120 Anggota DPR Dukung HMP, Cukupkah untuk Memakzulkan Gibran?

tirto.id - Peluang pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, mulai memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Dukungan tersebut datang dari delapan fraksi partai politik di parlemen. Pimpinan DPR resmi menerima usulan HMP terkait dugaan tidak terpenuhinya syarat konstitusional Gibran sebagai wakil presiden, khususnya menyangkut polemik keabsahan ijazah.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memimpin rapat dan menerima usulan tersebut. Dia menyatakan bahwa usulan tersebut telah memenuhi ketentuan administratif untuk diterima pimpinan parlemen.

"Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat (HMP) anggota, sebagaimana ketentuan Pasal 211 Ayat 1 Undang-Undang MD3," kata Saan di ruang Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dia menyebut 120 anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut melampaui syarat minimal pengajuan HMP. Hal itu diatur dalam Pasal 210 UU MD3, yakni 25 anggota DPR.

Seluruh fraksi di parlemen turut mengirimkan perwakilannya dalam rapat penerimaan usulan tersebut. Dari Fraksi PDIP terdapat 14 pengusul, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Demokrat 18 orang.

Persoalan pemakzulan Gibran pun tidak lagi hanya menjadi agenda sejumlah anggota DPR, tetapi mulai mendapatkan ruang pembahasan di tingkat kelembagaan parlemen. Saan sendiri menyatakan, pembahasan usulan HMP akan dilanjutkan melalui rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).

Di sisi lain, pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai bahwa jumlah 120 pengusul sudah menjadi modal politik yang cukup kuat untuk memulai proses pemakzulan Gibran, apalagi angka itu jauh melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP.

"Sangat meyakinkan untuk pemakzulan, karena 120 orang itu sudah lebih cukup untuk HMP DPR yang syarat minimalnya cuma 25 anggota. Nanti di pembahasan soal HMP, terutama di paripurna, akan kelihatan mayoritas DPR akan cenderung setuju," tutur Adi saat dikonfirmasi reporter Tirto, Rabu (11/11/2026).

Menurut Adi, 120 anggota DPR tersebut sebaiknya dipahami sebagai inisiator, bukan gambaran akhir dari keseluruhan sikap parlemen. Dukungan terhadap usulan HMP masih harus diuji dalam pengambilan keputusan melalui rapat paripurna dan pembahasan khusus lainnya.

Dengan demikian, kata dia, kalkulasi politik pemakzulan Gibran tidak cukup hanya membaca jumlah anggota yang membubuhkan tanda tangan.

Bagaimana Hitung-hitungan Suara di DPR?

Secara politik, usulan 120 anggota DPR memang menjadi modal awal yang signifikan. Kendati demikian, angka tersebut belum cukup untuk meloloskan HMP menjadi pendapat resmi DPR.

Pasal 210 ayat (3) UU MD3 mengatur bahwa usulan HMP baru menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota DPR. Keputusan juga harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.

Dengan begitu, ada dua tahapan hitung-hitungan suara yang harus diperhatikan, yakni pemenuhan kuorum kehadiran dan pemenuhan jumlah suara persetujuan.

Dengan jumlah anggota DPR sebanyak 580 orang, rapat paripurna setidaknya harus dihadiri 387 anggota agar memenuhi kuorum dua pertiga tersebut. Apabila jumlah kehadiran hanya memenuhi batas minimal tersebut, setidaknya 258 anggota harus menyetujui usulan HMP.

Jumlah suara yang dibutuhkan akan bertambah apabila anggota yang hadir lebih banyak. Dengan hal ini memperlihatkan bahwa 120 pengusul belum bisa menjadi jaminan HMP akan disetujui. Para inisiator masih membutuhkan dukungan anggota lain untuk memenuhi ambang persetujuan dalam rapat paripurna.

Dalam hal inilah posisi delapan fraksi menjadi penting. Sebab, meskipun anggota dari seluruh fraksi tercatat hadir dalam rapat penerimaan usulan, kehadiran perwakilan partai tidak otomatis mencerminkan keputusan resmi fraksi.

Dukungan satu atau dua anggota dalam sebuah fraksi juga belum tentu mewakili sikap politik seluruh partai. Adi pun menilai, gambaran mengenai sikap mayoritas DPR baru akan terlihat ketika usulan HMP dibahas dan diputuskan dalam rapat paripurna.

"Keseluruhan sikap DPR itu nanti pas pengambilan keputusan di paripurna dan rapat-rapat khsusus lainnya," ucap Adi.

Dengan kata lain, kata dia, pertarungan politik sesungguhnya justru dimulai setelah pimpinan DPR menerima usulan tersebut. Para pengusul harus meyakinkan anggota lain bahwa persoalan keabsahan ijazah Gibran memiliki dasar yang cukup untuk dibawa ke proses konstitusional berikutnya.

Sementara itu, jika dukungan 120 anggota tersebut berkembang menjadi dukungan mayoritas, posisi politik Gibran tentu semakin tertekan. Sebaliknya, apabila dukungan terhenti pada kelompok pengusul, proses HMP berpotensi tidak berlanjut.

Meski demikian, Adi mengingatkan agar angka 120 tidak dibaca sebagai jumlah akhir dukungan politik di DPR. Dia menilai, keputusan mengenai HMP harus dilihat dari keseluruhan proses pengambilan keputusan di parlemen.

"120 ini inisiator. Jangan lihat 120-nya. 120 ini sudah lebih dari cukup. Kan syarat minimal HMP cuma 24 orang dewan, ini malah 120, sangat banyak dan mewakili semua fraksi," ungkap dia.

Sebab, para pengusul hanya menjadi pihak yang menginisiasi penggunaan hak tersebut.

Dia pun tak memungkiri bahwa perkembangan HMP akan sangat ditentukan oleh dinamika politik di parlemen. Apabila mayoritas anggota DPR menyetujui usulan tersebut dan seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi, proses bisa berlanjut ke MK.

Sebaliknya, apabila dukungan politik tidak mencukupi, usulan pemakzulan dapat terhenti di DPR.

Di sisi lain, Adi menegaskan bahwa posisi MPR baru akan menjadi penting ketika proses sudah memasuki tahapan sidang istimewa. Untuk saat ini, bola politik masih berada di tangan DPR.

"MPR pas sidang istimewa. Saat ini masih di DPR bolanya," kata dia.