Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, memastikan anggaran pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) telah tersedia dalam APBN 2026, bahkan telah dialokasikan sejak awal penyusunan APBN 2026.
Namun, pencairan dana tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan progres pembangunan fisik serta hasil verifikasi dan validasi.
Tidak hanya itu, Kementerian Keuangan kini juga menunggu penyelesaian pembangunan gerai Koperasi Merah Putih beserta proses pemeriksaan sebelum melakukan pembayaran.
"Anggaran pembangunan KDMP yang telah tersedia sejak awal APBN 2026 akan kita pastikan pembayarannya sesuai dengan tata kelola setelah proses pembangunan, proses verifikasi, proses validasi yang sekarang sedang dilakukan itu tuntas," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober 2026 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Dia menjelaskan, Kemenkeu siap memproses pembayaran secara bertahap berdasarkan tagihan yang diajukan setelah pembangunan gerai selesai dan dinyatakan memenuhi proses verifikasi serta validasi.
Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Keuangan, jumlah gerai yang selesai dibangun 30.132. Jumlah gerai dalam proses verifikasi dan validasi 11.185, sementara jumlah gerai dengan berita acara verifikasi dan validasi 5.863.
"Kementerian Keuangan siap melakukan proses pembayaran secara bertahap sesuai dengan tagihan yang dimasukkan ke Kementerian Keuangan, sesuai dengan gerai yang telah selesai dibangun, selesai verifikasi, selesai validasi, dan juga sudah ditagihkan kepada Kementerian Keuangan," ujarnya.
Suahasil menegaskan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk memenuhi pembayaran pembangunan koperasi tersebut. Dengan demikian, pencairan bukan dilakukan sekaligus, melainkan mengikuti penyelesaian pekerjaan dan kelengkapan administrasi masing-masing gerai.
"Kementerian Keuangan sendiri memiliki anggaran ini telah kita alokasikan dan kemudian siap untuk dikeluarkan sebagai pembayaran," kata dia.
Lebih lanjut, Suahasil menyebut dana untuk pembayaran pembangunan KDMP saat ini ditempatkan di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
"Saat ini bank pembayarannya, uangnya kita taruh di Bank Himbara, karena itu menjadi bagian dari pembayaran kepada Bank Himbara dari APBN," tuturnya.
Selain menyiapkan pembayaran pembangunan, pemerintah juga mulai memberikan peran lebih besar kepada KDMP dalam mendekatkan distribusi barang bersubsidi kepada masyarakat.
Suahasil mengatakan, koperasi desa dan kelurahan tersebut telah mulai digunakan untuk menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat, seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), LPG 3 kilogram, pupuk subsidi, hingga Minyakita.
"Perpres 82/2026 itu memberikan peran kepada koperasi untuk menyalurkan barang bersubsidi dan/atau membeli hasil produksi desa," ujarnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Bayu Septianto
