tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 28 Februari 2025 mengalami defisit Rp31,2 triliun. Adapun realisasi tersebut setara dengan 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Defisit APBN Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari PDB,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers bertajuk APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Dia mengungkapkan defisit APBN di awal tahun dalam target desain APBN 2025 yang dibidik terjadi defisit Rp616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB.
“Saya ingatkan kembali APBN didesain dengan defisit Rp 616,2 triliun, jadi defisit 0,13 persen masih dalam target desain APBN sebesar 2,53 persen dari PDB,” ucap perempuan yang karib disapa Srimul itu.
Srimul menjelaskan defisit APBN ini disebabkan adanya pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang meningkat. Namun, keseimbangan primer tercatat surplus Rp48,1 triliun.
Secara rinci, jelas Srimul, pendapatan negara hingga Februari 2025 tercatat Rp316,9 triliun atau 10,5 persen terhadap APBN. Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pajak, pajak, kepabeanan & cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PBNBP).
Sementara itu, dia juga menyebut realisasi anggaran belanja mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen terhadap APBN. Dia mengatakan belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat, belanja K/L, belanja non K/L, dan transfer ke daerah.
Srimul menyebut belanja kementerian.lembaga (K/L) mencapai Rp83,6 triliun atau 7,2 persen dari APBN dan belanja non K/L sebesar Rp127,9 triliun atau 8,3 persen terhadap APBN. Sementara untuk transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp136,6 triliun atau 14,9 persen terhadap APBN.
“Sementara dari total belanja negara, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp211,5 triliun sampai 28 Februari 2025, atau 7,8 persen terhadap APBN,” tukas Srimul.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
