Menakar Potensi dan Risiko Tenaga Nuklir untuk Listrik

tirto.id - Reaktor nuklir pembangkit listrik memanfaatkan reaksi pembelahan inti atom alias fisi. PLTN hanya butuh bahan bakar dalam jumlah relatif sedikit untuk menghasilkan listrik dalam skala besar.

Pemerintah Indonesia berencara membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan target operasi tahun 2034. Menurut keterangan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot, pemerintah kini sudah punya 28 tapak lokasi untuk PLTN.

"Dari sekarang kan kita juga sudah harus menyiapkan karena pembangunan PLTN itu kan membutuhkan waktu 7 tahun sampai dengan 10 tahun," ujar Yuliot pada 22 Oktober 2026, sebagaimana dilaporkan Antara.

"Kalau target tahun 2034, ya dari sekarang kita harus menyiapkan tapak untuk PLTN itu sendiri," imbuhnya.

Rencana pembangunan PLTN memang perlu menimbang potensi tenaga nuklir untuk memasok listrik dan risiko yang menyertai. Lantas, bagaimana cara kerja nuklir di PLTN, apa saja potensi dan risiko tersebut, dan bagaimana perkembangan terbaru di Indonesia terkait rencana ini?

Tenaga Nuklir untuk Listrik dan Cara Kerjanya

Reaktor nuklir untuk pembangkit listrik pada dasarnya bekerja seperti ketel yang menghasilkan panas untuk membuat uap. Perbedaan terletak pada sumber energi yang dipakai. Alih-alih membakar batu bara atau gas, reaktor memanfaatkan reaksi pembelahan inti atom alias fisi.

Merujuk laman World Nuclear Association, proses ini dimulai ketika neutron menghantam inti atom. Tumbukan tersebut membelah inti jadi bagian-bagian yang lebih kecil, sekaligus melepas energi dan neutron tambahan.

Neutron-neutron itu kemudian bisa memicu pembelahan atom lain, lalu membentuk reaksi berantai yang menghasilkan panas secara berkelanjutan. Sistem pembangkit memanfaatkan panas untuk menghasilkan uap. Adapun uap kemudian memutar turbin yang terhubung dengan generator listrik.

Badan Energi Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA) menjelaskan bahwa seluruh listrik nuklir komersial yang dipakai dunia saat ini berasal dari fisi. Sementara itu, fusi atau penggabungan inti atom masih dalam tahap penelitian dan pengembangan.

Bahan bakar yang dipakai umumnya berupa uranium yang dipadatkan menjadi pelet kecil. "Satu pelet mengandung energi sebanyak yang ada dalam satu ton batubara," demikian keterangan di laman resmi Asosiasi Nuklir Dunia. Alhasil, kepadatan energi membuat PLTN hanya butuh bahan bakar dalam jumlah relatif sedikit untuk menghasilkan listrik dalam skala besar.

Keunggulan lain terletak pada kemampuan menghasilkan listrik secara konsisten. Reaktor nuklir bisa beroperasi selama berbulan-bulan tanpa harus bergantung kondisi cuaca, sementara sejumlah unit dirancang untuk beroperasi selama lebih dari 60 tahun.

Hanya saja, operasional PLTN juga menghasilkan limbah radioaktif yang butuh penanganan khusus. Asosiasi Nuklir Dunia menyebut bahan bakar bekas bisa diproses kembali untuk mengambil material yang masih bisa dipakai atau dikelola sebagai limbah.

Maka, nuklir memang menarik bagi negara yang butuh pasokan listrik stabil dengan emisi karbon operasional rendah. Namun, efisiensi bahan bakar dan keandalan PLTN belum menjawab seluruh persoalan.

Fisikawan M.V. Ramana sebagaimana dikutip The Guardian menegaskan bahwa nuklir "mahal, berbahaya, dan butuh waktu terlalu lama untuk ditingkatkan skalan­ya," sementara limbahnya "tetap radioaktif selama ratusan ribu tahun dan saat ini belum bisa dikelola secara aman dalam jangka panjang."

Risiko kecelakaan, pengelolaan limbah, dan kebutuhan investasi tentunya tetap harus menjadi prioritas dan turut diperhitungkan.

Potensi dan Risiko Tenaga Nuklir untuk Listrik

Prancis kerap jadi contoh negara yang mengandalkan energi nuklir. Menurut lembaga think tank yang berfokus pada kajian lingkungan hidup, Earth.Org, Prancis mengembangkan program nuklir sejak 1970-an untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor. Nuklir kemudian jadi sumber utama dalam sistem kelistrikan.

Earth.Org menjelaskan bahwa daya tarik PLTN terletak pada kemampuan menghasilkan listrik dalam jumlah besar tanpa melepas gas rumah kaca secara langsung selama operasi. Karakteristik ini menjadi salah satu pilihan dalam upaya menekan emisi sektor energi.

