tirto.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan alasan perekrutan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) gelombang 1 tak didanai anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN). Namun, didanai orang dermawan yang disebutnya sebagai ‘Hamba Allah’.
Dia mengatakan hal ini dilakukan karena pada saat proses dilakukannya perekrutan, BGN belum resmi menjadi lembaga negara. Sehingga, dana APBN tidak bisa digunakan menjadi sumber pendanaan meskipun programnya tengah disiapkan.
“Persiapan program pemerintah dilakukan ketika belum resmi. Tidak mungkin juga dari APBN,” kata Dadan, saat dihubungi Tirto, Rabu (9/4/2025) malam.
Dadan menjelaskan bahwa perekrutan SPPI batch 1 dilakukan pada Juni-Oktober 2024. Pada saat itu, kata dia, BGN belum terbentuk karena Pemerintahan Presiden Prabowo belum resmi dilantik.
“Belum lahir Badan Gizi Nasional. (Waktunya) dari Juni-Oktober,” jelas Dadan.
Menurut dia, pemberian dana pribadi seseorang ini merupakan bentuk kepedulian warga negara terhadap masa depan bangsa. Meski begitu, Dadan tak mengungkap siapa donatur yang mendanai program SPPI itu.
“Ini kepedulian seorang warga negara yg baik hati dan peduli dengan masa depan bangsa,” tutur Dadan.
Sementara itu, Dadan mengatakan proses rekrutmen program SPPI gelombang 1 cenderung lebih lama dibanding dengan gelombang berikutnya. Hal ini karena banyak program tambahan yang dilakukan.
“SPPI Batch 1 awalnya 4 bulan tapi karena banyak program tambahan menjadi 5 bulan. Batch dilakukan 3 bulan lebih sedikit dan Batch 2 akan dilakukan 3 bulan,” jelasnya.
Sebelumnya, Dadan mengeklaim program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia telah berlangsung sebanyak dua gelombang dengan satu gelombang terdiri atas 1.000 orang.
Sebanyak 2.000 orang lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia itu telah bekerja di 38 provinsi se-Tanah Air. Dadan mengatakan, gelombang pertama Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia didanai orang dermawan tak dikenal. Sementara itu, gelombang kedua didanai anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN).
"Sudah 2.000 [orang] yang kita hasilkan, sudah ada di lapangan di seluruh Indonesia, di 38 provinsi. Ada enam orang yang mengundurkan diri. Untuk batch pertama, ini betul murni didanai oleh Hamba Allah," ujarnya saat sarasehan ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).
Kini, program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia diikuti 30.000 sarjana. Puluhan ribu sarjana itu akan lulus dari pendidikan di Unhan pada Juli 2025. Nantinya, SPPG se-Indonesia akan dipimpin oleh lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.
"Sehingga tidak ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gigi, yang tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia," tutur Dadan.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
