Jakarta Dalam Bayang Pergerakan Tanah, Titik Mana yang Berisiko?

tirto.id - Peringatan dini potensi pergerakan tanah yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta untuk periode September 2026 sempat memicu tanda tanya di tengah masyarakat. Ancaman tanah longsor pun diproyeksikan mengintai sembilan kecamatan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat, pada September 2026 terdapat sembilan kecamatan di DKI Jakarta yang masuk dalam kategori potensi gerakan tanah tingkat menengah. Kecamatan tersebut meliputi Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, dan Pesanggrahan di Jakarta Selatan; serta Kramatjati dan Pasar Rebo di Jakarta Timur.

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Badan Geologi, Siti Sumilah Rita, menegaskan bahwa penetapan peta potensi ini merupakan hasil tumpang-tindih (overlay) antara Zona Kerentanan Gerakan Tanah (kondisi geologi dan karakteristik lereng) dengan prakiraan curah hujan.

"Peta prakiraan gerakan tanah PVMBG bukan hanya berdasarkan curah hujan. Zona kerentanan menggambarkan kondisi wilayah sebagai faktor pengontrol, sedangkan curah hujan merupakan faktor pemicu," ungkap Rita saat dikonfirmasi Tirto, Kamis (17/9/2026).

Rita menekankan masuknya sembilan kecamatan ke dalam zona menengah bukan berarti pergeseran tanah pasti akan terjadi di seluruh wilayah tersebut.

"Artinya, hujan tinggi belum tentu menyebabkan gerakan tanah apabila kondisi wilayahnya tidak rentan. Sebaliknya, pada wilayah yang memang rentan, hujan dengan intensitas tinggi dapat menjadi pemicu," ujar Rita.

Di sisi lain, pakar Kebencanaan Geologi Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Adrin Tohari, menjelaskan bahwa karakteristik pergerakan tanah di DKI Jakarta sangat berbeda dengan wilayah perbukitan seperti Bogor atau Sukabumi.

Di daerah pegunungan, gerakan tanah umumnya bersifat merayap (creeping) secara berkala setiap tahun akibat lereng yang alami.

"Kalau Jakarta itu kan daerah datar. Potensi gerakan tanahnya sebenarnya rendah, kecuali di daerah pinggiran sungai besar," kata Adrin.

Menurut Adrin, risiko pergerakan tanah di Jakarta bukan berasal dari lereng bukit yang membentang luas, melainkan dipicu oleh gerusan arus sungai (scouring) pada tebing-tebing sungai. Ketika debit air meningkat dan arusnya deras, kaki-kaki tebing tergerus sehingga kehilangan gaya penahan dan akhirnya memicu kelongsoran.

Dari daerah yang disebutkan oleh Badan Geologi masuk dalam kategori rawan pergeseran tanah pun, kata Adrin, memperlihatkan wilayah-wilayah dekat aliran sungai. Terlebih, karakteristik sungainya yang berkelok dan tidak lurus.

Pada karakteristik sungai yang berkelok, ujar Adrin, memang risiko pergeseran tanah justru lebih besar. Oleh karena itu, saat musim penghujan tiba dan banjir datang, risiko disertai adanya longsor akan semakin besar di daerah tersebut.

"Sisi dalam tebing sungai, terutama pada aliran yang membelok, paling rentan tergerus. Di belokan, arus air menjadi lebih cepat dan mengikis tebing hingga struktur tanahnya labil. Banyak pemukiman warga berdiri tepat di pinggir aliran sungai ini," tutur dia.

Tidak hanya itu, Adrin juga menyinggung mengenai rekam jejak daerah itu sendiri. Salah satu yang telah memiliki pengalaman terjadinya longsor adalah wilayah Pesanggarahan, dekat dengan Situ Gintung.

Peristiwa jebolnya tanggul Situ Gintung pada 2009, menjadi historis yang juga dipertimbangkan untuk melihat keriskanan longsor terjadi di daerah tersebut. Maka dari itu, wajar apabila ketika batas air yang ada di Katulampa meningkat dan potensi banjir membayangi, kerawanan longsor juga turut menghantui.

Peristiwa ini, kata Adrin, berbeda dari fenomena penurunan muka tanah (land subsidence) yang bisa terjadi meluas di Jakarta. Pergerakan tanah tebing sungai umumnya merupakan respons lokal yang dipicu oleh tingginya debit air dan rusaknya bentang alam di bantaran.

Lebih lanjut dijelaskan Adrin, secara geologis, wilayah Jakarta bagian selatan dan barat memiliki karakteristik perbukitan bergelombang dengan jenis tanah pelapukan yang tebal serta kemiringan lereng tertentu. Kondisi tanah yang kurang padat di area tersebut rentan terhadap erosi dan pergeseran, terutama ketika terjadi perubahan kadar air di dalam tanah secara drastis.

Adrin menegaskan pentingnya pemetaan mikro-zonasi untuk mengidentifikasi lereng-lereng kritis yang berada di sekitar pemukiman warga. Penguatan struktur lereng dan perbaikan sistem drainase permukaan menjadi kunci utama untuk mencegah air meresap secara berlebihan ke dalam zona gelincir tanah.

Mitigasi BPBD dan Pengaruh Fenomena Iklim

Rita pun meluruskan pemahaman publik terkait peta prakiraan pergeseran tanah tersebut agar tidak menjadi kepanikan di masyarakat. Dia memastikan, peta prakiraan gerakan tanah PVMBG bukan hanya berdasarkan curah hujan.

