Menkeu: Belanja Pemerintah untuk Bansos & Pemilu Capai Rp222 T

tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, melaporkan belanja pemerintah pusat hingga 31 Maret 2024 terealisasi sebesar Rp427,6 triliun, naik 23,1 persen year-on-year (yoy). Hal itu disampaikannya saat konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/4/2024).

Dari belanja tersebut, belanja kementerian/lembaga capai Rp222,2 triliun, atau terealisasi 20,4 persen dari pagu anggaran. Secara rinci, belanja kementerian/lembaga tersebut dilaporkan untuk bantuan program sembako, penyaluran bantuan sosial (bansos), dan dukungan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.

"Ini kenaikan cukup signifikan 23,1 persen ini karena 2024 ada aktivitas front load, jadi pemilu yang terjadi di Februari, KPU, Bawaslu, itu semua terjadi di Januari-Maret, biasanya tahun yang enggak ada belanja pemilu sehingga ini mempengaruhi," kata Sri Mulyani.

"Kemudian ini ada beberapa bantuan sembako pangan," imbuhnya.

Di samping itu, belanja non kementerian/lembaga mencapai Rp205,4 triliun atau sudah terealisasi 14,9 persen dari pagu anggaran. Belanja non K/L ini dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

Kemudian, Sri Mulyani menjelaskan bahwa belanja bansos naik tajam 20,7 persen pada 2024 sebesar Rp43,3 triliun. Sedangkan, belanja bansos pada 2023 tercatat hanya Rp35,9 triliun.

Menurut Bendahara Negara itu, realisasi bansos pada Maret 2024 meningkat utamanya dipengaruhi oleh penyaluran PIP, KIP Kuliah, PKH tahap I, program kartu sembako serta adanya anomali realisasi yang rendah pada 2023 yang disebabkan adanya penataan ulang kerja sama dengan lembaga penyalur.

Kementerian Sosial dalam hal ini mendapatkan kucuran dana untuk bantuan sosial sebanyak Rp20,4 triliun, di antaranya untuk penyaluran PKH bagi 10 juta KPM dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.

Kementerian Kesehatan juga mendapat kucuran dana sebesar Rp11,6 triliun yang digunakan untuk bantuan iuran PBI JKN bagi 96,7 juta peserta

Selain itu, anggaran terus digelontorkan dari APBN untuk menjalankan fungsinya sebagai shock absorber untuk memberi dukungan terhadap penanggulangan krisis dan pemulihan ekonomi serta reformasi struktural.

Sri Mulyani mengatakan, bahwa kenaikan belanja untuk bantuan sosial dan pemilu memang naik 23,1 persen dan secara langsung mempengaruhi kinerja perekonomian, termasuk berkontribusi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024.