Memahami Arti HMP DPR untuk Gibran dan Tahapannya

tirto.id - Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut berkaitan dengan persoalan ijazah pendidikan Gibran yang dinilai para pengusul membuatnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Apa arti HMP DPR dan bagaimana proses selanjutnya?

Pengajuan HMP disampaikan dalam rapat pimpinan DPR RI bersama perwakilan seluruh fraksi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Dokumen usulan dari masing-masing fraksi kemudian diterima oleh pimpinan DPR untuk diproses sesuai mekanisme perundang-undangan.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan bahwa HMP merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam Pasal 20A Ayat 2 UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Usulan tersebut menjadi bagian dari proses politik dan ketatanegaraan yang dapat berujung pada pemberhentian wakil presiden apabila seluruh tahapan dan persyaratan konstitusional terpenuhi.

Apa Arti Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR?

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak kelembagaan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hak ini digunakan untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket, serta dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan presiden dan/atau wakil presiden.

Dasar konstitusional HMP tercantum dalam Pasal 20A Ayat 2 UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut, DPR memiliki tiga hak utama, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Ketiga hak tersebut memiliki fungsi berbeda. Hak interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat dan negara.

Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat serta negara.

Adapun HMP merupakan hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, atau dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.

Secara lebih khusus, Pasal 79 Ayat 4 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur bahwa HMP dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat mengenai tiga hal, yaitu:

• Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
• Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
• Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam konteks pengajuan terhadap Gibran, HMP yang disampaikan anggota DPR berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 Ayat 4 huruf c UU MD3, yakni dugaan bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan bahwa usulan yang diterima pimpinan DPR memang secara khusus berkaitan dengan persoalan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden.

"Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia," kata Saan dikutip Antara, Rabu (11/11/2026).

Mengapa DPR Mengajukan HMP untuk Gibran?

Pengajuan HMP terhadap Gibran berangkat dari persoalan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024.

Para pengusul menilai terdapat persoalan hukum mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran, terutama setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait pendidikan yang bersangkutan.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.

MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden melalui permohonan tersebut.

Di sisi lain, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan SMA Gibran dan memerintahkan pencabutan surat tersebut.

Putusan kedua lembaga peradilan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar argumentasi para anggota DPR yang mengusulkan HMP. Mereka menilai persoalan dokumen pendidikan tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden.

Sebanyak 120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Mengusulkan HMP

Usulan HMP terhadap Gibran disampaikan oleh anggota DPR dari seluruh delapan fraksi partai politik yang ada di parlemen. Masing-masing perwakilan fraksi menyerahkan dokumen usulan kepada pimpinan DPR dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyebut terdapat 120 anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut. Pengusulan HMP disampaikan secara bergantian oleh perwakilan masing-masing fraksi.

Dari PDIP, usulan dibacakan Dolfie OFP yang menyebut terdapat 14 anggota fraksi sebagai pengusul. Dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyampaikan adanya 11 anggota yang ikut mengusulkan HMP. Fraksi Gerindra melalui Azis Subekti menyampaikan 11 anggota sebagai pengusul.

Fraksi NasDem diwakili Sugeng Suparwoto yang menyatakan seluruh anggota fraksinya mendukung pengajuan HMP. Total anggota NasDem yang tercatat sebagai pengusul sebanyak 19 orang.

Selanjutnya, Muhammad Khozin mewakili Fraksi PKB dengan 18 anggota pengusul. Dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyampaikan terdapat 28 anggota yang menandatangani usulan tersebut.

Fraksi PAN diwakili Syarifuddin Sudding dengan satu anggota pengusul. Adapun Fraksi Demokrat melalui Benny K Harman dan Hinca Panjaitan menyampaikan terdapat 18 anggota yang mengajukan HMP.

Dengan terkumpulnya 120 tanda tangan dari delapan fraksi tersebut, pimpinan DPR menerima usulan HMP berdasarkan Pasal 211 Ayat 1 UU MD3 dan Pasal 192 Ayat 1 Tata Tertib DPR RI.

Apa Proses Selanjutnya Setelah HMP Diajukan?

