Indeks ijazah gibran

Jalur parlemen dinilai lambat karena DPR reses, pemohon PHPU konsolidasi gerakan massa untuk desak pengunduran diri Wapres Gibran.

Themis Indonesia meminta DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada seluruh komisioner KPU dan Bawaslu.

Klaim yang menyebut guru SMPN 1 Solo mengungkap Gibran pernah tidak naik kelas dan pindah ke Singapura adalah salah dan menyesatkan.

Komisi II DPR hanya perlu memanggil penyelenggara pemilu untuk meminta penjelasan mengenai proses pencalonan Gibran.

MK memang tak menerima gugatan soal ijazah, tetapi dalam pertimbangan hukum dinyatakan Gibran tak terbukti punya ijazah setara SMA.

DPR dinilai memiliki ruang konstitusional untuk memproses dugaan pelanggaran berkaitan dengan Gibran, tetapi perlu dukungan 2/3 parlemen untuk terealisasi.

Nawaz Sharif kehilangan jabatan Perdana Menteri Pakistan setelah Mahkamah Agung menyatakan dirinya tak memenuhi syarat sebagai anggota parlemen.

Merespons isu pemakzulan Wapres Gibran usai putusan sidang ijazah di MK, Jokowi persilakan semua pihak ikuti mekanisme hukum dan konstitusi.

Bamsoet mengatakan, putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat karena ijazah merupakan wewenang DPR untuk mengusulkan pemakzulan atau tidak.

Sahroni menegaskan, belum ada pula arahan khusus dari Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, terkait putusan MK soal syarat ijazah Gibran.

Bambang menilai putusan MK soal pendidikan Gibran ini belum berpengaruh terhadap legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Bambang Pacul belum mau berkomentar lebih jauh terkait polemik ijazah Gibran karena belum menerima putusan dari MK.

Bergabungnya Jokowi ke PSI di tengah polemik ijazah Gibran menguji legitimasi dinasti Solo dan ambisi elektoral PSI pada 2029.

KPU Surakarta hanya memverifikasi ijazah Gibran ke kementerian terkait, tidak sampai ke Singapura.

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran mengantongi ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA).

Upaya pemakzulan Gibran dinilai realistis dan rasional dari sisi politik hukum, tetapi berpotensi mengganggu stabilitas politik pemerintahan Prabowo.

Pada saat pemeriksaan tahun 2023, KPU tidak menemukan keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap surat penyetaraan tersebut.

Pelapor menyatakan bahwa sembilan hakim konstitusi selaku Terduga Pelanggar dinilai telah melanggar prinsip independensi yang diatur dalam Peraturan MK.

Sistem pendidikan di negara seperti Singapura tak selalu memiliki padanan setara dengan struktur di Indonesia.

Sugiat mengimbau agar dapat menyikapi putusan secara bijak dan memilih bersatu untuk mendukung keberlanjutan program kerja pemerintah.