tirto.id - Di tengah perekonomian Indonesia yang tengah mengalami tekanan, baik dari domestik maupun global, beredar narasi miring yang perlu diperiksa kebenarannya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, belum lama ini dikabarkan meminta masyarakat menyumbang pemerintah lantaran kas negara kosong.
Narasi ini salah satunya dibagikan oleh akun Facebook bernama “Jack Wilson” (arsip) dengan melampirkan tangkapan layar sebuah artikel. Artikel tersebut berjudul "Wamenkaer Kas Negara kosong Bantulah Pemerintah dalam bentuk sumbangan apapun yang ada" dan diklaim dipublikasikan oleh media CNBC Indonesia pada 26 Maret 2025.
“Ayo warga IQ 58 low quality tolong dibantu pemerintah nih, kas negara lagi kosong !! Sumbangan dlm bentuk apapun pasti diterima. Emas,perak, atau perunggu juga boleh,” tulis akun pengunggah menyertai unggahannya.
Selama 12 hari berseliweran di Facebook, yakni dari Sabtu (29/3/2025) sampai Kamis (10/4/2025), postingan ini sudah memperoleh 147 reaksi emoji, dan 76 komentar. Sejumlah warganet menjejali kolom komentar dengan ungkapan amarah dan olokan.
Tirto menjumpai beberapa akun Facebook lain turut menyebarkan tangkapan layar artikel CNBC dengan narasi serupa, di antaranya akun “Watty’s Suroso” dan “Budi Harjana”.
Namun, benarkah klaim yang disebarkan?
Penelusuran Fakta
Tim Riset Tirto mula-mula mencari tahu sumber artikel CNBC Indonesia yang dicatut dalam unggahan. Dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik lewat Google Image, kami menemukan artikel CNBC dengan tanggal terbit dan penulis yang sama, judulnya “Wamenaker Kibarkan Bendera Perang Berantas Ormas Tukang Palak”.
Tirto tidak menjumpai adanya artikel CNBC Indonesia dengan judul seperti yang terlampir dalam unggahan, saat melakukan penelusuran di kolom pencarian laman media tersebut. Itu artinya, tajuk artikel tersebut telah disunting dan disesuaikan dengan isu yang dibingkai. Dalam artikel aslinya pun tak ada pembahasan mengenai kas negara atau pun permintaan sumbangan dari pemerintah kepada rakyat.
Wamenaker, Noel, dalam laporan asli menyatakan sikap tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang memalak para pengusaha. Hal itu lantaran tindakan pemalakan bisa merugikan dunia usaha dan menghambat iklim investasi.
Kata Noel, pemerintah akan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mencari solusi dan menindak tegas ormas-ormas yang melakukan intimidasi atau pemerasan terhadap pelaku usaha.
"Kalau masalah ini tidak segera ditanggulangi, akan mengganggu penyediaan lapangan kerja. Imbauan dan definisi masalah sudah cukup, saatnya aksi nyata pemberantasan," kata Noel dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip CNBC, Rabu (26/3/2024).
Saat Tirto melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Wamenaker minta sumbangan karena kas negara kosong”, kami pun tak menemukan pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi klaim. Narasi ini justru telah dinyatakan tidak benar pula oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Menyoal kas negara, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Dari total efisiensi itu, sebanyak Rp256,10 triliun berasal dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L), sementara Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah (TKD).
Arahan tersebut tercantum dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan ditegaskan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Namun, tak ada keterangan resmi dari pemerintah bahwa rakyat perlu menyumbang uang karena pemerintah kekurangan dana.
Kesimpulan
Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa tangkapan layar artikel CNBC Indonesia soal Wamenaker minta sumbangan ke rakyat karena kas negara kosong bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).
Judul artikel asli dari gambar yang beredar yakni “Wamenaker Kibarkan Bendera Perang Berantas Ormas Tukang Palak”. Dalam artikel aslinya tak ada pembahasan mengenai kas negara atau pun permintaan sumbangan dari pemerintah kepada rakyat.
Wamenaker, Noel, dalam laporan asli menyatakan sikap tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang memalak para pengusaha. Narasi yang berseliweran telah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Editor: Farida Susanty
