tirto.id - Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, menegaskan pentingnya penerimaan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa menjalankan seluruh rencana belanja jika tidak diimbangi dengan penerimaan negara yang memadai.
“Intervensi apa yang diperlukan itu mensyaratkan adanya penerimaan negara. Tidak bisa kita punya daftar keinginan, tapi tidak ada penerimaan negara,” kata Suahasil dalam diskusi panel di acara Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Suahasil menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mencakup sebagian dari keseluruhan aktivitas ekonomi Indonesia.
Dia menyebut belanja negara pada tahun ini diperkirakan sedikit di bawah Rp4.000 triliun, sedangkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai sekitar Rp25.000 triliun.
Dengan kondisi tersebut pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan anggaran sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga, perusahaan, dan pelaku ekspor memiliki peran dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.
“Yang menciptakan itu adalah seluruh masyarakat. Rumah tangga yang melakukan konsumsi. Perusahaan yang melakukan investasi. Para eksportir yang melakukan ekspor dan juga tentu ada kebutuhan barang impor kita,” ujarnya.
Suahasil mengatakan pemerintah perlu menentukan intervensi fiskal yang tepat agar belanja negara memberikan dampak maksimal terhadap perekonomian. Kebijakan fiskal juga harus mampu menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan kredibilitas APBN.
Suahasil menyebut kebijakan fiskal memiliki tiga tujuan, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, dan mempertahankan kesehatan anggaran negara.
Menurutnya, komitmen menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan APBN tetap sehat.
“APBN-nya harus tetap kredibel, harus tetap sehat. Di sinilah, kesehatan APBN selalu kami munculkan dalam bentuk defisit yang terukur. Karena itu, komitmen kami kepada defisit anggaran di bawah 3 persen menjadi sesuatu yang terus kami gaungkan,” kata Suahasil.
Dia juga menjelaskan bahwa APBN tidak bekerja sendiri dalam membiayai pembangunan. Pemerintah turut mengandalkan Danantara sebagai badan pengelola investasi untuk mendukung pelaksanaan berbagai visi pembangunan nasional.
“Sehingga, ketika ada ide-ide besar, visi besar mengenai Indonesia, ada 2 tangan yang bekerja. Tangan pertama adalah APBN, tangan kedua adalah Danantara sebagai investment arm of the Republic of Indonesia,” ujarnya.
Suahasil menambahkan pemerintah perlu terus melakukan transformasi struktural di berbagai sektor dan menggalang partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Upaya tersebut mencakup peningkatan konsumsi, produksi, dan investasi, serta mendorong ekspor dan penggunaan produk dalam negeri untuk mengurangi impor.
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id







































