Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih beserta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Pemanggilan tingkat tinggi ini bergulir cepat sesaat setelah Gibran Rakabuming Raka resmi menyampaikan surat pengunduran dirinya dari kursi orang nomor dua di republik ini.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengonfirmasi dirinya telah menerima pemberitahuan untuk menghadiri agenda pertemuan di Istana tersebut pada pukul 13.30 WIB.
"Saya diberitahu untuk datang ke Istana jam 1.30 hari ini untuk mengadakan pertemuan," katanya kepada wartawan setiba di Istana, Kamis (12/11).
Yusril mengaku belum mengetahui secara terperinci dokumen materi rapat. Namun, ia meyakini pertemuan siang ini bakal membedah mekanisme tindak lanjut atas surat pengunduran diri yang telah dilayangkan Gibran kepada Presiden maupun ke pimpinan MPR RI.
"Ya tentu akan membahas tindak lanjut dari pengunduran diri Wakil Presiden yang tadi pagi sudah disampaikan kepada Presiden dan juga satu surat disampaikan kepada Presiden dan satu surat disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," jelas dia.
Kendati demikian, Yusril menegaskan bahwa pertemuan di Istana tersebut bukan merupakan forum resmi bagi Presiden untuk langsung menyodorkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
Ia menjelaskan, pertemuan lintas cabang kekuasaan ini lebih bersifat sebagai rapat konsultasi antarlembaga negara guna menyelaraskan mekanisme hukum ketatanegaraan. Hal ini penting mengingat penanganan pengunduran diri wakil presiden beririsan langsung dengan kewenangan konstitusional MPR.
"Ini paling merupakan satu rapat kayak konsultasi begitu, bagaimana penyelenggaraan tindak lanjut dari surat pengunduran diri Wakil Presiden," ujarnya.
Koordinasi erat antara lembaga kepresidenan dan pimpinan parlemen menjadi krusial agar proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden dapat berjalan tertib, transparan, serta sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Mochammad Fajar Nur
