Indeks Izin Tambang

Untuk mendapatkan konsesi tambang maksimal 2.500 hektare, UKM wajib melakukan yang namanya corporate business responsibility (CBR).

Bahlil menyebut, pemberian IUP prioritas ke UMKM merupakan langkah yang dilakukan untuk menerjemahkan arahan Prabowo dan UUD 1945.

Bahlil tegaskan pencabutan izin bukan untuk mempersulit dunia usaha, tapi memperkuat tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab.

Koperasi dan UMKM baiknya diberdayakan ke energi terbarukan berbasis komunitas, seperti panel surya atau mikrohidro.

Bahlil mengatakan, permen tersebut akan merinci koperasi maupun UMKM yang dapat mengelola tambang, tetapi belum merinci syarat yang diatur di permen itu.

Menurut Bahlil, ratusan perusahaan tersebut harus membayar jaminan reklamasi karena uangnya dipakai untuk mereklamasi pasca tambang.

Menurut DJP,  dengan cara ini akan menghindarkan Indonesia dari potensi kebocoran penerimaan pajak dari sektor usaha tambang.

Vent Christway diperiksa terkait penerbitan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang jadi kedok PT Investasi Mandiri korupsi zirkon.

Kasus PT IM jadi salah satu perkara pertambangan terbesar di Kalteng dalam lima tahun terakhir.

Tersangka yang juga anak dari mantan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, itu dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Klas II A Jakarta Timur.

Prabowo bakal rampas 3,7 juta hektare lahan HGU yang dianggap rugikan negara pada September 2025.

Langkah penertiban ini dilakukan melalui kerja sama lintas lembaga, termasuk Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri.

Saat berkunjung ke Ponpes Miftahul Huda, Tasikmalaya, Bahlil sempat menyinggung urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.

Lucas Donny Setijadji menilai peran perguruan tinggi adalah mencetak SDM berkualitas, bukan mengelola tambang seperti perusahaan tambang pada umumnya.

DPR berkilah pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi demi membantu proses pendanaan pendidikan. Memang bisa?

Rencana izin kelola tambang mencuat usai DPR RI memberi ruang bagi pemerintah untuk memberikan WIUPK ke perguruan tinggi dan UKM.

Perlu digarisbawahi pula bahwa perguruan tinggi sejak awal memang tidak didesain untuk mengelola tambang.

Baleg DPR RI memberi ruang bagi pemerintah untuk memberikan WIUPK kepada perguruan tinggi dan usaha kecil dan menengah (UKM).

Bahlil menuturkan perizinan pengelolaan tambang tersebut saat ini sudah berproses dan tinggal menunggu waktu izin dikeluarkan.

Awang Faroek Ishak merupakan saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan IUP di Kalimantan Timur.