Indeks Izin Tambang

KPK juga mendalami aliran dana dari tersangka Rita Widyasari yang diduga mengalir ke sejumlah pihak lainnya.

Pembagian dana pungli diterima rutin setiap bulan selama kurang lebih dua tahun dengan nominal bervariasi antara Rp750 ribu hingga Rp2,5 juta per orang.

Kejagung masih mendalami berapa jumlah uang yang diterima tersangka Handry dari Samin Tan.

Ketiga tersangka tersebut langsung dilakukan penahanan di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur.

Kejati menetapkan Kepala Dinas ESDM Jatim sebagai tersangka kasus pungli izin tambang. Kejati juga menyita uang Rp2,36 miliar.

Gunung Botak menjadi bukti nyata kegagalan regulasi tambang: dari pencemaran merkuri 50x ambang batas hingga marginalisasi masyarakat adat.

Namun Gus Yahya menegaskan konsesi tambang bukan faktor tunggal pemicu konflik internal PBNU.

Wakil Gubernur Sumatra Barat, Vasko Ruseimy, mengakui adanya selisih yang besar, bahkan menyebut angka usulan awal yang jauh lebih tinggi, yakni 495 blok.

Saham Astra mengalami koreksi hingga 9,62 persen dan UNTR mencatat penurunan 14,93 persen pada perdagangan sesi pertama hari ini.

Aswad Sulaiman pernah diperiksa sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pembukaan terbatas sebagai upaya menjaga keseimbangan perekonomian warga dan penataan pertambangan.

Bahlil tekankan pemberian IUP tersebut telah dilengkapi dengan fondasi hukum yang lengkap, mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri.

Tak berhenti di situ, Boyamin berencana mengajukan gugatan praperadilan.

Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf menilai pengembalian konsesi tambang NU ke pemerintah belum tentu menyelesaikan konflik internal dan perlu dimusyawarahkan.

Seluruh denda yang berhasil dipungut akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM.

Untuk mendapatkan konsesi tambang maksimal 2.500 hektare, UKM wajib melakukan yang namanya corporate business responsibility (CBR).

Bahlil menyebut, pemberian IUP prioritas ke UMKM merupakan langkah yang dilakukan untuk menerjemahkan arahan Prabowo dan UUD 1945.

Bahlil tegaskan pencabutan izin bukan untuk mempersulit dunia usaha, tapi memperkuat tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab.

Koperasi dan UMKM baiknya diberdayakan ke energi terbarukan berbasis komunitas, seperti panel surya atau mikrohidro.

Bahlil mengatakan, permen tersebut akan merinci koperasi maupun UMKM yang dapat mengelola tambang, tetapi belum merinci syarat yang diatur di permen itu.