Belanja Negara Akhir Tahun Rp1.300 T, Efektif Dongkrak Ekonomi?

tirto.id - Pemerintah berencana merealisasikan belanja negara sekitar Rp1.300 triliun pada kuartal IV 2026, lebih tinggi ketimbang periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp1.200 triliun.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan ekspansi belanja negara dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

“Untuk Q4 (kuartal IV) ini, APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun 2025 yaitu Rp1.200 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers usai rapat terbatas bidang ekonomi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).

Untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, melalui ekspansi fiskal tersebut pemerintah akan mengalokasikan anggaran yang ada ke belanja pelayanan publik hingga perlindungan sosial. Namun, selain diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat, peningkatan belanja di akhir tahun juga diharapkan dapat mengerek realisasi belanja pemerintah jelang tutup tahun ini.

“Bantuan pangan sudah mulai bergulir untuk Q4 dan ini akan mendorong kegiatan konsumsi dan mendorong kegiatan government expenditure (belanja pemerintah) di perekonomian kita,” tuturnya.

Meskipun melakukan ekspansi fiskal, Suahasil menegaskan, pemerintah tidak bermaksud memangkas anggaran belanja sebesar Rp3.842,7 triliun yang telah ditetapkan dalam APBN 2026. Hanya saja, agar defist APBN tetap terkendali dan tidak mengalami lonjakan dari yang telah ditargetkan sebesar 2,68 persen, pemerintah akan membelanjakan anggaran yang ada dengan efisien.

“Kementerian Keuangan akan terus melakukan penelaahan dan efiensi anggaran. Nah, teman-teman media telah mengetahui juga bahwa langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Keuangan adalah bagian dari langkah-langkah akhir tahun, yang memang secara rutin dilakukan untuk memastikan anggaran itu terlaksana namun tetap dilaksanakan dengan efisien,” terang Suahasil.

Leboh lanjut, Suahasil menjelaskan efiensi anggaran tidak bisa serta-merta dianggap sebagai pemotongan anggaran. Dalam pelaksanaannya, agar anggaran negara tetap efisien, pemerintah akan berusaha untuk selalu mencari ruang pada pos-pos belanja yang sudah ditetapkan sebelumnya yang tidak terserap dengan optimal.

Nantinya, anggaran dari program yang kurang optimal tersebut akan dipindahkan pada pos program yang memerlukan anggaran lebih besar, dengan keluaran yang lebih besar pula.

Dalam hal ini, fokusnya adalah mencari ruang efisiensi agar keluaran program tetap tercapai tanpa pengeluaran yang berlebihan.

“Poinnya adalah bukan tentang potong anggarannya, tetapi bagaimana mencapai output dari yang direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien,” kata dia.

Ia mencontohkan perubahan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai salah satu upaya meningkatkan efisiensi. Di bawah kepemimpinan Sudaryono, pemerintah melakukan efisiensi anggaran MBG sebesar Rp39 triliun, sehingga menjadi Rp229 triliun.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus menjalankan kegiatan prioritas sembari memastikan belanja tetap kredibel.

“Sehingga, yang namanya APBN itu menumbuhkan ekonomi, namun APBN juga melindungi masyarakat dan dilaksanakan dengan cara yang efisien, sehingga dia kredibel,” tegas Suahasil.

Di sisi lain, untuk menjaga momentum pertumbuhan dan memperkuat kinerja ekspor, pemerintah juga akan mengatasi berbagai hambatan yang berpotensi menekan ekspor melalui satuan tugas yang telah ditugaskan Presiden. Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda menjaga kegiatan produksi dan memperluas permintaan dari luar negeri, di samping mengandalkan belanja domestik.

“Jadi, ekspor kita akan pacu dari seluruh sektor, termasuk manufaktur. Sehingga, berbagai hal yang bisa mengurangi ekspor nanti akan kita (hilangkan melalui Satuan Tugas Debottlenecking) yang sudah diberikan penugasan oleh Bapak Presiden melalui Satgas,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dikutip Jumat (23/10/2026).

Sementara itu, gejolak inflasi pangan yang masih terjadi sampai saat ini menjadi hal yang paling diwaspadai pemerintah. Sebab, tekanan harga pangan menjadi persoalan penting karena kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dapat menggerus daya beli rumah tangga.

Dalam kondisi tersebut, bantuan pangan dan belanja pemerintah memang dapat membantu menjaga konsumsi kelompok rentan. Namun, efektivitasnya tetap ditentukan oleh ketepatan penerima, waktu penyaluran, dan kemampuan program menjangkau kebutuhan masyarakat.

Karenanya, Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menjaga inflasi pangan agar kembali berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen, plus-minus 1 persen.

