tirto.id - Pelaksana Tugas Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM), Temmy Setya Permana, memprediksi Indonesia akan memasuki masa deindustrialisasi dalam 10 tahun ke depan. Ia mengklaim, hal itu terlihat dari kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencatat di bawah 20 persen dan masifnya pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Saya rasa dalam waktu 10 tahun ke depan kita bisa terjadi deindustrialisasi. Sekarang sudah terjadi deindustrialisasi. Data PDB kita sudah di bawah 20 persen, dampaknya lapangan kerja akan semakin berkurang,” ujar Temmy dalam acara JITEX di Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Dia juga menjelaskan, kecenderungan pelaku usaha yang memiliki modal saat ini enggan untuk berinvestasi untuk membangun manufaktur baru atau pabrik baru. Namun, pelaku usaha lebih memilih produk bahan baku impor yang jauh lebih murah.
“Mereka lebih cenderung membeli produk impor yang harganya lebih murah, bisa langsung mendapatkan profit,” ungkap Temmy.
Kemenkop UKM juga melihat pasar di Indonesia sudah digempur melalui platform online yang dalam situasi yang sama telah memuluskan arus impor masuk ke Tanah Air.
Sebelumnya, Temmy sudah memprediksi deindustrialisasi terjadi dari beberapa hasil kajian dan data dari berbagai sumber. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa serbuan barang impor ilegal terutama dari Cina berdampak serius bagi Indonesia.
“Hal ini bisa menyebabkan deindustrialisasi di Indonesia. Bahkan gejalanya telah terlihat dari tahun 2015 hingga 2023,” kata Temmy dalam acara media briefing di Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Temmy mengutip data Trademap yang diolah Tim KemenKop UKM, API, dan Apsyfi 2023, menunjukkan telah terjadi gap (kesenjangan) antara ekspor Cina ke Indonesia dengan impor Indonesia dari Cina.
Pada 2022 misalnya, ekspor Cina ke Indonesia mencapai Rp61,3 triliun sementara impor Indonesia dari Cina sebanyak Rp31,8 triliun.
“Ada gap sekitar Rp29,5 triliun atau sekitar 50 persen nilai impor produk Cina ke Indonesia tidak tercatat,” kata dia.
“Kami menduga ada produk yang masuk secara ilegal dan tidak tercatat. Ini khusus di pakaian atau tekstil dan produk tekstil (TPT). Barang masuk yang tidak tercatat tanpa bea masuk dan lain-lain, harganya akan murah sekali dan ini akan mendistorsi pasar,” imbuh dia.
Temmy menyebut impor ilegal berpotensi menyebabkan kehilangan serapan 67 ribu tenaga kerja dengan total pendapatan karyawan Rp2 triliun per tahun, serta kehilangan potensi PDB multi sektor TPT sebesar Rp11,83 triliun per tahun.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Andrian Pratama Taher
