Masuk tirto.id
tirto.id - Polemik pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan luar negeri tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) milik Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memicu reaksi Komisi X DPR RI.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menyebut komisi yang membidangi pendidikan dan olahraga tersebut akan mendorong pengaturan khusus mengenai penyetaraan ijazah dan dokumen pendidikan luar negeri dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
“Kami berencana memasukkan bab penyetaraan ini ke dalam revisi UU Sisdiknas sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat. Kita akan undang para pakar dan ahli untuk mendiskusikan kriteria teknisnya," ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
"Apa syarat dikeluarkannya surat keterangan dan apa syarat dikeluarkannya SK penyetaraan, itu harus disepakati bersama agar nantinya aturan turunan di Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) memiliki pedoman yang tegas,” sambungnya.
Menurut Lalu, kekisruhan hukum yang terjadi belakangan berpangkal dari ketiadaan acuan regulasi yang tegas dan mengikat, sehingga memicu penafsiran yang berbeda-beda di ruang publik.
Pukulan Telak bagi Ekosistem Pendidikan Nasional
Polemik pencabutan suket milik Gibran yang berujung pada pengunduran dirinya dari kursi Wakil Presiden RI menjadi peringatan keras bagi seluruh ekosistem pendidikan nasional.
“Ini pukulan telak sebenarnya ya bagi kementerian yang membidangi pendidikan. Tetapi ini menjadi warning bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa pendidikan itu bukan hanya soal selembar ijazah, rapor, atau transkrip nilai. Pendidikan pada prinsipnya adalah pembentukan etika, moral, karakter, dan adab,” tegas Lalu.
Lalu menjelaskan, pembenahan aturan penyetaraan pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada polemik dokumen pendidikan Gibran di Singapura terkait perbedaan antara letter of attendance dan ijazah. Menurut dia, regulasi yang jelas diperlukan untuk melindungi hak pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di berbagai negara.
“Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Persoalan ini bukan hanya di Singapura, belum lagi kita berbicara lulusan dari Mesir atau Arab Saudi. Banyak anak-anak kita menimba ilmu di sana, tetapi ketika pulang ke tanah air selalu menghadapi persoalan birokrasi karena ijazahnya tidak langsung diterima saat ingin melanjutkan pendidikan,” paparnya.
Problem serupa, lanjut Lalu, turut dialami oleh para santri pondok pesantren di dalam negeri yang kerap terganjal persyaratan administratif ketika hendak melanjutkan studi ke sekolah umum.
Oleh karena itu, Komisi X DPR bertekad menyeragamkan regulasi tersebut melalui undang-undang agar memiliki hierarki hukum yang kokoh.
Penulis: Khizbulloh Huda
Editor: Siti Fatimah
