tirto.id - Pemerintah, melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan), membantah kabar rencana penggunaan pangkalan militer di daerah Biak, Papua oleh pemerintah Rusia. Isu itu mencuat sejalan dengan kunjungan Wakil Perdana Menteri Pertama Federasi Rusia, Denis V. Manturov, ke Indonesia.
"Terkait pemberitaan tentang usulan penggunaan pangkalan Indonesia oleh Rusia, Kemhan mengklarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar," kata Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, dalam keterangan pers, Rabu (16/4/2025).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Rolliansyah Soemirat, juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah mendengar wacana permintaan pangkalan udara Indonesia di Biak, Papua digunakan oleh Rusia.
"Kami belum pernah mendengar mengenai permintaan Rusia untuk menempatkan pesawatnya di pangkalan udara milik Indonesia di wilayah Papua," kata dia.
Sebelumnya, media Australia, ABC News, melaporkan terkait permintaan resmi dari Federasi Rusia kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua, sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia.
Pemberitaan itu ditanggapi oleh Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. Politikus PDIP itu menegaskan, pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia.
“Konstitusi kita dan berbagai peraturan perundang-undangan secara tegas melarang keberadaan pangkalan militer asing. Hal ini bukan hanya soal hukum, tetapi menyangkut prinsip kedaulatan nasional dan arah politik luar negeri kita,” kata TB Hasanuddin.
Dia juga menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif, yakni bebas dari pengaruh blok manapun dan aktif menjaga perdamaian dunia. Menurutnya, membuka peluang bagi kehadiran kekuatan militer asing justru bertentangan dengan semangat tersebut.
“Pendirian pangkalan militer asing hanya akan menyeret Indonesia dalam percaturan geopolitik yang kontraproduktif dengan perdamaian dunia. Selain itu, kepentingan nasional kita lebih utama ketimbang ikut campur dalam situasi yang berpotensi meningkatkan intensitas konflik antar kekuatan-kekuatan besar,” kata TB Hasanuddin.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Andrian Pratama Taher
