Rekam Jejak Gibran Rakabuming Raka dan Harta Kekayaannya

tirto.id - Gibran Rakabuming Raka merupakan Wakil Presiden ke-14 Republik Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2024 mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut mengawali perjalanan kariernya sebagai pengusaha di bidang kuliner sebelum terjun ke dunia politik. Berikut rekam jejak Gibran dan harta kekayaannya.

Terpilih sebagai Wali Kota Surakarta periode 2021-2024, nama Gibran semakin menjadi sorotan setelah maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Saat dilantik pada usia 37 tahun, Gibran tercatat sebagai wakil presiden termuda sepanjang sejarah Indonesia.

Perjalanan politik Gibran diwarnai sejumlah polemik dan perdebatan publik, mulai dari pencalonannya sebagai Wali Kota Surakarta, polemik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden, hingga persoalan riwayat pendidikan yang kembali menjadi perhatian.

Kehidupan Awal dan Riwayat Pendidikan Gibran Rakabuming Raka

Gibran Rakabuming Raka lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1987. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Joko Widodo dan Iriana. Dua adiknya adalah Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep.

Gibran menghabiskan masa kecil hingga pendidikan dasar dan menengah pertamanya di Surakarta. Setelah menyelesaikan sembilan tahun pendidikan awal, ia melanjutkan sekolah ke Singapura. Pada 2002–2004, Gibran tercatat menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan melalui program Insearch yang berafiliasi dengan University of Technology Sydney (UTS) di Australia. Program tersebut merupakan jalur persiapan akademik bagi mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi.

Gibran kemudian kembali ke Singapura dan melanjutkan pendidikan di Management Development Institute of Singapore (MDIS). Pada 2010, ia memperoleh gelar Bachelor of Science (Honours) bidang Marketing dari University of Bradford, Inggris, melalui program kerja sama dengan MDIS. Ia tercatat menyelesaikan pendidikan tersebut dengan predikat Second Class Honours Second Division.

Awal Karier sebagai Pengusaha

Sebelum terjun ke dunia politik, Gibran lebih dahulu dikenal sebagai pengusaha. Setelah menyelesaikan pendidikan di luar negeri, ia memilih membangun usaha sendiri daripada meneruskan bisnis furnitur keluarga yang dirintis oleh Jokowi.

Pada Desember 2010, Gibran mendirikan Chilli Pari, perusahaan jasa boga atau katering yang berbasis di Surakarta. Ide mendirikan usaha tersebut muncul setelah ia melihat peluang bisnis katering untuk memenuhi kebutuhan acara di pusat konferensi milik keluarganya.

Awalnya, keputusan Gibran untuk mengembangkan bisnis kuliner tidak sepenuhnya mendapat persetujuan dari Jokowi. Ayahnya berharap Gibran dapat meneruskan usaha furnitur keluarga. Namun, Gibran tetap memilih jalur usaha yang berbeda dan mengembangkan Chilli Pari, terutama untuk melayani kebutuhan katering acara pernikahan.

Bisnis tersebut kemudian berkembang dan membuat Gibran semakin dikenal sebagai pengusaha kuliner. Pada 2015, ia tercatat menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI) Kota Solo.

Pada 2015, Gibran kembali mengembangkan usaha melalui Markobar atau Martabak Kota Barat. Bisnis martabak dengan berbagai pilihan rasa dan topping tersebut berkembang cukup pesat. Pada 2017, Markobar telah memiliki sekitar 29 lokasi di berbagai daerah Indonesia.

Pada 2018, Gibran bersama sejumlah rekannya juga mendirikan Kerjaholic, sebuah aplikasi yang ditujukan untuk mempertemukan pekerja lepas dan pekerja paruh waktu dengan pihak yang membutuhkan tenaga kerja.

Di sektor kuliner, Gibran turut mendirikan Mangkokku pada 2019 bersama Kaesang Pangarep, Chef Arnold Poernomo, dan Randy Julius. Restoran tersebut menawarkan berbagai menu makanan dengan konsep hidangan dalam mangkuk.

Gibran juga pernah terlibat dalam bisnis Goola, sebuah perusahaan rintisan yang didirikannya bersama Kevin Susanto pada 2018. Goola mengembangkan minuman tradisional Indonesia, seperti es doger dan kopi gula aren, dengan kemasan serta konsep pemasaran yang lebih modern. Perusahaan tersebut dikabarkan memperoleh pendanaan sekitar Rp71 miliar dari Alpha JWC Ventures.

