Menuju konten utama

Soal OIKN Minta Tambahan Rp2,7 T, Purbaya Ikuti Arahan Prabowo

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, telah mengirim surat permohonan tambahan anggaran pada 18 Juni lalu. 

Soal OIKN Minta Tambahan Rp2,7 T, Purbaya Ikuti Arahan Prabowo
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Rapat tersebut membahas pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dan pembentukan panja-panja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum menerima surat resmi dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengenai pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp2,7 triliun untuk pembangunan tahap III ibu kota baru.

Meski demikian, dia mengatakan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan pendanaan proyek strategis nasional tersebut.

"Suratnya belum sampai ke saya, jadi saya belum tahu detailnya. Nanti akan saya pelajari dulu seperti apa," ujar Purbaya di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, dikutip secara daring, Kamis (16/7/2026).

Pernyataan itu disampaikan menanggapi permintaan Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, yang dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR mengaku telah mengirimkan surat permohonan tambahan anggaran pada 18 Juni lalu.

Basuki menyebut dana tersebut diperlukan untuk pembangunan batch III dengan skema tahun jamak 2026-2028, untuk pengelolaan aset terbangun, serta pembelian lahan.

"Yang jelas saya akan ikutin petunjuk Pak Presiden tentang anggaran untuk IKN," ucap Purbaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menyetujui alokasi anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun dan meminta penyelesaian infrastruktur esensial dalam tiga tahun ke depan.

Pada tahun anggaran 2026, OIKN sendiri telah mengantongi pagu anggaran Rp5,47 triliun yang terdiri dari belanja modal Rp4,3 triliun, belanja barang Rp732,5 miliar, dan belanja pegawai Rp423 miliar. Hingga 30 Juni 2026, realisasi anggaran secara akrual mencapai 80,2 persen.

Baca juga artikel terkait PROYEK IKN atau tulisan lainnya dari Nanda Aria

tirto.id - Insider
Reporter: Nanda Aria
Penulis: Nanda Aria
Editor: Fadrik Aziz Firdausi