“Memang kami juga melaporkan yang perlu menjadi perhatian adalah inflasi di pangan, volatile food inflation yang mencapai 5 persen. Nah, ini tadi kami laporkan dan juga koordinasi dengan Kementerian Pertanian bagaimana kita bisa menjaga volatile food inflation agar masuk di dalam koridor BI 2,5 persen plus minus 1 persen,” terang Gubernur BI, Destry Damayanti, di Istana Negara, dikutip Jumat (23/10/2026).

Di sisi lain, bank sentral juga akan terus menjaga stabilitas rupiah melalui sejumlah instrumen, termasuk intervensi di pasar spot dan non-deliverable forward (NDF), serta insentif biaya lindung nilai atau hedging.

Ia menyebut kebijakan tersebut telah mendatangkan arus masuk melalui instrumen swap dan domestic non-deliverable forward (DNDF) sekitar 8 miliar hingga 9 miliar dolar AS.

“Intinya, Bank Indonesia akan selalu tetap berjaga di pasar. Kami juga diminta oleh Bapak Presiden untuk terus melihat kebijakan-kebijakan yang kami miliki, apakah ini bentuknya intervensi di (pasar) spot, NDF, ataupun juga dalam bentuk insentif biaya (hedging) yang juga sudah kami berikan sejak Juni lalu,” sambung Destry.

Momentum Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Chief Economist BCA, David Sumual, menilai, pemerintah memang perlu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui stimulus. Pasalnya, sejumlah indikator konsumsi menunjukkan perlambatan menjelang kuartal III 2026, termasuk indikator belanja ritel dan penjualan barang konsumsi seperti mobil, sepeda motor, serta semen.

Menurutnya, stimulus pemerintah dapat membantu menjaga permintaan domestik. Namun, dampaknya tidak cukup dinilai dari besarnya dana yang dibelanjakan.

“Prinsipnya, kualitas belanjanya yang penting kita utamakan,” kata David kepada Tirto, Kamis (22/10/2026).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen, sedangkan konsumsi pemerintah meningkat 15,97 persen secara tahunan.

Pertumbuhan konsumsi pemerintah yang lebih tinggi menunjukkan peran belanja pemerintah dalam perekonomian. Namun, angka tersebut tidak berarti seluruh pengeluaran negara otomatis menciptakan tambahan permintaan dengan besaran yang sama.

Pasalnya, sebagian belanja merupakan pembayaran rutin atau pemenuhan kewajiban, sementara sebagian lainnya dapat mendorong konsumsi, produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Oleh karena itu, David menilai pemerintah perlu memperhatikan jenis pengeluaran yang memiliki efek pengganda atau multiplier effect besar. Selain menjalankan program prioritas, pemerintah perlu memperluas belanja yang dapat mendukung investasi dan meningkatkan kapasitas produktif.

“Pemerintah kan fokusnya di program-program prioritas. Tapi sebenarnya perlu juga ada diversifikasi ke barang-barang modal atau belanja modal yang punya multiplier effect tinggi,” ujarnya.

Belanja modal yang produktif berpotensi menciptakan dampak lebih panjang melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas produksi, dan terbukanya kesempatan kerja. Jika dirancang dengan baik, dampak tersebut dapat menjalar ke pendapatan pekerja, konsumsi rumah tangga, dan aktivitas usaha.

Sebaliknya, besarnya belanja tidak selalu berbanding lurus dengan manfaat ekonomi, apabila pengeluaran tidak tepat sasaran atau tidak menghasilkan keluaran yang dibutuhkan masyarakat.

Salah satu saluran yang diandalkan pemerintah untuk menjaga konsumsi pada kuartal IV adalah bantuan pangan. Bantuan sosial dapat membantu rumah tangga berpendapatan rendah memenuhi kebutuhan dasar, terutama ketika daya beli tertekan oleh kenaikan harga.

Namun, David mengingatkan bahwa bantuan sosial seharusnya menjadi penyangga bagi kelompok rentan, bukan strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

“Bansos sih sebenarnya hanya sebagai katup penyelamat, sebagai buffer saja untuk masyarakat, terutama yang berpendapatan bawah. Tapi itu sebenarnya jangan jadi strategi utama,” kata dia.

Menurut David, bantuan sosial memang dapat menopang konsumsi penerima dalam jangka pendek. Akan tetapi, dorongan tersebut tidak otomatis menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan dan pekerjaan secara berkelanjutan.

“Strategi utamanya tetap harus bagaimana menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Pemerintah, menurut David, perlu mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dan menambah kapasitas usaha. Belanja pemerintah dapat berperan sebagai pemantik, baik melalui pembangunan yang produktif maupun program yang memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat.

Dengan cara itu, pertumbuhan tidak terus-menerus bergantung pada tambahan bantuan sosial. Ketika kegiatan usaha berkembang dan kesempatan kerja bertambah, pendapatan masyarakat diharapkan meningkat, sehingga kebutuhan terhadap bantuan dapat berkurang secara bertahap.

