Indeks Izin Tambang

Lucas Donny Setijadji menilai peran perguruan tinggi adalah mencetak SDM berkualitas, bukan mengelola tambang seperti perusahaan tambang pada umumnya.

DPR berkilah pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi demi membantu proses pendanaan pendidikan. Memang bisa?

Rencana izin kelola tambang mencuat usai DPR RI memberi ruang bagi pemerintah untuk memberikan WIUPK ke perguruan tinggi dan UKM.

Perlu digarisbawahi pula bahwa perguruan tinggi sejak awal memang tidak didesain untuk mengelola tambang.

Baleg DPR RI memberi ruang bagi pemerintah untuk memberikan WIUPK kepada perguruan tinggi dan usaha kecil dan menengah (UKM).

Bahlil menuturkan perizinan pengelolaan tambang tersebut saat ini sudah berproses dan tinggal menunggu waktu izin dikeluarkan.

Awang Faroek Ishak merupakan saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan IUP di Kalimantan Timur.

Upaya judicial review ini disebut bagian dari Jihad Konstitusi. Apa saja gugatannya?

Kendati demikian, pemerintah belum bisa memastikan berapa luas lahan eks PKP2B yang akan diberikan kepada Muhammadiyah, pun dengan cadangan di dalamnya. 

Sejumlah kelompok sipil menilai pemberian izin tambang pada ormas keagamaan akan merugikan ormas keagamaan dan menimbulkan konflik baru di publik.

Megawati mengkritik publik yang kini ramai membahas soal pemberian izin tambang pada ormas keagamaan daripada permasalahan pangan seperti beras.

JATAM mencatat, di Kaltim lubang tambang yang tidak direhabilitasi telah menelan korban tewas 49 orang dan mayoritas anak-anak.

Menurut Eddy, karena usaha pertambangan batu bara dikaitkan dengan kerusakan lingkungan, maka dia berharap Muhammadiyah patuh pada kaidah pelestarian. 

Muhammadiyah memastikan pengelolaan izin tambang akan disertai dengan evaluasi hingga penilaian manfaat.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, akan menyiapkan 5 area tambang sisa yang bisa dipilih Muhammadiyah untuk dikelola ormas keagamaan tersebut.

Kelompok sipil mendesak Muhammadiyah menolak konsesi tambang agar tidak terjebak  permasalahan dunia tambang jelang pengumuman keputusan organisasi.

Sekjen KemenESDM, Dadan Kusdiana, menegaskan pemberi izin tambang untuk ormas keagamaan diserahkan ke BKPM sementara pengawasan ditangani Kementerian ESDM.

Azrul Tanjung meminta masyarakat tidak melihat hitam dan putih pertambangan saja, melainkan juga manfaat yang bisa diberikan untuk umat.

Jokowi menerangkan bahwa tugas pemerintah hanyalah merancang regulasi mengenai izin konsesi tambang. Namun, dia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak ormas. 

Sebelum mengambil konsesi izin tambang, Muhammadiyah akan mempertimbangkan titik lahan tambang mana saja yang masih bisa diusahakan.