Adapun PLTN juga mampu memasok listrik secara konsisten, terlepas dari perubahan cuaca yang memengaruhi produksi tenaga surya dan angin. Akan tetapi, perbandingan manfaat nuklir dengan energi fosil perlu memperhitungkan seluruh risiko.

Lembaga tersebut mengambil contoh kasus kecelakaan di Three Mile Island 1979, Chernobyl 1986, dan Fukushima 2011 sebagai alarm bahwa ada konsekuensi serius jika terjadi kegagalan sistem.

Kecelakaan Fukushima, misalnya, memang tidak menimbulkan kematian akibat paparan radiasi secara langsung. Namun, lebih dari 150.000 orang harus meninggalkan tempat tinggal agar tidak terpapar radiasi. Evakuasi juga terkait dengan kematian, terutama di kalangan kelompok rentan, sementara proses pembersihan butuh biaya besar.

Karena itu, keselamatan reaktor, kesiapan menghadapi keadaan darurat, serta pemilihan lokasi menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan PLTN.

Terkait contoh di Fukushima, Tatsujiro Suzuki yang saat itu Wakil Kepala Komisi Energi Atom Jepang pernah berujar kepada BBC, bahwa "Ada studi yang menunjukkan kemungkinan satu dalam seribu tahun pantai Fukushima dilanda tsunami setinggi 10 meter."

"Sayangnya, penelitian-penelitian itu diabaikan. Industri nuklir tidak berpikir itu akan terjadi, sehingga mereka tidak siap," ujar Suzuki.

Maka, manfaat nuklir harus ditimbang bersama risiko keselamatan, pengelolaan limbah, dan biaya yang menyertainya. Tantangan berikutnya bagi Indonesia adalah memastikan seluruh aspek tersebut masuk dalam perencanaan sejak awal.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, dalam Simposium Nasional Pembangunan PLTN di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 7-8 September 2026.

"Tapak [lokasi PLTN] tersebut harus dipilih yang sesuai regulasi dan memenuhi berbagai standar seperti aspek keamanannya dari bahaya gunung berapi, gempa, likuifaksi, tsunami, gerakan tanah, abrasi, serta ketersediaan air tanah. PLTN menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan energi fosil," jelas Lana.

BRIN bersama pihak terkait disebut sudah melakukan uji tapak di 28 lokasi, dengan satu lokasi dilakukan oleh pihak ketiga.

PLTN di Indonesia dan Perkembangan Terbarunya

Rencana pengembangan PLTN di Indonesia sudah berlangsung selama puluhan tahun. Menurut Kementerian ESDM, Indonesia mulai membangun kapasitas penelitian nuklir sejak awal 1960-an melalui tiga reaktor riset di Bandung, Yogyakarta, dan Tangerang Selatan.

Kerangka kebijakan lantas berkembang melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, serta peraturan mengenai Kebijakan Energi Nasional.

Pemerintah sebelumnya menarget PLTN pertama beroperasi pada 2032, dengan kapasitas nuklir mencapai 44 GW pada 2060. Dari jumlah itu, 35 GW direncanakan untuk kebutuhan listrik dan 9 GW untuk produksi hidrogen. Namun, pada Oktober 2026, Yuliot menyebut target operasi 2034 dengan perkiraan pembangunan selama 7-10 tahun.

Persiapan teknis juga berjalan. Dalam simposium di UGM, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Eniya Listiani Dewi menyebut rancangan Peraturan Presiden mengenai kesiapan pembangunan PLTN sudah disiapkan dan kini sedang menunggu pengesahan.

Eniya menyebut Indonesia butuh kontribusi nuklir hingga 35 GW untuk mendukung target emisi nol bersih pada 2060. Dalam sepuluh tahun ke depan, kebutuhan awal diprediksi mencapai 500-1.000 megawatt untuk pulau-pulau yang butuh pasokan listrik besar dan andal.

Pemerintah juga membentuk enam kelompok kerja untuk mendukung persiapan tersebut. Kebutuhan sumber daya manusia jadi salah satu pekerjaan penting.

"Untuk mencapai 1 Giga Watt dibutuhkan sekitar 400-700 SDM berkemampuan tinggi," ujar Eniya, sembari menekankan bahwa kebutuhan tersebut belum mencakup tenaga yang memiliki skill komunikasi untuk membangun penerimaan masyarakat dan mendukung rekayasa sosial (socio-engineering).

Dari sisi pengawasan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) menyatakan siap mengawal regulasi, perizinan, dan inspeksi. Indonesia sendiri sudah punya tiga reaktor riset yang dioperasikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yakni Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy di Serpong, Triga 2000 di Bandung, dan Kartini di Yogyakarta.