David juga menilai evaluasi belanja perlu melihat seberapa efektif bantuan sosial disalurkan. Pemerintah perlu memastikan dana benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan dan tidak tergerus kebocoran atau masalah ketepatan sasaran.

Tidak kalah penting, bantuan sosial yang terus meningkat juga harus diikuti oleh perbaikan kegiatan ekonomi. Sebab, hanya melalui upaya ini, sumber pertumbuhan yang lebih luas daripada sekadar dorongan konsumsi dari anggaran negara dapat tercipta.

“Kualitas belanja itu akan sangat tergantung ke arah mana kita luncurkan," terang David.

Risiko Penumpukan Belanja di Kuartal IV

Namun, di balik itu, percepatan belanja pada kuartal IV juga menyisakan pertanyaan tentang kualitas perencanaan APBN. Anggaran yang baru dikejar menjelang akhir tahun berisiko membuat pelaksanaan program lebih berorientasi pada penyerapan daripada manfaat yang dihasilkan.

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, menilai penumpukan belanja pada kuartal IV bukan sekadar persoalan teknis.

“Penumpukan belanja pada kuartal IV bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mengundang pertanyaan serius tentang kualitas perencanaan APBN. Jika Rp1.300 triliun baru dikejar menjelang akhir tahun, pemerintah harus menjelaskan mengapa anggaran tidak direalisasikan secara lebih merata sejak awal tahun,” jelas Badiul saat dihubungi Tirto, Jumat (23/10/2026).

Menurutnya, percepatan pengeluaran dalam waktu singkat berisiko menggeser fokus pelaksanaan anggaran. Pemerintah dan pelaksana program bisa lebih mengejar target penyerapan daripada memastikan mutu barang, pekerjaan, maupun layanan yang dihasilkan.

Pengadaan yang terburu-buru juga berpotensi melemahkan pengawasan, membuat kualitas pekerjaan tidak optimal, atau menghasilkan program yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Anggaran terserap, tetapi manfaatnya belum tentu dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi belanja negara hingga September 2026 mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu APBN. Sementara itu, pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target, sehingga defisit APBN tercatat Rp319 triliun atau sekitar 1,24 persen dari PDB.

Realisasi belanja tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, persentase penyerapan anggaran saja tidak cukup untuk menunjukkan apakah belanja telah menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal.

Badiul menilai pemerintah perlu membuka informasi yang lebih terperinci mengenai kontrak pengadaan, kemajuan fisik proyek, keluaran program, dan penerima manfaat. Informasi tersebut penting untuk membedakan percepatan yang memang diperlukan dari belanja yang sekadar dikejar agar pagu terserap sebelum tahun anggaran berakhir.

Belanja modal serta belanja barang dan jasa menjadi dua komponen yang perlu diawasi ketat ketika realisasi dipacu pada penghujung tahun. Indikator evaluasinya antara lain mutu keluaran, keterlambatan proyek, kewajaran harga pengadaan, dan kesesuaian pelaksanaan dengan kebutuhan masyarakat.

“Disiplin anggaran bukan menghabiskan pagu sebelum Desember berakhir, melainkan berani memastikan setiap rupiah dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran, dan menghasilkan manfaat nyata bagi publik,” tutur Badiul.

Pemerintah juga perlu menjelaskan program mana yang layak dipercepat dan mana yang sebaiknya ditunda, daripada dipaksakan selesai. Dengan demikian, percepatan belanja tidak mengorbankan kualitas pekerjaan maupun akuntabilitas penggunaan uang negara.

Di sisi lain, percepatan belanja juga perlu dibaca bersama kemampuan fiskal pemerintah. Hingga September 2026, defisit APBN masih tercatat Rp319 triliun atau 1,24 persen dari PDB, kendati defisit sepanjang tahun diproyeksikan sebesar 2,85 persen dari PDB.

Namun, menurut Badiul angka proyeksi tersebut bukan berarti seluruh ruang defisit telah terpakai. Realisasi belanja pada kuartal IV perlu tetap memperhitungkan penerimaan negara, kebutuhan pembiayaan, dan kewajiban pemerintah yang akan berlanjut pada tahun berikutnya.

Badiul mengingatkan, belanja besar yang tidak menghasilkan manfaat sepadan berpotensi mengurangi ruang fiskal pada 2027. Risiko itu muncul apabila produktivitas belanja rendah, kebutuhan pembiayaan berulang, dan kewajiban pemerintah terus bertambah tanpa penguatan fondasi ekonomi.

Karena itu, evaluasi stimulus seharusnya tidak berhenti pada angka penyerapan anggaran. Pemerintah perlu mengukur dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga, pendapatan pekerja, omzet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, serta daya beli masyarakat.

“Stimulus jangan hanya dinilai dari persentase penyerapan anggaran, tetapi juga dari dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga, pendapatan pekerja, omzet UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan daya beli masyarakat,” tegas Badiul.