tirto.id - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengajak semua pihak untuk bekerja sama membangun Indonesia walaupun tidak dalam kabinet pemerintahan. Itu disampaikan Prabowo usai menerima penetapan presiden dan wakil presiden di KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Prabowo menuturkan, bekerja sama tidak harus dalam satu barisan alias berada dalam koalisi pemerintahan baru. Ketua Umum Partai Gerindra, berharap pihak yang tidak masuk dalam kabinet tetap bisa berjuang untuk rakyat.
"Apakah bersatu itu ada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan sama-sama kita berjuang untuk rakyat Indonesia sama-sama. Kita berjuang untuk secepat-cepatnya kita membawa kebaikan peningkatan untuk rakyat. Kita tidak boleh ada rakyat kita anak-anak kita yang tertinggal dan tidak menikmati hasil kemerdekaan itu pandangan saya," kata Prabowo.
Kemudian, Prabowo juga mengajak kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk bersatu. Dia mengakui persaingan Pilpres 2024 keras, tetapi tetap harus bersama. Permintaan untuk bersatu merupakan tuntutan rakyat.
"Kontestasi tajam, debat kadang-kadang panas, tapi satu hal saya kira yang kita saksikan bersama, sekeras apapun, setajam apapun, kita menyadari bahwa kita tetap satu rumpun, satu keluarga besar. Kita sama-sama anak bangsa Indonesia," ungkap Prabowo.
Prabowo yakin rakyat akan menuntut semua pihak untuk saling bekerja sama setelah Pilpres. Kolaborasi semua pihak diharapkan mampu meninggalkan Indonesia dari berbagai persoalan sosial.
Sebagai salah satu mitra koalisi, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, enggan menafsirkan pernyataan Prabowo. AHY pun yakin Prabowo sudah menentukan arah kabinet selanjutnya.
Tidak hanya itu, purnawirawan TNI ini juga optimistis Prabowo ingin membentuk pemerintahan yang kuat tetapi bukan berarti harus berjumlah besar. Dia berharap kabinet nantinya bakal solid.
Sinyal Tak Merangkul Semua Partai dalam Kabinet
Analis politik dari Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai, pernyataan Prabowo adalah sinyal kuat tidak akan merangkul semua untuk kabinetnya. Arifki melihat Prabowo saat ini sedang meraba koalisi kubu 01 dan 03.
"Yang jelas ini sinyal bahwa Prabowo tidak mungkin merangkul semua partai politik, terpenting Prabowo memastikan tiket untuk bisa masuk ke parlemen dengan kekuatan penuh apakah perlu merangkul partai di luar atau bagaimana," kata Arifki, Rabu (24/4/2024).
Arifki menilai pada koalisi 01, Prabowo menaruh perhatian kepada Nasdem dan PKB sementara koalisi 03 ada pada pergeseran kekuatan PDIP. Arifki menilai, Prabowo perlu berhitung agar pemerintahan tetap stabil.
Salah satunya dengan skenario menarik PKB dan Nasdem tanpa menarik PDIP. Selain itu, Prabowo juga tentu akan mengkalkulasikan keberadaan PKS. Arifki menilai Prabowo akan berhitung apakah akan merangkul PKS atau membuat partai yang dipimpin Ahmad Syaikhu itu kembali di luar pemerintahan.
Sebagai catatan, jumlah persentase suara nasional koalisi Indonesia Maju hanya mencapai 43,16 persen. Jika dihitung berbasis kursi, KIM hanya mengantongi 280 dari 580 kursi legislatif. Setidaknya ada 300 kursi di luar koalisi Prabowo.
Kekurangan kursi di legislatif bisa berdampak pada keberlangsungan pemerintahan. Hal itu terbukti ketika Pemerintahan Jokowi-JK sulit mengegolkan kebijakan akibat parlemen dikuasai koalisi di luar pemerintahan kala itu. Selain era Jokowi-JK, pada pemerintahan Jokowi-Maruf Amin bahkan SBY dua periode juga melakukan hal yang sama.
"Kita akan melihat rencana-rencana strategis ke depan, bagaimana kalkulasi dari partai-partai yang ada di luar maupun Koalisi Indonesia Maju, menghitung potensi koalisi dan oposisi," kata Arifki.
Prabowo Butuh Kekuatan di Kabinet
Analis politik dari Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, justru menilai pernyataan Prabowo adalah bukti Koalisi Indonesia Maju butuh kekuatan karena kekurangan suara di parlemen. Dia menilai, upaya merangkul kekuatan politik di Senayan menjadi penting.
Imam yakin, PKB dan Nasdem akan merapat di koalisi Indonesia Maju usai penetapan pemilu 2024. Sementara itu, analis sosio-politik ISESS, Musfi Romdoni, menilai sikap Prabowo konsisten untuk membentuk tim rival dengan mengajak lawan jika menang ke pemerintahan. Tetapi, dia menilai wajar jika ada kemungkinan partai luar untuk masuk ke kabinet.
"Ini bukan hal baru. Pada kenyataannya memang selalu ada kemungkinan partai yang jagoannya kalah dalam Pilpres kemudian memilih gabung ke pemerintahan. Di periode pertama Jokowi ada Golkar, misalnya, pada Pilpres 2019, Jokowi bahkan langsung mengajak rivalnya, Prabowo dan Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan. Ini wajar saja, sistem presidensiil sebenarnya memang tidak mengenal konsep presidensiil," kata Musfi.
Sinyal merapat pun sudah terlihat pada Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, sudah bertemu dengan Jokowi dan Prabowo. Jika ada kesepakatan, jalan tengah, partai dinilai akan memilih berada di dalam pemerintah. Alasannya, tidak banyak partai yang benar-benar mengerti cara bertahan di luar kekuasaan.
Musfi menilai logika partai politik adalah meraih kekuasaan. Partai akan selalu punya kecenderungan untuk pragmatis dan oportunis. Jika tidak ada perbedaan yang bersifat prinsipil dan mendapat peluang, partai pasti memilih bergabung mengelola pemerintahan. Kemudian, Musfi menuturkan, permasalahan utama adalah berapa banyak partai yang dapat ditampung di pemerintahan.
"Jika ingin merangkul semua partai, bagaimana dengan konsesi dan pembagian kursinya. Selain itu, partai koalisi yang menemani sejak awal pasti keberatan kalau jatah kursinya menjadi berkurang," kata Musfi.
Musfi mencontohkan ketika Jokowi mengajak Gerindra gabung, waktu itu Nasdem juga keberatan. Nasdem sampai mengancam akan jadi oposisi dengan bertemu PKS. Jangan sampai nanti ada partai-partai lain yang mengancam jadi oposisi seperti Nasdem waktu itu.
"Golkar sendiri sudah minta 5 jatah kursi. PAN katanya juga berharap dapat 5 kursi. Apa mereka mau jatah kursinya berkurang karena masuknya partai-partai lain? Ini pertanyaan seriusnya," kata Musfi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin
