Pemohon PHPU Buka Opsi Gerakan Massa Desak Gibran Mundur

tirto.id - Tim pemohon Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) membuka opsi pengerahan gerakan massa untuk mendesak pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini menyusul resesnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dinilai memperlambat proses politik konstitusional di parlemen.

Pakar hukum tata negara sekaligus salah satu pemohon, Denny Indrayana, menyoroti masa reses DPR dan DPD yang berlangsung pada 9 Oktober hingga 9 November 2026. Menurutnya, jadwal reses tersebut makin menyulitkan adanya pergerakan signifikan di parlemen untuk menindaklanjuti pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran.

"Ketika Mahkamah Konstitusi tidak mengambil jalur tol untuk mendiskualifikasi Gibran, maka kita akan melewati jalur yang berliku. DPR dan DPD sekarang sedang reses dari 9 Oktober sampai 9 November. Kalau proses di DPR tidak berjalan, maka tidak ada pintu lain kecuali rakyat yang melakukan langkah desakan," ujar Denny dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).

Denny menambahkan bahwa mayoritas koalisi partai di DPR saat ini tergolong kelebihan muatan (oversize coalition). Kondisi ini dinilainya membuat parlemen lambat bergerak dalam merespons putusan hukum. Karena itu, gerakan dari elemen mahasiswa, buruh, organisasi masyarakat, hingga kelompok masyarakat sipil dianggap menjadi penentu utama.

Sasar DPD dan Galang Daya Dorong Masyarakat Sipil

Di kesempatan yang sama, kuasa hukum pemohon Refly Harun menyampaikan bahwa pihaknya akan memanfaatkan momentum ini untuk menggalang konsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil (civil society) sebagai daya dorong (striving force) penegakan konstitusi.

Refly mengonfirmasi telah menjadwalkan pertemuan resmi dengan pimpinan DPD RI untuk menyampaikan aspirasi dan salinan pertimbangan putusan MK.

"Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Tamsil Linrung, sudah bersedia menerima kami nanti hari Selasa. DPD ini penting karena mereka akan menunggu di ujung kalau proses pemakzulan sampai ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)," kata Refly.

Menurut Refly, perdebatan mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran telah selesai di ranah MK. Putusan MK pada halaman 376 secara tegas mengonfirmasi ketiadaan ijazah penyetaraan SMA dan menyerahkan kewenangan penilaian keabsahan syarat tersebut kepada lembaga berwenang lainnya.

"Untuk menggerakkan energi DPR, kita butuh daya dorong dari berbagai komponen masyarakat sipil. Cita-cita kita bukan sekadar pemakzulan, melainkan menegakkan daulat rakyat dan daulat konstitusi," tegas Refly.