Selain itu, terdapat Siap Mas, bisnis makanan ringan dan minuman yang dikembangkan bersama Kaesang. Produk yang dipasarkan antara lain camilan dengan merek Kemeripik dan minuman Ngedrink.

Gibran juga pernah menjajal bisnis perbaikan perangkat Apple melalui iColor serta produk jas hujan dengan merek Tugas Negara Bos yang dipasarkan melalui sejumlah platform e-commerce.

Awal Karier Politik dan Menjadi Wali Kota Surakarta

Gibran mulai menunjukkan ketertarikan untuk terjun ke dunia politik menjelang Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020. Sebelumnya, ia beberapa kali menyatakan belum berminat mengikuti jejak ayahnya sebagai politikus dan lebih memilih mengembangkan bisnis kuliner.

Namun, pada 2019, namanya mulai muncul dalam sejumlah survei sebagai salah satu kandidat potensial dalam pemilihan wali kota. Popularitas Gibran cukup tinggi, meskipun elektabilitasnya ketika itu masih berada di bawah Achmad Purnomo, politikus yang sebelumnya dipersiapkan PDI-P untuk maju dalam pilkada.

Gibran kemudian mendaftarkan diri sebagai kader PDI-P dan menyampaikan keseriusannya untuk maju dalam Pilkada Surakarta. Ia bahkan menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk mendapatkan dukungan pencalonan.

Pada Juli 2020, PDI-P akhirnya memberikan rekomendasi kepada Gibran untuk maju sebagai calon wali kota berpasangan dengan Teguh Prakosa. Keputusan tersebut sekaligus menggeser rencana pencalonan Achmad Purnomo yang sebelumnya telah dipersiapkan partai.

Dalam Pilkada Surakarta yang berlangsung pada 9 Desember 2020, pasangan Gibran-Teguh menghadapi pasangan independen Bagyo Wahyono-FX Supardjo. Gibran dan Teguh memenangkan pemilihan dengan perolehan 225.451 suara atau sekitar 86,53 persen.

Gibran kemudian dilantik sebagai Wali Kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Ia menjalankan pemerintahan bersama Teguh Prakosa sebagai wakil wali kota.

Pada 2021, Gibran menempati posisi ketiga dalam daftar wali kota paling berpengaruh versi Indonesia Indicator. Penilaian tersebut didasarkan pada jumlah pernyataannya yang dikutip media daring. Namun, kepemimpinannya juga mendapat sorotan dari sejumlah pengamat yang mempertanyakan besarnya dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan di Solo.

Gibran mengundurkan diri dari jabatan wali kota pada 16 Juli 2024 setelah terpilih sebagai wakil presiden. Teguh Prakosa kemudian dilantik sebagai penggantinya pada 19 Juli 2024.

Pencalonan sebagai Wakil Presiden dan Kontroversi Putusan MK

Perjalanan Gibran menuju kursi wakil presiden dimulai ketika namanya mulai diusulkan oleh sejumlah kelompok pendukung Jokowi menjelang Pemilihan Presiden 2024.

Pada saat itu, Gibran yang masih berusia 36 tahun terhalang oleh ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berusia minimal 40 tahun.

Situasi tersebut berubah setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023. Putusan tersebut memberikan pengecualian batas usia minimal 40 tahun bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.

Putusan tersebut menjadi kontroversial karena saat itu Ketua MK dijabat Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran sekaligus adik ipar Jokowi. Hubungan keluarga tersebut memunculkan dugaan konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat karena tidak mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara yang memiliki potensi konflik kepentingan. MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar dari jabatan Ketua MK pada 7 November 2023.

Meskipun demikian, putusan mengenai batas usia tersebut tetap berlaku. Gibran akhirnya dapat maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

Pasangan Prabowo-Gibran memenangkan pemilihan yang berlangsung pada 14 Februari 2024. Berdasarkan hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), keduanya memperoleh 58,59 persen suara nasional.

Gibran kemudian dilantik bersama Prabowo pada 20 Oktober 2024. Saat itu, usianya baru 37 tahun, menjadikannya wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia.

Rekam Jejak sebagai Wakil Presiden

Sejak dilantik pada Oktober 2024, Gibran menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Salah satu isu yang beberapa kali disampaikannya adalah pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Gibran mendorong pengenalan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam sistem pendidikan nasional. Menurutnya, pemahaman mengenai teknologi AI perlu diperkenalkan sejak jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah agar generasi muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Ia juga menekankan pentingnya kemampuan menggunakan AI, termasuk memahami teknik penyusunan instruksi atau prompt engineering. Menurut Gibran, penguasaan teknologi tersebut dapat menjadi bekal bagi pelajar untuk menghadapi perubahan kebutuhan dunia kerja.

