Masuk tirto.id
tirto.id - Harga mayoritas bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi diprediksi melonjak hingga 11 persen pada Oktober 2026. Kenaikan ini dipicu harga minyak mentah dunia jenis Brent yang kembali menembus 100 dolar AS per barel serta meningkatnya harga patokan minyak olahan di pasar Singapura (Mean of Platts Singapore/MOPS).
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, mengatakan proyeksi harga BBM Oktober sudah terbentuk berdasarkan pergerakan harga pasar pada periode sebelumnya.
"Harga Oktober sudah terkunci oleh data pasar 25 Agustus-24 September. Pertamax Green 95 dan Turbo naik sekitar 9-11 persen, Dexlite dan Pertamina Dex sekitar 5-6 persen, Pertamax kemungkinan ditahan," terang Yayan dalam pernyataan tertulis kepada media, Senin (28/9/2026).
Menurut Yayan, meski harga Pertamax diperkirakan tidak berubah di SPBU, harga berdasarkan formula telah mencapai Rp18.350 per liter. Selisih harga tersebut membuat beban yang ditanggung Pertamina semakin besar jika harga Pertamax tetap dipertahankan.
Apalagi, di saat bersamaan, nilai tukar rupiah turut mengalami pelemahan. Sejak turun ke level Rp17.511 per dolar AS, mata uang Garuda kembali terpukul dan mendekati level Rp18.000 per dolar AS. Mengutip Bloomberg, rupiah ditutup di level Rp17.978 pada hari ini, turun 75 basis poin atua 0,42 persen dibandingkan hari sebelumnya. Sementara sejak awal tahun (year to date/ytd), rupiah telah mengalami depresiasi sebesar 7,78 persen.
"Karena Pertamax termasuk BBM umum yang tidak mendapat kompensasi APBN, selisih terhadap harga formula (Rp2.400 per liter) ditanggung Pertamina: sekitar Rp1,06 triliun per bulan bila ditahan lagi pada Oktober (volume sekitar 14.200 kiloliter per hari). Dengan harga pasar hari ini, angkanya naik ke sekitar Rp1,4 triliun per bulan," jelas Yayan.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bakhtiar, turut menyoroti kenaikan harga minyak yang terjadi bersamaan dengan pelemahan rupiah. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada inflasi, biaya transportasi dan logistik, serta tekanan terhadap industri.
"Dampak lanjutannya bisa inflasi, biaya transportasi dan logistik naik, harga barang-barang naik, dan industri akan tertekan. Bahkan bisa jadi akan merembet jadi masalah sosial," tulis Bisman kepada Tirto, Senin (28/9/2026).
Meski demikian, menurut Bisman, kenaikan harga BBM nonsubsidi tetap bergantung pada keputusan pemerintah dan badan usaha dengan mempertimbangkan berbagai faktor.
Dia meminta pemerintah memperhatikan tiga aspek dalam menghadapi kondisi tersebut, yakni stabilitas harga BBM, kesehatan APBN, dan daya beli masyarakat. Dalam jangka pendek, pemerintah dinilai perlu memastikan subsidi lebih tepat sasaran, sementara penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan secara bertahap dan transparan.
"Ini tiga hal penting yang harus aman. Dalam jangka pendek, subsidi atau kompensasi perlu diarahkan semakin tepat sasaran. Sementrara penyesuaian BBM nonsubsidi sebaiknya dilakukan secara bertahap dan transparan agar tidak terjadi lonjakan harga mendadak," pungkas Bisman.
Penulis: Mukhtar Abdullah
Editor: Hendra Friana
