Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, melaporkan perkembangan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026), seraya mengungkap adanya potensi kenaikan biaya haji pada 2027.
"Kami akan melaporkan tentang perkembangan pembahasan BPIA biaya penyelenggaraan ibadah haji dan juga karena ini undang-undang pengelolaan keuangan haji sedang diproses di DPR juga kita akan mengarahkan direktif presiden tentang ini," kata Irfan saat tiba di Istana.
Irfan menjelaskan bahwa kenaikan total biaya operasional haji tahun 2027 sulit dihindari akibat lonjakan harga bahan bakar penerbangan (avtur) serta dinamika geopolitik global.
"Kalau biaya penyelenggaraan, biaya totalnya insya Allah pasti naik karena dari segi avtur pun sudah luar biasa kenaikannya," kata dia.
Selain harga avtur, kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah turut menjadi faktor penting yang memengaruhi kalkulasi biaya dan dilaporkan langsung kepada Presiden.
"Ya, turun karena kemarin belum ada situasi geopolitik Timur Tengah yang luar biasa ini. Makanya saya lapor kepada beliau tentang perkembangan terakhir," ujarnya.
Kendati berpotensi naik, Irfan menegaskan pemerintah berupaya mencari formula dan skema pembiayaan terbaik agar penyesuaian biaya tersebut tidak memberatkan jemaah haji.
"Tapi kita akan berusaha mencari, makanya saya tadi minta arahan presiden bagaimana kita bisa tidak terlalu meberatjan kepada Jemaah," ujarnya.
Saat ini, Kementerian Haji dan Umrah bersama Panitia Kerja (Panja) DPR RI masih merumuskan besaran riil BPIH, berbarengan dengan proses revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
"Ini yang akan kita laporkan, mungkin nanti kita mengarahkan arahan beliau. Kita sudah panja DPR dengan kita sudah hampir satu bulan membicarakan," ujarnya.
Terkait nominal maupun persentase kenaikan biaya haji 2027, Irfan belum dapat memerincinya secara detail karena masih dalam tahap finalisasi bersama legislatif.
"Nanti, nanti kita sampaikan. Kita sedang diskusi terus dengan DPR tentang angkanya," kata Irfan.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Hendra Friana
