Faesal Mubarok
Faesal Mubarok adalah seorang jurnalis yang telah bekerja di Tirto.ID sejak September 2023. Ia aktif membahas isu-isu yang menarik perhatian seperti ekonomi, sosial dan kebijakan publik. Selain itu, ia berpengalaman sebagai jurnalis di detik.com. Ia memiliki ketertarikan dalam membaca dan menulis, yang mana dalam setiap tulisannya, ia akan memakai bahasa yang mudah dipahami.
Indeks Tulisan
Heru Budi Siapkan Sanksi Bila Ada ASN Jakarta Main Judi Online
Pemprov DKI Jakarta sudah meminta data ke Kemenko PMK terkait daftar nama ASN yang terlibat judi online.
Badai PHK, Peserta BPJS Ketenagakerjaan Susut 46 Ribu Orang
Total klaim Jaminan Hari Tua (JHT) akibat PHK di sektor garmen, tekstil, dan alas kaki sebanyak 12.500 pekerja dengan nominal Rp385 miliar hingga Mei 2024.
Bapanas: Kunci Ketahanan Pangan Ada di Petani, Bukan Impor
Pentingnya ketahanan pangan di dalam negeri, juga didasari oleh fluktuasi nilai tukar rupiah yang memengaruhi biaya impor pangan sewaktu-waktu.
Industri Diminta Gunakan Mata Uang Lokal saat Rupiah Melemah
Kemenperin mendorong penggunaan fasilitas LCT (Local Currency Transaction) atau transaksi mata uang lokal untuk impor bahan baku.
Buruh akan Aksi Serukan Stop PHK di Industri Tekstil Besok
Demonstran akan menggelar unjuk rasa di beberapa titik, yaitu Istana Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan kantor KPPU.
Megaproyek IKN Ide Jokowi Berpotensi Bebani Pemerintahan Prabowo
Bhima Yudhistira, menilai ada "warisan" proyek besar dari Jokowi yang berpotensi membebani pemerintahan Prabowo.
Sandi Respons Ancaman Boikot Bruno Mars yang Disebut Pro Israel
Menurut Sandi, pemerintah tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina, namun dalam menyelenggarakan event perlu memisahkan pandangan politik maupun pribadi.
Kemenparekraf Soal Penggusuran PKL di Puncak: Ganggu Lalu lintas
Pemerintah berjanji akan memberikan tempat khusus bagi para PKL yang mendatangkan banyak pengunjung, disertai spot foto, hingga kebersihan toilet yang baik.
Kadin: Kurs Rupiah Anjlok Ganggu Operasional Perusahaan di RI
Merespons keadaan itu, Kadin Indonesia mengimbau pemangku kepentingan terkait agar lebih berhati-hati terhadap dampak tersebut.
Heru Budi Sebut Tenda Pengungsi WNA di Kuningan Ganggu Estetika
Heru Budi akan berbicara dengan UNHCR secara kemanusiaan dan berjanji akan mengakomodir semua masukan yang diterima.
Nadiem Makarim Bakal Dipanggil DPR Buntut Data KIPK Lenyap
Nadiem diharapkan bisa menjelaskan terkait data KIPK yang tidak mempunyai cadangan atau hilang saat terjadi serangan ransomware pada PDN.
Daftar Harga BBM per 1 Juli 2024, Shell & BP Kompak Turun
Sejumlah SPBU swasta seperti Shell dan BP-AKR kompak menurunkan harga BBM.
Hasto Janji Penuhi Panggilan KPK Terkait Harun Masiku pada Juli
Hasto memastikan akan memenuhi panggilan KPK sebagai saksi terkait keberadaan Harun Masiku.
DPR Minta Penggunaan Dana Rp700 M Pemeliharaan PDN Diperiksa
Ahmad Sahroni, mendorong aparat penegak hukum memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) dari Kominfo.
LSI: Belum Ada Calon yang Memiliki Basis Kuat di Pilkada Jateng
LSI melihat belum ada yang unggul dari nama-nama kandidat bursa calon gubernur di Jawa Tengah.
Data Ditjen Udara Diretas, Kemenhub: Kejadian Lama Tahun 2022
Data yang bocor adalah kejadian lama pada 2022 dan tidak ada kaitannya dengan serangan ransomware lockbit 3.0 di Pusat Data Nasional (PDN).
Pemerintah Diminta Prioritaskan Masalah Polri, Bukan RUU
Aliansi Masyarakat Sipil menilai pembahasan aturan itu terkesan tergesa-gesa sebelum masa berakhirnya kepemimpinan Presiden Jokowi.
Bapanas Kembali Perpanjang Relaksasi HAP Gula
Arief belum bisa memastikan kapan Perbadan akan diterbitkan karena masih dilakukan harmonisasi antar kementerian/lembaga.
Istana hingga Rumah Menteri di IKN Sudah Teraliri Listrik
Mulai dari istana presiden, rumah tapak menteri hingga kantor kementerian koordinator 3 dan 4 sudah disuplai jaringan listrik dari PLTS.
Sri Mulyani Ungkap Anggaran Pusat Data Nasional Rp700 Miliar
Sri Mulyani sebut dari total Rp4,9 triliuan anggaran Kominfo, Rp700 miliar dialokasikan untuk operasional pusat data nasional (PDN).