"Peta tersebut merupakan hasil overlay antara Zona Kerentanan Gerakan Tanah dengan data atau prakiraan curah hujan. Zona Kerentanan menggambarkan kondisi wilayah yang menjadi faktor pengontrol, terutama kondisi geologi dan karakteristik lereng, sedangkan curah hujan merupakan salah satu faktor pemicu," ujar Rita.

Ditekankan Rita, klasifikasi zona menengah bukan berarti pergeseran tanah pasti akan terjadi secara masif di seluruh wilayah kecamatan tersebut. Artinya, hujan tinggi belum tentu menyebabkan gerakan tanah apabila kondisi wilayahnya tidak rentan. Pergerakan tanah pada umumnya pun bersifat lokal dan tidak otomatis merambat ke wilayah lain, kecuali wilayah sekitarnya memiliki karakteristik kerentanan dan pemicu yang serupa.

"Sebaliknya, pada wilayah yang memang rentan, hujan dengan intensitas tinggi dapat menjadi pemicu terjadinya gerakan tanah," ungkap Rita.

Dari sisi penanggulangan, Kasatpel Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta, Cahaya Amanah, mengemukakan status potensi pergeseran tanah dalam kategori menengah memerlukan kewaspadaan ekstra pada area tepi sungai, tebing, dan lereng yang terganggu.

Meskipun, saat ini tengah berlangsung musim kemarau dan El Nino, namun potensi longsor tidak otomatis hilang.

"El Nino dapat menurunkan peluang terjadinya hujan sebagai salah satu pemicu, tetapi tidak menghilangkan potensi gerakan tanah. Yang perlu dibedakan adalah antara kerawanan suatu wilayah dengan kejadian pergerakan tanah. Suatu lokasi bisa memiliki tingkat kerawanan yang relatif tetap karena kondisi geologi dan karakteristik lahannya, tetapi kejadian atau tingkat pergerakan tanahnya dapat berbeda-beda tergantung faktor pemicu pada waktu tertentu," kata Cahaya.

BPBD DKI Jakarta pun terus melakukan langkah mitigasi, seperti pemantauan rutin terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi rawan. Kemudian, peningkatan koordinasi dan kesiapsiagaan bersama aparat wilayah hingga tingkat camat dan lurah.

Turut dilakukan penyebaran informasi secara berkala melalui media sosial. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi serta edukasi kebencanaan secara langsung kepada masyarakat.

Di sisi lain, langkah BPBD dalam membuka data potensi bencana ini didukung penuh oleh pimpinan daerah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa transparansi informasi merupakan bagian penting dari edukasi publik agar warga tidak panik ketika menghadapi situasi darurat.

"Iya, saya memang menyampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, semua potensi ancaman itu dikomunikasikan kepada publik, kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak terkaget-kaget," tutur Pramono.

Pramono mengibaratkan pendekatan ini dengan pola tanggap cepat pada ancaman bencana geologi lainnya di Indonesia.

"Seperti antisipasi kita ketika Gunung Krakatau atau Anak Gunung Krakatau, itu kan terjadi cepat karena memang dikomunikasikan. Sehingga dengan demikian, apa yang disampaikan kepada publik kalau saya ya, mudah-mudahan enggak terjadi. Tetapi itu bagian dari memperingatkan kepada masyarakat," ucap Pramono.

Mitigasi Tak Boleh Fokus Hanya Berupa Imbauan Saja

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Daryono, menegaskan bahwa hal terpenting yang saat ini harus dilakukan adalah memetakan titik kritis secara detail yang bukan hanya berdasarkan kecamatan, terutama tebing sungai, tebing jalan, lereng permukiman dan lokasi pernah longsor. Sehingga, mitigasi tidak berhenti pada imbauan kehati-hatian warga saat musim hujan.

Harus juga dilakukan pembenahan sistem drainase lereng. Daryono menerangkan, air harus segera dialirkan dan jangan dibiarkan terkonsentrasi atau merembes ke tubuh lereng.

“Jangan memotong kaki lereng sembarangan dan jangan menambah beban bangunan di atas lereng tanpa kajian geoteknik,” ucap Daryono kepada Tirto, Jumat (18/9/2026).

Pada lokasi yang memang kritis, kata Daryono, perlu dilakukan perkuatan lereng sesuai hasil kajian teknis, misalnya terasering, bronjong, dinding penahan tanah, perkuatan lereng dan pengendalian erosi.

Selain itu, penting mempertahankan vegetasi yang sesuai untuk membantu mengendalikan erosi dan menjaga kondisi permukaan tanah, tetapi vegetasi saja tidak cukup untuk menggantikan struktur perkuatan pada lereng yang sudah kritis.

Lebih lanjut dia menerangkan, perlu memasang pemantauan sederhana, seperti retakan tanah/bangunan, pohon atau tiang yang mulai miring, munculnya rembesan baru, atau perubahan aliran air. Apalagi, BPBD juga menyebut tanda-tanda tersebut sebagai indikator yang perlu diwaspadai.

“Untuk titik yang sangat rawan, perlu rencana evakuasi dan ambang tindakan yang jelas, sehingga warga tidak baru bergerak setelah longsor terjadi,” tutur Daryono.