tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan alasan pelaporan APBN terkini atau APBN KiTA Januari 2025 tertunda dari yang seharusnya digelar pada Februari 2025, tetapi baru dilaksanakan hari ini, Kamis (13/3/2025).
Sri Mulyani menerangkan, konferensi pers pelaporan APBN KiTA kali ini juga melaporkan kondisi APBN bulan Februari 2025. Artinya, Sri Mulyani menjelaskan pihaknya melaporkan APBN dalam dua bulan sekaligus. Kemudian, dia mengakui data yang belum stabil menjadi alasan penundaan pelaporan realisasi APBN bulan Januari 2025.
“Banyak pertanyaan dari teman-teman media kenapa waktu itu bulan Februari tidak dilakukan untuk bulan Januari. Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun, yang kami melihat datanya masih sangat belum stabil karena berbagai faktor,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Oleh karena itu, Sri Mulyani mengaku menunggu sampai data cukup stabil sehingga bisa dilaporkan mengenai kondisi keuangan negara tersebut secara terbuka.
“Ini semuanya kemudian kita pertimbangkan untuk kita menunggu sampai data cukup stabil sehingga kami bisa memberikan suatu laporan mengenai pelaksanaan APBN kita 2025 dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan diperbandingkan mungkin kalau istilahnya dengan mangga sehingga tidak terjadi kemungkinan terjadinya salah,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pendapatan negara hingga Februari 2025 tercatat Rp316,9 triliun atau 10,5 persen terhadap APBN. Adapun pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pajak, pajak, kepabeanan & cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PBNBP).
Sementara itu, dia juga menyebut realisasi anggaran belanja mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen terhadap APBN. Dia merinci, adapun belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat, belanja K/L, belanja non K/L, dan transfer ke daerah.
Selain itu, dia juga melaporkan APBN hingga 28 Februari 2025 mengalami defisit Rp31,2 triliun. Adapun realisasi tersebut setara dengan 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, keseimbangan primer tercatat surplus Rp48,1 triliun.
“Defisit APBN Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari PDB,” ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA Di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher
