tirto.id - Kabupaten Bantul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki bentang alam yang beragam, termasuk di antaranya adalah perbukitan. Menyimpan keindahan panorama alam, ternyata perbukitan juga memberi ancaman terhadap potensi bencana.
Kepala Stasiun Klimatologi BMKG DIY, Reni Kraningtiyas, mengonfirmasi hal itu. Menurut prakiraan lembaganya, Januari 2025 akan menjadi puncak musim hujan di Indonesia. “Diprakirakan intensitas curah hujan Januari dalam kategori tinggi sampai dengan sangat tinggi,” kata dia dihubungi kontributor Tirto, Sabtu (9/11/2024) malam.
Puncak musim hujan yang terjadi sepanjang Desember 2024 sampai Januari 2025, kata Reni, memunculkan potensi ancaman bencana hidrometeorologi. “Berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi,” tegas Reni.
Kasi Operasional SAR DIY Distrik Bantul, Bondan Supriyanto, membeberkan, timnya menemukan sekitar 3 hingga 4 potensi pergerakan tanah di perbukitan Piyungan-Imogiri. Titik potensi pergeseran tanah yang menurutnya paling rawan ada di Bukit Merak, Kalurahan Girirejo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul.
“Penemuan awal, satu bulan lalu segera kami laporkan ke pihak pengageng Keraton Yogyakarta,” kata Bondan diwawancarai di lokasi titik potensi pergeseran tanah Bukit Merak, Imogiri, Bantul, Jumat (8/11/2024).
Temuan retakan merupakan batu tebing yang diperkirakan memiliki tinggi sekitar 15 meter. Sementara celah retakan sudah mencapai satu jengkal pria dewasa.
“Itu (celah retakan) akan menyebabkan kalau hujan akan masuk ke situ. Setelah itu, air jenuh, dan bisa mengakibatkan longsor ke bawah,” jelas Bondan.
Bondan mengatakan, solusi termudah dalam mitigasi potensi longsor ini adalah dengan penutupan terpal. “Terus diurug tanah supaya tanah tidak masuk. Cuma itu solusi termudah dan efisiensi. Diurug dan diterpal,” kata dia.
Bila mitigasi tidak segera dilakukan, Bondan khawatir material longsor dapat menimpa permukiman warga di sekitar Bukit Merak. “Perkiraan, (kalau) hujan dua minggu berturut-turut, saya yakin akan longsor. Pasti. Prediksi saya yakin longsor,” Bondan menekankan.
Sementara titik potensi pergerakan tanah lainnya, Bondan menyebut, ada di perbukitan sekitar Pleret dan Piyungan. “Ada beberapa kalau terjadi hujan, dari Piyungan ke sini (Imogiri) kami prediksi ada 3-4 lokasi, yaitu di Wonolelo, Cino Mati, Bukit Bintang itu ada titik potensi,” ujarnya.
Terkait dengan prediksi puncak musim hujan, Bondan menyatakan akan terjadi pada Desember-Januari. Bahkan, Bondan memprediksi akan terjadi banyak bencana hidrometeorologi sepanjang Desember-Januari.
“Harapannya, segera dimitagasi sebelum itu (puncak penghujan), kami sudah laporan. Pihak pemerintah mau ditindaklanjuti monggo, tidak ya monggo. Itu keputusan pemerintah. Dari saya intinya sudah menyampaikan kenyataan real apa yang ada di lokasi,” sebutnya.
Margono, Ketua RT 01 Girirejo Padukuhan V, berharap segera ada tindakan dari pemangku kebijakan. Sebab, potensi bencana mengancam warganya. Tercatat, ada lima KK yang rumahnya dekat dengan titik potensi pergerakan tanah di Bukit Merak.
“Agak ke depan parkiran (lokasi titik longsor) ada lima KK. Harapannya tidak ada apa-apa dan selamat saja. Cuma itu,” kata dia.
Margono juga menyatakan, masyarakat ikut melakukan monitoring titik potensi retakan tanah. “Dulu sudah diinformasikan dan sudah diberikan sinyal, tapi kelihatannya rusak sinyalnya. Jadi cuma harus waspada. Kalau biasanya ada hurug hurug hurug dah tahu (ada bahaya),” kata dia.
KRT Kusumonegoro, Pengageng II Kawedanan Rekso Suyoso Keraton Yogyakarta, membenarkan pihaknya mendapat laporan adanya potensi longsor di Bukit Merak. Pemberitahuan itu masuk lewat KRT Purbokusumo dan disampaikan ke GKR Condrokirono selaku Pengageng Kawedanan Hageng Panitropuro. Kawedanan Hageng Panitropuro sendiri merupakan bidang di Keraton Yogyakarta yang mengurus tambal sulam bangunan infrastruktur dan sarana prasarana.
“Maka GKR Condrokirono memerintahkan kami dari staf Panitropuro dan staf terkait di Keraton untuk berkoordinasi dengan Basarnas, SAR, BKSDA, dan unsur lain melakukan cek lokasi seberapa (rawan) potensi itu,” ujar KRT Kusumonegoro.