Selain agenda pendidikan dan teknologi, Gibran juga menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan sebagai pendamping presiden. Ia melakukan kunjungan kerja, menghadiri pertemuan dengan masyarakat, serta menjalankan tugas yang berkaitan dengan koordinasi program pemerintah.

Polemik Riwayat Pendidikan Gibran

Selain perjalanan politiknya, Gibran Rakabuming Raka juga menghadapi sorotan terkait riwayat pendidikan dan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden.

Persoalan tersebut berkaitan dengan pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, serta program pendidikan yang pernah ditempuhnya melalui UTS Insearch di Australia.

Pada September 2026, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Para pemohon meminta MK membatalkan penetapan pasangan calon terpilih dan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden.

Dalam putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan setara SMA atau sederajat.

Dalam pertimbangannya, MK juga menjelaskan bahwa dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan, antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, tidak membuktikan kelulusan atau penyelesaian jenjang pendidikan tertentu.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres 2024. Dengan demikian, MK tidak membatalkan pelantikan maupun mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden.

Secara terpisah, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.

Putusan tersebut dibacakan pada 30 Oktober 2026. MA mengabulkan kasasi dan gugatan penggugat seluruhnya. Perkara ini merupakan gugatan tata usaha negara yang berbeda dari permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK.

Kontroversi dan Sorotan terhadap Gibran

Selain perjalanan kariernya, Gibran juga beberapa kali menjadi sorotan akibat pernyataan maupun polemik yang muncul selama perjalanan politiknya.

Salah satu kontroversi terjadi pada Desember 2023 ketika Gibran keliru menyebut asam sulfat sebagai zat yang dibutuhkan ibu hamil untuk mencegah stunting. Zat yang dimaksud adalah asam folat. Gibran kemudian meminta maaf dan mengoreksi pernyataannya.

Pada September 2024, namanya kembali dikaitkan dengan akun Kaskus bernama Fufufafa yang mengunggah sejumlah komentar kontroversial terhadap tokoh politik, termasuk Prabowo Subianto. Gibran membantah tuduhan bahwa dirinya merupakan pemilik akun tersebut.

Pada 2025, Gibran juga menjadi sasaran desakan pemakzulan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Kelompok tersebut mempertanyakan proses pencalonannya sebagai wakil presiden, termasuk putusan MK yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju dalam Pilpres 2024.

Harta Kekayaan Gibran Rakabuming Raka

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2025 yang disampaikan pada 23 Maret 2026, Gibran Rakabuming Raka melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp17,44 miliar.

Aset properti tersebut terdiri atas tujuh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Surakarta dan Sragen, Jawa Tengah. Nilai aset terbesar berasal dari properti di Surakarta dengan luas tanah 500 meter persegi dan bangunan 300 meter persegi yang dilaporkan senilai Rp6 miliar.

Selain itu, Gibran mencatat sejumlah properti di Kabupaten Sragen. Dua di antaranya masing-masing memiliki luas tanah dan bangunan 2.000 meter persegi dengan nilai Rp2,6 miliar.

Aset properti lainnya di Surakarta meliputi tanah dan bangunan seluas 112 meter persegi senilai Rp1,5 miliar, tanah seluas 113 meter persegi senilai Rp700 juta, tanah seluas 896 meter persegi senilai Rp1,792 miliar, serta tanah seluas 1.124 meter persegi senilai Rp2,248 miliar.

Untuk kategori alat transportasi dan mesin, Gibran melaporkan sejumlah kendaraan. Kendaraan tersebut meliputi Honda Scoopy keluaran 2015 senilai Rp6,5 juta, Honda CB-125 tahun 1974 senilai Rp5 juta, Royal Enfield tahun 2017 senilai Rp40 juta, Toyota Avanza tahun 2016 senilai Rp75 juta, Toyota Avanza tahun 2012 senilai Rp50 juta, Isuzu Panther tahun 2012 senilai Rp55 juta, serta Daihatsu Grand Max senilai Rp55 juta.

Gibran juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp280 juta, kepemilikan surat berharga tercatat mencapai Rp5,552 miliar, sedangkan kas dan setara kas mencapai Rp4.357.154.176 atau sekitar Rp4,35 miliar.

Gibran melaporkan tidak memiliki utang atau mencatat kewajiban sebesar Rp0, sehingga total harta kekayaan setelah dikurangi kewajiban adalah sebesar Rp27.915.654.176 atau Rp27,91 miliar.