Pengajuan HMP oleh 120 anggota DPR belum secara langsung membuat Gibran kehilangan jabatan sebagai wakil presiden. Berdasarkan UU MD3, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui.

Berikut tahapan prosesnya berdasarkan ketentuan UU MD3:

1. Usulan HMP Dibawa ke Rapat Paripurna DPR

Setelah menerima dokumen pengusulan, pimpinan DPR akan memprosesnya melalui rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan bahwa usulan HMP terhadap Gibran dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).

"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dalam rapat paripurna, usulan HMP harus memenuhi persyaratan kehadiran dan persetujuan anggota DPR. Berdasarkan Pasal 210 UU MD3, usul tersebut dapat menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila diajukan oleh paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.

Selanjutnya, rapat paripurna harus dihadiri paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota DPR. Keputusan untuk menerima atau menolak usulan HMP harus disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir.

Jika usulan diterima, DPR dapat melanjutkan proses dengan membentuk panitia khusus (pansus).

2. DPR Membentuk Panitia Khusus

Apabila rapat paripurna menyetujui usulan HMP, DPR akan membentuk pansus untuk melakukan pembahasan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap persoalan yang menjadi dasar pengajuan pendapat tersebut.

Berdasarkan Pasal 212 Ayat 2 UU MD3, pansus dibentuk dengan melibatkan seluruh unsur fraksi yang ada di DPR.

Pansus memiliki tugas mengumpulkan informasi, memeriksa bukti, dan mendalami dugaan bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.

Dalam proses tersebut, pansus juga dapat meminta keterangan dari berbagai pihak yang dianggap berkaitan dengan persoalan yang sedang diperiksa.

Berdasarkan Pasal 213 UU MD3, pansus wajib menyelesaikan tugasnya paling lama 60 hari sejak dibentuk. Setelah menyelesaikan pemeriksaan, pansus menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dalam rapat paripurna DPR.

Rapat paripurna kemudian mengambil keputusan terhadap laporan yang disampaikan pansus.

3. Hasil HMP Dibawa ke Mahkamah Konstitusi

Jika rapat paripurna DPR menerima laporan pansus yang menyatakan bahwa wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, DPR dapat meneruskan hasil keputusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.

Tahapan ini diatur dalam Pasal 214 UU MD3. MK nantinya bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan wakil presiden.

Dengan demikian, pendapat politik DPR belum cukup untuk memberhentikan Gibran. Harus ada pemeriksaan dan putusan MK yang menentukan apakah pendapat DPR tersebut terbukti secara hukum.

Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat melanjutkan proses dengan menggelar rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian wakil presiden kepada MPR.

Sebaliknya, apabila MK menyatakan pendapat DPR tidak terbukti, usul pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilanjutkan.

4. MPR Menggelar Sidang untuk Memutuskan Pemberhentian Wapres

Tahapan berikutnya adalah pembahasan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Proses ini hanya dapat dilakukan apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti dan DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

Berdasarkan Pasal 36 UU MD3, pemberhentian presiden maupun wakil presiden hanya dapat dilakukan menurut ketentuan UUD 1945 dan diusulkan oleh DPR.

Selanjutnya, Pasal 37 UU MD3 mengatur bahwa MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian wakil presiden paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usulan tersebut.

Dalam sidang itu, MPR wajib memberikan kesempatan kepada wakil presiden untuk menyampaikan penjelasan terkait usulan pemberhentiannya. Apabila wakil presiden tidak hadir, MPR tetap dapat mengambil keputusan.

5. MPR Mengambil Keputusan Akhir

Keputusan mengenai pemberhentian wakil presiden ditentukan melalui sidang paripurna MPR. Berdasarkan Pasal 38 UU MD3, sidang tersebut harus dihadiri paling sedikit tiga perempat dari jumlah anggota MPR.

Keputusan pemberhentian juga harus disetujui paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota MPR yang hadir dalam sidang.

Apabila MPR menyetujui pemberhentian, wakil presiden secara resmi diberhentikan dari jabatannya. Sebaliknya, jika MPR menolak usulan tersebut, wakil presiden tetap menjalankan tugas dan kewajibannya hingga akhir masa jabatan.