Setelah melakukan observasi ini, KRT Kusumonegoro bilang akan melaporkan hasil temuan pada GKR Condrokirono guna perumusan kebijakan. “Kami juga mengajak dari perencana yang biasa berhubungan dengan kegiatan pembangunan di Keraton akan melaporkan ke GKR Condrokirono,” kata dia.
Kendati begitu, KRT Kusumonegoro bilang belum bisa menyatakan kebijakan yang akan diterapkan pada titik potensi pergerakan tanah di Bukit Merak. “Ini nanti akan kami laporkan dulu. Jadi kami belum bisa menyikapi hanya sebatas melaporkan ke GKR Condrokirono,” kata dia.
KRT Kusumonegoro turut membeberkan, Bukit Merak pernah mengalami longsor pada 2019. Sebelumnya juga terdampak bencana hidrometeorologi akibat Badai Cempaka pada 2018. “Daerah Imogiri dan sekitarnya memang kalau hujan cukup mengkhawatirkan,” kata dia.
KRT Kusumonegoro pun menuturkan, laporan yang masuk kepadanya menyatakan bahwa tanah di Imogiri termasuk labil. Maka dilakukan upaya mitigasi dengan pemasangan alat pendeteksi pergerakan tanah.
“Sudah ada sejak dulu seperti itu. Jadi sekarang, rekan-rekan menemukan itu jadi dicegah dengan melakukan pemasangan ini (alat deteksi pergerakan tanah),” kata dia.
Upaya mitigasi lain yang ditempuh adalah pemasangan penguatan tanah pada sisi selatan dan utara Bukit Merak yang diampu oleh Keraton Yogyakarta. Hal itu dilakukan setelah terjadinya longsor pada 2019.
“Di sisi selatan wilayah Keraton Yogyakarta sudah dilakukan terkait pembangunan untuk pencegahan. Baik sisi selatan maupun utara sudah dilakukan penguatan. Bikin jaring baja untuk menahan pergerakan tanah setelah longsor 2019,” jelas KRT Kusumonegoro.
Dikonfirmasi terkait puncak musim penghujan, Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta, Warjono, menjelaskan, berdasarkan pengamatan gejala fisis dan data dinamika atmosfer, angin di wilayah Indonesia bagian selatan ekuator bertiup dari tenggara mengindikasikan Monsun Australia masih aktif. Analisis Indeks El Nino Southern Oscillation (ENSO) berada dalam kategori La Nina lemah.
“Diprediksi, tetap La Nina lemah hingga awal tahun 2025,” sebut Warjono dihubungi kontributor Tirto, Sabtu (9/11/2024).
Namun untuk curah hujan di DIY pada tiga dasarian ke depan, diprediksi menengah cenderung tinggi dengan kisaran antara 50- 200mm dengan sifat hujan bervariasi Bawah Normal (BN)–Atas Normal (AN).
Sementara untuk prediksi hujan di DIY selama tiga bulan ke depan, kemungkinan paling tinggi terjadi pada Januari 2025. November 2024 diprediksi berkisar 201 - >500 mm (menengah - sangat tinggi). Curah hujan Desember 2024 diprediksi berkisar 201 - >500 mm (kriteria menengah - sangat tinggi). Curah hujan Januari 2025 diprediksi berkisar 301 - >500 mm (tinggi - sangat tinggi).
Oleh sebab itu, kata Warjono, BMKG mengimbau pemerintah daerah dan institusi terkait bersama masyarakat untuk mewaspadai peralihan musim atau pancaroba. “Perlu diwaspadai (pula) cuaca ekstrem, seperti hujan lebat, angin kencang, puting beliung, dan potensi hujan es,” sebut Warjono
Warjono juga meminta masyarakat mewaspadai dampak musim hujan 2024/2025 dengan melakukan langkah mitigasi dengan mulai membersihkan saluran air dan melakukan penyesuaian pola tanam. Selain itu, puncak musim hujan terutama di wilayah rawan banjir, tanah longsor dan angin kencang.
“Dengan melakukan tindakan mitigasi bencana meliputi membersihkan saluran-saluran air, memangkas dahan pohon, memastikan kekuatan baliho-baliho di jalan raya, dan tindakan-tindakan mitigasi bencana lainnya,” kata dia.
Dikutip dari laman resmi BPBD DIY, Analis Bencana BPBD DIY, Fadri Mustofa, mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi melalui berbagai platform media sosial. Pelatihan masyarakat tanggap bencana juga rutin diadakan guna meningkatkan kemampuan warga dalam merespons situasi darurat.
“BPBD DIY juga memfasilitasi penguatan koordinasi di tingkat lokal melalui forum Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) dan pemberian hibah peralatan penanggulangan bencana kepada masyarakat atau komunitas relawan,” tulis Fadri.
Sedangkan di tingkat komunitas, BPBD DIY menguatkan peran Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kalurahan/Kelurahan dan Pemerintah Kalurahan/Kelurahan. Jadi tak hanya melakukan koordinasi dalam upaya mitigasi dan respons bencana, tapi juga memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang memadai untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat.
“Dukungan anggaran ini dapat dialokasikan secara khusus untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan kebencanaan maupun penyediaan peralatan penanggulangan bencana di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023,” beber Fadri.
Penulis: Siti Fatimah
Editor: Abdul Aziz
