluruh selisihnya juga ditutup menggunakan kas negara.
"Untuk solar kira-kira seperti gambar yang di bawah. Harga keekonomiannya, maaf, dari solar itu Rp6.800. Harga keekonomiannya ada yang atas Rp6.800, namun relatif cukup dekat. Namun mulai bulan Maret, dia mulai meningkat ke atas," jelas dia.
Suahasil menegaskan, intervensi APBN difungsikan sebagai peredam kejut agar masyarakat terhindar dari dampak lonjakan harga energi internasional.
Seluruh subsidi dan kompensasi tersebut bersumber dari penerimaan pajak masyarakat.
"Selisih harganya, Pertalite maupun solar ini ditanggung oleh APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak," ujarnya.
"Makanya tadi saya juga berterima kasih kepada para pembayar pajak Indonesia. Karena kita semua yang menanggung subsidi dan kompensasi tersebut," kata Suahasil.
Di luar komoditas BBM, APBN turut mengucurkan subsidi dan kompensasi untuk aneka kebutuhan dasar publik lainnya, seperti tarif listrik, LPG tabung 3 kg, pupuk bersubsidi bagi sektor pertanian, hingga selisih bunga pinjaman program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Masih ada untuk subsidi dan kompensasi elektrik. Masih ada subsidi dan kompensasi untuk LPG. Masih ada subsidi untuk pupuk. Masih ada subsidi untuk bunga, selisih bunga, Kredit Usaha Rakyat," tuturnya.
Secara kumulatif, realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi per kuartal IV-2026 ini telah menembus angka sekitar Rp400 triliun. Penyaluran volume LPG tercatat mencapai 6,5 juta ton atau tumbuh 2,3 persen secara tahunan, sementara subsidi tarif listrik telah dinikmati oleh sekitar 43,5 juta pelanggan rumah tangga dan usaha mikro.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Mochammad Fajar Nur
