Indeks Izin Usaha Pertambangan

Mardani Maming meminta pengadilan menyatakan penyidik KPK tak berwenang menetapkan tersangka kepada dirinya.

KPK sedang menyidik kasus dugaan suap terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Mardani Maming melalui tim hukumnya kemungkinan akan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka yang telah diberikan KPK.

Terdiri dari pertambangan Nikel sebanyak 102 IUP, batu bara sebanyak 271 IUP dan tembaga sebanyak 14 IUP dengan total luas areal 2.707.443 hektar.

Jumlah yang dicabut saat ini ini hampir setengahnya dari target yang diminta Presiden Joko Widodo sebanyak 2.076 Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pencabutan IUP batu bara paling banyak dilakukan di Kalimantan Timur sebanyak 34 IUP atau 50% yang dimiliki oleh 34 pelaku usaha.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat, Irwan Fecho menyebut pemerintah juga perlu menerbitkan moratorium perizinan di lahan dan kawasan tersebut.

Bahlil memastikan pemerintah tidak akan tebang pilih dalam proses pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Setelah 2.078 zin usaha pertambangan dicabut, maka wilayahnya akan diserahkan kepada pihak yang lebih kredibel.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dicabut meliputi 1.776 perusahaan pertambangan mineral dan 302 perusahaan pertambangan batu bara.

Sebelum meninggal, Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong sempat menulis surat minta ESDM membatalkan izin tambang emas di wilayahnya.

Pemerintah bakal memisakan perizinan untuk smelter perusahaan tambang dan pengolahan.

Usai putusan kasasi Mahkamah Agung pada Desember 2018, KPK mengeksekusi mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam ke Lapas Sukamiskin.

Jaringan Advokasi Tambang mengatakan pada momen Pilkada biasanya izin usaha pertambangan diobral oleh Pemda demi memperoleh dana segar untuk kampanye.